Dengan jumlah penduduk mencapai 4,85 miliar jiwa, tidak mengherankan jika Asia menjadi penghasil sampah terbesar. Kota-kota terus bertransformasi di bawah tekanan konsumsi dan infrastruktur, namun semua tampaknya hanya business as usual. Kenyataannya, hal ini terjadi karena sebagian tenaga kerja kerap terabaikan. Misalnya, perempuan dalam rantai daur ulang informal membuat kota-kota di Asia tetap layak huni: mereka memilah, memulihkan, dan memindahkan material agar masyarakat dapat terus mengonsumsi tanpa harus melihat dampak akhirnya. Ketika kawasan ini menargetkan ekonomi sirkular, melibatkan perempuan dalam pengelolaan sampah dan menempatkan mereka sebagai aktor kunci menjadi sebuah keniscayaan.

Di seluruh Asia, pekerja sampah informal memainkan peran krusial dalam sektor pengelolaan sampah. Selama pandemi COVID-19, misalnya, kerja-kerja mereka mencegah plastik dan limbah organik masuk ke saluran air dan sungai, menjaga aksesibilitas jalan, serta memberi manfaat bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Angka-angka juga menunjukkan adanya ketergantungan struktural. Di India saja, rantai daur ulang informal melibatkan sekitar 4 juta pekerja; 2,2 juta di antaranya adalah pemulung, dan kelompok ini menghemat anggaran negara sekitar 13.700 dolar AS per hari.

Realitas Perempuan dalam Pengelolaan Sampah

Meski memegang peran penting, kontribusi para pekerja sampah informal masih kerap diabaikan. Realitasnya bahkan lebih berat bagi perempuan. Mereka merupakan mayoritas dalam sektor ini, tetapi kesenjangan upah berbasis gender terus berlanjut. Mereka juga menghadapi kerawanan pangan yang lebih parah dibanding laki-laki, sementara stigma dan pelecehan menjadi risiko kerja yang nyaris dianggap normal. Pada saat yang sama, perempuan pekerja sampah masih memikul beban besar kerja perawatan tak berbayar.

Selain itu, akses terhadap pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi masih timpang. Perempuan mendominasi proses pemilahan manual, tetapi simpul bernilai tinggi—seperti agregasi transportasi, pengadaan, dan operasi fasilitas—lebih banyak dikuasai laki-laki. Ketika pasar barang bekas tersendat, dampaknya paling terasa di titik terbawah rantai nilai, dimana perempuan terkonsentrasi.

Pada level struktural, terdapat kekurangan pemenuhan hak pekerja dan perlindungan sosial. Perempuan yang menjaga sistem tetap berjalan justru sering dilupakan dalam proses perundingan kebijakan, anggaran, dan konsesi. Kesenjangan ini diperparah oleh kekosongan data: pemerintah sering kali tidak memasukkan kerja perempuan dalam pengelolaan sampah ke dalam perencanaan. Akibatnya, hampir tidak ada fasilitas pemilahan yang aman bagi perempuan, tidak ada tempat penitipan anak di dekat fasilitas pemulihan material, dan tidak tersedia alat pelindung diri yang sesuai dengan kondisi panas.

Bahkan sistem koperasi yang berjalan baik pun rentan terhadap dinamika politik. Nota kesepahaman yang berjangka pendek, hilangnya subsidi, serta dorongan privatisasi terhadap layanan yang dikelola pekerja dapat merusak proses pelembagaan yang telah dibangun bertahun-tahun, dan pihak pertama yang terdampak lagi-lagi adalah perempuan.

Studi Kasus di India

Namun, ada upaya untuk membangun ekosistem yang lebih baik bagi perempuan. Di Pune, India, terdapat koperasi SWaCH (Solid Waste Collection and Handling Cooperative) yang dibentuk oleh serikat Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat. Koperasi ini menyediakan layanan pengumpulan sampah rumah tangga tanpa kendaraan bermotor dan terdesentralisasi, menjangkau sekitar empat juta rumah tangga. Dengan sekitar 3.900 anggota aktif (sekitar 70 persen di antaranya perempuan), koperasi ini mengalihkan sekitar 80.000 ton sampah setiap tahun. Skema ini menghemat anggaran kota hampir ₹900 juta dibanding model berbasis kontraktor.

Transformasinya tidak hanya bersifat fiskal atau lingkungan, tetapi juga sosial. Melalui SWaCH, pendapatan pekerja meningkat sekitar lima kali lipat. Jam kerja berkurang menjadi sekitar enam jam per hari selama enam hari per minggu dari sebelumnya 12 jam setiap hari. Kota kini menyediakan alat pelindung diri, asuransi, dan peralatan kerja.

Yang paling penting, para pekerja sampah kini menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan. Penyelenggara SWaCH/KKPKP dilibatkan dalam penyusunan Solid Waste Management Rules 2016 dan Plastic Waste Management Rules, yang mensyaratkan pendaftaran pemulung serta keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat kota.

Contoh lain datang dari Hasiru Dala di Bengaluru. Penggunaan identitas resmi, kolektif pengumpulan sampah kering berbasis kota, dan kontrak layanan membantu meningkatkan pendapatan serta menstabilkan mata pencaharian ribuan pekerja sampah informal—yang sebagian besar perempuan—dalam sistem terdesentralisasi berbasis komunitas. Pusat Solid-Liquid Resource Management yang dikelola perempuan, dibangun per kelurahan, membuktikan bahwa pembersihan kota melalui pemilahan dari sumber dan pengolahan terdesentralisasi tidak hanya menjaga kota tetap bersih hampir sepenuhnya, tetapi juga menciptakan ratusan pekerjaan hijau bagi perempuan dengan pemulihan biaya penuh.

Sirkularitas yang Responsif Gender

Jika pemerintah negara-negara Asia ingin membuktikan komitmen terhadap transisi yang adil menuju ekonomi sirkular, kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan tata kelola sampah dan kesetaraan gender, bukan sebagai tambahan belaka atau inisiatif CSR.

Mencatat dan mengintegrasikan tenaga kerja sektor informal serta melibatkan organisasi perempuan dalam perencanaan dan pengadaan bukanlah pertaruhan kebijakan atau pendekatan yang belum teruji. Pendanaan iklim juga perlu dikaitkan langsung dengan pengalihan limbah organik terukur dan pengumpulan tanpa kendaraan bermotor yang dilakukan perempuan. Ini termasuk pembenahan regulasi pasar. Misalnya, skema Extended Producer Responsibility (EPR) skala kota dapat memastikan produsen mendaur ulang plastik bernilai rendah, alih-alih membebankannya kepada fasilitas pemulihan material yang pada akhirnya membuat perempuan menanggung material tak laku.

Pemerintah juga harus menyediakan langkah-langkah yang menjamin keselamatan perempuan dari pelecehan dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Kontrak pengumpulan primer dan pemulihan material dapat diberikan kepada koperasi dan kelompok swadaya perempuan dengan skema pembayaran berbasis kinerja. Pendanaan untuk alat pelindung diri serta penyediaan toilet dengan fasilitas kesehatan menstruasi harus menjadi bagian dari infrastruktur operasional.

Selain itu, layanan pengasuhan anak sepanjang hari yang disediakan komunitas bukan sekadar program sosial, melainkan syarat dasar partisipasi perempuan dalam ekonomi sirkular. Di Ahmedabad, misalnya, Self‑Employed Women’s Association melalui koperasi penitipan anak Sangini telah membuktikan bahwa tempat penitipan anak yang menyesuaikan jam kerja sektor informal meningkatkan hari kerja berbayar para ibu, menambah pendapatan rumah tangga, serta memperbaiki gizi dan pendidikan anak.

Nilai pengelolaan sampah di Asia seharusnya tidak diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, melainkan dari banyaknya orang yang dapat bernapas dan bekerja dengan martabat. Kita tidak memerlukan buku panduan baru. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berpijak pada apa yang telah ada: mengakui, mendesentralisasi, dan mengintegrasikan.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami

Gojesh Konsam

+ postsBio

Gojesh Konsam adalah mahasiswa di Indian Institute of Forest Management, India, sekaligus profesional lingkungan yang tengah berkembang dan bekerja pada isu-isu pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam. Ia bercita-cita memperdalam pekerjaannya melalui perspektif sosial dan riset berbasis lapangan untuk memahami perubahan lingkungan, realitas komunitas, dan jalur kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

This author does not have any more posts.