Pada Februari 2024, Australia memperkenalkan Hak untuk Tidak Terkoneksi (Right to Disconnect) dalam pembaruan Undang-Undang Pekerjaan Adil untuk mencegah eksploitasi pekerja.... Baca Selengkapnya
Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Pelabuhan Makassar New Port (MNP) yang diproyeksikan sebagai gerbang logistik bagi kawasan Timur Indonesia mesti mempertimbangkan inklusi sosial di samping pertumbuhan ekonomi.... Baca Selengkapnya
Memperkuat perlindungan bagi pekerja perempuan di sektor industri kelapa sawit membutuhkan peran berbagai pemangku kepentingan dengan langkah-langkah komprehensif dan berkelanjutan.... Baca Selengkapnya
Mendefinisikan ulang kemajuan dalam konteks pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang konservasi lingkungan atau keadilan sosial; ini tentang mengamankan masa depan yang tangguh dan sejahtera... Baca Selengkapnya
Mewujudkan pekerjaan yang layak untuk semua harus beriringan dengan mewujudkan keadilan sosial. Sebab, pekerjaan yang layak merupakan landasan penting bagi tercapainya keadilan sosial.... Baca Selengkapnya
Survei yang diluncurkan oleh Center of Reform on Economics Indonesia (CORE Indonesia) mengungkap pendapat masyarakat mengenai kebijakan prioritas yang diperlukan dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.... Baca Selengkapnya
Siapapun presiden berikutnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan berkeadilan.... Baca Selengkapnya
Perekrutan difabel sebagai anggota Polri mesti mengarah pada upaya mewujudkan pelayanan kepolisian yang lebih inklusif, di samping mendukung terciptanya pekerjaan yang layak.... Baca Selengkapnya
Program Kokolomboi Lestari memberdayakan masyarakat adat di Desa Leme-Leme Darat, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk mencegah degradasi hutan dan meningkatkan kesejahteraan melalui budidaya madu.... Baca Selengkapnya
Seiring perkembangan dunia kerja, apa saja aspek penting dalam menciptakan inklusi difabel?... Baca Selengkapnya