Implementasi transisi energi yang berkeadilan masih kerap terhambat oleh kebijakan yang belum berpihak kepada kelompok rentan, termasuk perempuan.... Selengkapnya
Transisi Energi
Tanpa tata kelola yang memadai, hilirisasi tembaga dan bauksit berisiko meningkatkan permasalahan lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat lokal, seperti yang terjadi pada hilirisasi nikel.... Selengkapnya
Di tengah seruan dunia untuk menuju net zero, teknologi Enhanced Coalbed Methane (ECBM) dapat menjadi solusi potensial yang relevan untuk mengurangi emisi dari sektor-sektor tinggi karbon.... Selengkapnya
Hasil studi analisis dampak sosio-ekonomi dari transisi energi berkeadilan oleh WRI Indonesia menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan yang selain berfokus pada dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan, juga memastikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.... Selengkapnya
Pemerintah menerbitkan peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau sebagai pedoman untuk menghadapi hambatan dalam penciptaan ekosistem pekerjaan hijau di Indonesia.... Selengkapnya
Permen ESDM 10/2025 yang menjadi dasar hukum transisi energi sektor ketenagalistrikan dapat membuka peluang percepatan pemensiunan dini PLTU batubara.... Selengkapnya
Ambisi Indonesia untuk memimpin industri mineral kritis global diliputi oleh eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak-hak pekerja lainnya.... Selengkapnya
Meningkatnya permintaan akan kendaraan listrik telah mendorong ekspansi besar-besaran industri tambang nikel, yang berarti meningkatkan eksploitasi sumber daya yang ada secara besar-besaran. Di berbagai daerah di Sulawesi, ekspansi tambang nikel menghadirkan petaka bagi masyarakat setempat.... Selengkapnya
India meluncurkan inisiatif nasional untuk memperkuat pengelolaan mineral kritis, dengan fokus khusus pada pengembangan sistem daur ulang sebagai salah satu komponen utamanya.... Selengkapnya
Rencana pendanaan Danantara untuk proyek gasifikasi batubara (Dimethyl Ether/DME) menunjukkan ketiadaan visi ekonomi hijau dalam lembaga tersebut.... Selengkapnya