Selama satu dekade terakhir, dunia bisnis terjebak dalam perlombaan komitmen iklim. Ribuan perusahaan menetapkan target net-zero dengan itikad baik. Namun, realitas di lapangan mengajarkan pelajaran yang keras: komitmen bukanlah bagian yang paling sulit; eksekusilah yang sesungguhnya. Rantai pasok yang kompleks, teknologi yang belum matang, dan siklus investasi yang tidak sinkron sering kali menggagalkan rencana terbaik. Di sinilah letak urgensi baru bagi para pemimpin bisnis. Mengelola dampak, risiko, dan peluang iklim bukan lagi sekadar latihan kepatuhan atau public relations; ini adalah imperatif strategis untuk bertahan hidup dan menang dalam ekonomi yang dibatasi oleh emisi karbon. Kita telah memasuki era di mana ketahanan bisnis diukur dari seberapa cepat sebuah perusahaan mendekarbonisasi operasi dan rantai nilainya.

Pergeseran geopolitik dan regulasi global jelas telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Transisi energi tidak lagi hanya tentang menyelamatkan planet ini; tetapi juga tentang keamanan energi, perlindungan nilai terhadap volatilitas harga bahan bakar fosil, dan akses terhadap modal. Saya menyaksikan institusi keuangan dan konsumen kini menuntut transparansi radikal, dan perusahaan yang gagal mengintegrasikan strategi iklim ke dalam inti operasi mereka—dari alokasi modal hingga pengadaan—akan menghadapi risiko transisi yang eksistensial.

Risiko fisik akibat cuaca ekstrem juga mulai mengganggu rantai pasok global secara rutin, menggerus margin keuntungan dan mengancam kelangsungan operasional. Banjir, gelombang panas, dan kekeringan bukan lagi anomali statistik, melainkan variabel keuangan yang harus dimasukkan ke dalam setiap proyeksi anggaran tahunan. Sebaliknya, mereka yang memandang dekarbonisasi sebagai katalisator inovasi akan membuka efisiensi biaya, ketahanan rantai pasok, dan keunggulan kompetitif. Krisis iklim adalah pengali risiko (risk multiplier) yang sangat berbahaya, namun di sisi lainnya transisi menuju net-zero adalah peluang pertumbuhan terbesar di abad ke-21. Untuk merebut peluang ini, kita membutuhkan kerangka kerja yang tidak hanya menuntut ketaatan terhadap sains, tetapi juga mengakui hambatan praktis di dunia nyata.

Standar Baru dengan Paradigma Baru

Merespons realitas ini, Science Based Targets initiative (SBTi) meluncurkan Corporate Net-Zero Standard Version 2.0 pada tanggal 12 Juni 2026. Secara keseluruhan saya melihatnya bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan pergeseran paradigma dari standar yang hanya memvalidasi ambisi menjadi kerangka kerja aksi yang lebih pragmatis.

Pertama, standar ini memperkenalkan kerangka upaya terbaik atau best-efforts framework. SBTi kini mengakui bahwa perusahaan tidak mengendalikan segalanya. Alih-alih ‘menghukum’ perusahaan karena hambatan sistemik, standar ini menuntut transparansi: tetapkan target berbasis sains, gunakan semua tuas yang ada dalam kendali perusahaan, lalu ungkapkan secara jujur di mana hambatan struktural membatasi kemajuan.

Kedua, V2.0 menghubungkan ambisi iklim dengan keputusan bisnis nyata. Perencanaan transisi (transition plan) kini menjadi kewajiban yang harus disetujui oleh dewan komisaris dan direksi serta diintegrasikan dengan strategi perusahaan, termasuk siklus investasinya. Lebih jauh lagi, standar ini memperketat persyaratan tata kelola. Target iklim kini tidak bisa hanya ditandatangani oleh manajer keberlanjutan; ia membutuhkan akuntabilitas langsung dari dewan komisaris dan direksi, memastikan bahwa alokasi modal selaras dengan realitas fisik transisi energi.

Ketiga, standar ini merumuskan hierarki implementasi yang jelas. Prioritas utama tetap pada aksi langsung di tingkat aktivitas. Namun, ketika hambatan struktural terjadi, perusahaan diizinkan untuk mengambil tindakan di tingkat activity pool atau sektoral. Standar ini juga secara khusus menyoroti Emissions-Intensive Activities (EIA) seperti baja, semen, dan komoditas Kehutanan, Lahan, dan Pertanian (FLAG), memaksa perusahaan untuk secara eksplisit menangani emisi yang paling sulit dikurangi dalam rantai nilai mereka.

Terakhir, SBTi memperkenalkan program pengakuan Ongoing Emissions Responsibility (OER) sukarela, yang memungkinkan perusahaan mendanai aksi iklim di luar rantai nilai mereka sebagai pelengkap dari upaya internal. Program ini mengakui bahwa transisi global membutuhkan aliran modal ke negara-negara berkembang, sekaligus memperkenalkan kategorisasi perusahaan (Kategori A dan B) untuk mengakomodasi realitas negara berkembang dan UKM.

Manfaat dan Keterbatasan

Sebagai sebuah kerangka kerja, SBTi V2.0 menawarkan manfaat yang luar biasa bagi para eksekutif. Keunggulan utamanya adalah realisme operasional. Dengan mengizinkan target berbasis intensitas emisi atau transisi aset, standar ini mengakomodasi realitas industri berat dan perusahaan dengan perputaran modal yang lambat. Pengakuan terhadap instrumen pasar dan hourly matching untuk listrik juga memberikan sinyal harga yang lebih baik untuk mendorong investasi pada energi terbarukan. Ini mengubah departemen keberlanjutan dari pusat biaya menjadi mitra strategis bagi CFO dan Kepala Operasi.

Namun, saya mau mengajak siapapun untuk menilai keterbatasannya dengan mata yang jernih. Kompleksitas pelacakan data adalah tantangan besar. Memisahkan inventarisasi GRK fisik dari klaim kontribusi sistem menuntut sistem akuntansi karbon yang sangat canggih, sumber daya manusia yang mumpuni, dan jaminan kebenaran informasi (assurance) dari pihak ketiga yang tidak murah.

Selain itu, ada risiko penyalahgunaan fleksibilitas. Mengizinkan aksi tingkat sektoral dan penggunaan sertifikat komoditas berpotensi membuka celah bagi greenwashing jika integritas instrumen pasar tidak dijaga dengan ketat. Fleksibilitas selalu menjadi pedang bermata dua: ia mencegah perusahaan keluar dari sistem SBTi karena frustrasi, tetapi juga menuntut tingkat kedewasaan tata kelola yang luar biasa dari para pemimpin perusahaan agar tidak terjebak dalam ilusi dekarbonisasi semu.

Di sisi lainnya, program OER, meskipun inovatif dalam menjembatani kesenjangan finansial iklim global, berisiko dianggap sebagai ‘izin untuk terus mencemari’ (license to pollute) jika perusahaan menggunakannya sebagai dalih untuk menunda dekarbonisasi internal. SBTi telah mencoba memitigasinya dengan memisahkan klaim inventarisasi fisik dan kontribusi sistem, namun pengawasan dari pemangku kepentingan akan tetap menjadi ujian sesungguhnya.

Relevansi buat Indonesia

Lantas, apa artinya semua ini bagi para profesional keberlanjutan dan pemimpin bisnis di Indonesia? Saya memandang Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, ambisi dekarbonisasi, dan posisi sentral dalam rantai pasok global, perusahaan-perusahaan Indonesia menghadapi tekanan ganda: tuntutan regulasi domestik seperti pajak karbon dan standar pengungkapan ESG dari OJK, serta ekspektasi ketat dari mitra dagang global seperti Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) Uni Eropa dan Regulasi Deforestasi (EUDR).

Dalam situasi tersebut SBTi V2.0 menawarkan peta jalan yang sangat relevan untuk konteks Indonesia. Fleksibilitas bagi perusahaan Kategori B dan pengakuan terhadap hambatan infrastruktur—seperti keterbatasan jaringan listrik terbarukan di sekujur negeri ini—melalui aksi tingkat sektoral sangatlah krusial. Alih-alih merasa teralienasi oleh standar global yang kaku, perusahaan Indonesia kini memiliki kerangka kerja yang mengakui realitas transisi energi di negara berkembang, sembari tetap mungkin mempertahankan integritas sains.

Bagi para Chief Sustainability Officer (CSO) dan jajaran direksi, pesan dari standar ini sangat jelas: berhentilah memperlakukan target iklim sebagai proyek sampingan yang diisolasi di divisi ESG. Mulailah menggunakannya sebagai alat manajemen risiko transisi dan penciptaan nilai.

Saya mendesak para profesional keberlanjutan di Indonesia untuk segera membongkar dan mempelajari standar V2.0 ini. Bentuklah aliansi lintas-sektor untuk mendefinisikan apa arti activity pool di konteks Nusantara. Gunakanlah data dari Emissions-Intensive Activities (EIA) untuk melakukan negosiasi ulang dengan pemasok strategis perusahaan, menciptakan kolaborasi rantai nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar domestik. Manfaatkan juga kerangka transition plan untuk menyelaraskan peta jalan dekarbonisasi perusahaan dengan rencana belanja modal (CapEx) perusahaan. Tunjukkan kepada dewan komisaris dan direksi bahwa mematuhi SBTi V2.0 bukan tentang menghindari sanksi, melainkan tentang mengamankan akses ke rantai pasok global, menurunkan biaya modal, dan membangun ketahanan terhadap guncangan iklim. Ingatlah bahwa standar global tidak lagi menunggu kesiapan kita; mereka membentuk aturan main perdagangan internasional masa depan. Dan, siapa yang beradaptasi lebih awal, ia yang akan mendikte pasar. First-mover advantage dalam urusan ini sangatlah jelas.

Kita seharusnya telah melewati ‘era komitmen’ yang ditandai dengan pernyataan-pernyataan. Dasawarsa berikutnya akan menjadi dasawarsa ‘eksekusi’ yang perlu ditunjukkan dengan kenyataan. Standar Net-Zero SBTi V2.0 jelas bukanlah silver bullet yang akan secara ajaib menyelesaikan krisis iklim, tapi ia adalah alat navigasi di masa transisi bisnis yang ganas. Ia menuntut kita untuk jujur sepenuhnya tentang apa yang bisa kita kendalikan, berani berinvestasi pada segala yang perlu kita ubah, dan berkolaborasi dalam menghadapi hambatan sistemik yang tidak bisa kita pecahkan sendirian.

Editor: Abul Muamar

GNA Membership Banner

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami

Jalal

Website | + posts

Jalal adalah Penasihat Senior Green Network Asia. Ia seorang konsultan, penasihat, dan provokator keberlanjutan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Ia telah bekerja untuk beberapa lembaga multilateral dan perusahaan nasional maupun multinasional dalam kapasitas sebagai subject matter expert, penasihat, maupun anggota board committee terkait CSR, keberlanjutan dan ESG; menjadi pendiri dan principal consultant di beberapa konsultan keberlanjutan; juga duduk di berbagai board dan menjadi sukarelawan di organisasi sosial yang seluruhnya mempromosikan keberlanjutan.