Pekerjaan yang layak merupakan pilar keadilan sosial yang tak terbantahkan. Di tengah isu ketidakadilan di tempat kerja dan menyusutnya hak-hak buruh, peran serikat pekerja sangat penting dalam memastikan terwujudnya pekerjaan yang adil dan aman bagi semua.

Memastikan Pekerjaan Layak

Orang-orang bekerja untuk menunjang kehidupan mereka. Namun, ketika harga perumahan hingga harga pangan semakin mahal, gaji bulanan seringkali tidak lagi cukup. Di tengah masalah ini, upaya untuk memastikan pekerjaan yang layak bagi semua harus terus berlanjut.

Pekerjaan yang layak memberikan kesempatan yang sama untuk hal-hal seperti pekerjaan produktif, pendapatan yang adil, dan perlindungan sosial. Ini merupakan aspek penting dari hak asasi manusia. Seharusnya, pemberi kerja bertanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi pekerja, dan pemerintah harus mengatur dan memastikan kepatuhan melalui kebijakan, regulasi, dan pemantauan.

Oleh karena itu, pekerja juga harus memiliki hak untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka, termasuk melalui serikat pekerja.

Serikat pekerja, yang juga sering disebut serikat buruh, adalah organisasi pekerja yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan ketenagakerjaan dan kondisi kerja mereka melalui dialog, perundingan, dan advokasi. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk menuntut perubahan demi upah, jam kerja, dan keselamatan kerja yang lebih adil karena mereka bergerak secara kolektif, alih-alih individual.

Secara historis, serikat pekerja telah menjadi pendorong utama bagi pemerintah dan pengusaha untuk mengakui hak-hak buruh, termasuk menangani pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi bisnis. Mereka juga telah berjalan berdampingan dengan gerakan hak asasi manusia global lainnya.

Melemahnya Serikat Pekerja & Perubahan Ketenagakerjaan

Meskipun peran serikat pekerja sangat penting karena alasan-alasan yang diuraikan di atas, jumlah pekerja yang bergabung dengan serikat pekerja semakin menurun. OECD mencatat penurunan kepadatan serikat pekerja di antara negara-negara anggotanya, dengan rata-rata 15,2% pada tahun 2023. Kepadatan serikat pekerja adalah persentase pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja di suatu lokasi, dari total jumlah pekerja.

Tindakan balasan terhadap pekerja dan serikat pekerja semakin meluas. Indeks Hak Global ITUC 2025 mengungkapkan bahwa 112 pemerintah dan otoritas negara membatasi proses pendaftaran serikat pekerja secara legal. Di tiga dari empat negara, pekerja tidak mendapatkan kebebasan berserikat dan berorganisasi, yang merupakan prinsip-prinsip inti hukum ketenagakerjaan internasional.

Di sisi lain, munculnya pekerjaan gig dan pekerjaan berbasis digital juga menimbulkan tantangan baru bagi serikat pekerja. Pekerja gig seringkali bekerja secara individual, yang berarti setiap orang cenderung memiliki jam kerja, upah, dan kondisi kerja yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini dapat mempersulit mereka untuk mengembangkan rasa solidaritas dan identitas kolektif sebagai pekerja, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam serikat pekerja.

Perlu Transformasi

Dunia kerja terus berubah, namun memastikan pekerjaan yang layak harus tetap menjadi prioritas utama dalam upaya kita mencapai keadilan sosial. Bagi serikat pekerja, ini berarti mendorong transformasi organisasi menuju serikat pekerja yang lebih inklusif dan kolaboratif. Sebuah laporan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merangkum beberapa transformasi kunci yang dianggap penting oleh serikat pekerja:

• Memperluas representasi dan inklusi dalam dunia kerja yang terus berubah, termasuk mendukung reformasi kerangka hukum dan kelembagaan untuk mengikutsertakan kelompok rentan guna memastikan representasi dan perlindungan mereka.
• Membangun keahlian ekonomi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat nasional dan internasional, serta di tingkat perusahaan dan sektoral.
• Memperkuat kerja sama transnasional dan solidaritas serikat pekerja. Hal ini khususnya penting bagi upaya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan multinasional dan untuk mempengaruhi diskusi global tentang isu-isu terkait.
• Membangun aliansi dengan NGO, lembaga akademik, dan organisasi masyarakat sipil untuk melindungi ruang sipil, menjaga kebebasan, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami