Masyarakat pesisir di berbagai daerah hidup dalam kondisi yang semakin terdesak akibat krisis iklim. Badai datang lebih sering, permukaan laut terus naik, dan abrasi menggerus daratan tempat mereka hidup. Situasi ini diperburuk oleh minimnya infrastruktur, sehingga akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi masih sangat terbatas. Kombinasi tersebut membuat banyak keluarga nelayan  terkungkung dalam lingkaran kemiskinan.

Lantas, Pemerintah meluncurkan program Kampung Nelayan Merah Putih. Bagaimana program ini dapat mendukung pembangunan wilayah pesisir?

Kemiskinan di Wilayah Pesisir

Secara umum, kawasan pesisir merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya hasil laut, namun juga merupakan kantong kemiskinan yang besar. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 17,74 juta jiwa, dengan 3,9 juta jiwa di antaranya tergolong miskin ekstrem. Kondisi tersebut berkelindan dengan minimnya akses terhadap pendidikan, terbatasnya infrastruktur, malnutrisi, dan tereksklusinya masyarakat pesisir dari ruang hidupnya akibat berbagai proyek. Krisis iklim ikut memperparah situasi dengan meningkatkan risiko bencana dan mengancam mata pencaharian nelayan.

Pada tahun 2023, jumlah nelayan di Indonesia lebih dari 2 juta orang, dan 85% di antaranya adalah nelayan kecil. Mereka kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses ke pasar, serta kesulitan dalam mengakses permodalan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya, juga menjadi hal utama yang membuat kebanyakan nelayan belum mampu memanfaatkan secara maksimal sumber daya laut yang ada.

Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan tujuan untuk mengatasi persoalan masyarakat pesisir. Program ini merupakan transformasi dari program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) yang sebelumnya telah berjalan. Program KNMP bertujuan untuk membuat desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing.

Pada tahap awal, KKP menargetkan pembangunan 100 KNMP dengan kriteria lebih dari 80 persen penduduk merupakan nelayan atau pembudidaya ikan, ketersediaan lebih dari 1 hektare lahan legal untuk pembangunan fasilitas produksi, memiliki potensi sumber daya ikan dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Program ini akan menyediakan fasilitas balai pelatihan, dermaga, gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, fasilitas docking kapal (untuk memindahkan kapal dari air ke galangan), tempat pelelangan ikan (TPI) beserta drainase dan instalasi pengolahan limbah (IPAL), dan gedung perkantoran. Pada tahap awal, ditetapkan 65 lokasi pembangunan KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp. 1,34 triliun, sedangkan 35 lokasi lainnya masih dalam pengajuan. Pada November 2025, pembangunan diklaim telah mencapai 20-30 persen.

Memastikan Keterlibatan Masyarakat Lokal

Saat masih bernama Program Kalamo, terdapat tantangan pada program ini seperti pada aspek keberlanjutan, pengelolaan lingkungan, dan juga akses pasar. Oleh karena itu,  kondisi tersebut harus terlebih dahulu diatasi agar program KNMP bisa berjalan efektif.

Pembangunan fasilitas fisik seperti TPI, misalnya, harus memperhatikan kondisi di lapangan secara menyeluruh supaya fasilitas dapat digunakan dengan maksimal. Kasus-kasus seperti yang terjadi di TPI Jomblom Kabupaten Kendal, dimana TPI yang  dibangun sepi pembeli dan akhirnya mangkrak karena lokasinya jauh dari pemukiman warga, serta kondisi jalan yang rusak dan sempit, harus dapat menjadi pelajaran. Selain itu, penyiapan sumber daya lokal yang kompeten untuk mengelola dan memanfaatkan fasilitas juga perlu menjadi perhatian.

Selanjutnya, program ini juga harus memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal mulai dari proses perencanaan hingga ke tahap eksekusi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pesisir. Pada akhirnya, program ini harus terintegrasi dan koheren dengan kebijakan pembangunan wilayah pesisir yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Editor: Abul Muamar

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami