Di samping pendidikan berkualitas, anak-anak membutuhkan makanan sehat dengan nutrisi yang seimbang untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Dengan landasan tersebut, banyak negara yang telah menggulirkan kebijakan atau program makanan sekolah, termasuk Indonesia dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, sejak diluncurkan, puluhan ribu anak di berbagai daerah telah mengalami keracunan MBG, dengan banyak di antaranya harus mendapatkan perawatan intensif.

Keracunan MBG yang Terus Berlanjut

Setahun sejak pertama kali diluncurkan pada Januari 2025, telah terjadi ratusan kasus keracunan MBG secara massal, dengan total korban diperkirakan mencapai 21.254 orang. Sepanjang Januari 2026 saja, jumlah korban keracunan MBG mencapai 1.929 orang. Kasus teranyar terjadi di Mojokerto pada 9 Januari dengan jumlah korban sebanyak 411 orang, dan di Kudus pada 28 Januari dengan 600 korban. Dalam setiap kasus keracunan massal, hampir seluruh korbannya adalah siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA.

Meski terus berulang dan telah menumbangkan semakin banyak korban, serta potensi korupsinya yang besar, pemerintah bersikukuh tetap menjalankan Program MBG tanpa evaluasi yang bermakna. Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—unit pelaksana program MBG yang bertugas memproduksi dan memastikan keamanan makanan—yang berada di wilayah terjadinya kasus memang dihentikan operasinya, namun tidak sampai melibatkan tanggung jawab dan evaluasi menyeluruh, sehingga kasus-kasus serupa terus berulang di tempat-tempat lain. 

Pemerintah bahkan memangkas anggaran di berbagai pos kementerian/lembaga dalam jumlah signifikan untuk menopang biaya MBG yang mencapai Rp 335 triliun untuk tahun 2026 atau setara Rp1,2 triliun per hari, termasuk anggaran pendidikan yang dicaplok sebesar Rp223 triliun (hampir 29%).

Menetapkan Standar Nutrisi berbasis Bukti

Dengan kasus keracunan MBG yang terus berulang, Indonesia perlu mempedomani panduan global makanan sekolah yang diterbitkan oleh WHO pada Januari 2026. Panduan tersebut disusun untuk mendukung tindakan di tingkat lokal dan nasional, dengan mengakui peran kunci otoritas daerah untuk memajukan dan mengimplementasikan program makanan sekolah. Pada prinsipnya, panduan tersebut menekankan agar makanan dan minuman yang disediakan, disajikan, dijual, dan dikonsumsi di sekolah harus aman dan mendukung pola makan sehat, serta sejalan dengan pemenuhan hak-hak anak dan tujuan kesehatan masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, panduan WHO merekomendasikan pemerintah negara-negara anggota agar menetapkan aturan atau standar nutrisi berbasis bukti yang menentukan makanan dan minuman apa yang boleh dan tidak boleh disediakan atau disajikan di sekolah. Standar nutrisi yang ditetapkan harus mempertimbangkan konteks lokal, termasuk situasi gizi, pertimbangan sosial budaya, harga, dan makanan yang tersedia secara lokal. Standar nutrisi juga dapat diterapkan melalui instrumen hukum wajib untuk mengatur lingkungan gizi di sekitar sekolah, sehingga dampaknya meluas hingga di luar lingkungan sekolah.

Untuk isu gizi yang lebih luas dari masalah MBG, panduan tersebut juga menyarankan penerapan intervensi nudging (pendekatan halus) untuk membentuk lingkungan gizi yang sehat di sekolah dengan mendorong anak-anak memilih, membeli, dan mengonsumsi makanan serta minuman yang lebih sehat. Intervensi nudging dapat mencakup perubahan penempatan, penyajian, atau harga pilihan makanan yang tersedia bagi anak-anak.

Memperkuat Mekanisme Pemantauan

Namun, kebijakan dan aturan/standar nutrisi saja tidaklah cukup untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dari program makanan sekolah seperti kasus keracunan MBG di Indonesia. WHO menegaskan perlunya mekanisme pemantauan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa pedoman yang ada diterapkan secara efektif dan konsisten di setiap sekolah. Hal ini menjadi semakin mendesak mengingat dari 104 negara anggota PBB yang memiliki kebijakan makanan sekolah yang sehat, hanya 48 negara yang membatasi pemasaran makanan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL). Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi relevan ketika melihat komposisi menu MBG yang kerap menyajikan makanan ultra-olahan yang tinggi GGL serta minim nutrisi. “Makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah, dan lingkungan yang membentuk apa yang mereka makan, dapat berdampak besar pada pembelajaran mereka, dan memiliki konsekuensi seumur hidup bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Memastikan gizi yang tepat di sekolah sangat krusial untuk mencegah penyakit di kemudian hari dan membentuk generasi dewasa yang lebih sehat,” ujar Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami