Melahirkan adalah hak setiap orang. Namun, melahirkan di era ekonomi yang sulit seperti hari ini menjadi suatu hal yang membutuhkan pertimbangan yang panjang, yang membuat tidak sedikit orang pada akhirnya memutuskan untuk tidak–atau menunda–memiliki anak. Bukan sekadar omongan, penurunan tingkat kelahiran adalah suatu kenyataan yang berlangsung dari tahun ke tahun di Indonesia, dan kini memunculkan ancaman krisis fertilitas.

Ancaman Krisis Fertilitas

Secara demografis, Indonesia memang belum mengalami krisis fertilitas. Namun, penurunan angka kelahiran terlihat jelas dan berlangsung konsisten dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1970-an, Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) di Indonesia masih berada di angka 5,61 anak per perempuan. Lalu, angka tersebut turun drastis menjadi sekitar 2,18 pada dekade 2000-an dan terus menyusut ke 2,14 berdasarkan pemutakhiran Pendataan Keluarga pada 2023. 

Fenomena serupa terjadi hampir di seluruh dunia. Tingkat fertilitas global yang pada 1960-an masih sekitar 5,3 anak per perempuan, kini berada di kisaran 2,3 pada 2023. Meluasnya akses ke pendidikan dan meningkatnya keterlibatan perempuan di pasar kerja sebagai hasil dari upaya mewujudkan kesetaraan gender, termasuk di antara banyak faktor yang mempengaruhi penurunan ini.

Menurunnya tingkat fertilitas pada akhirnya berisiko menekan laju pertumbuhan penduduk dan mempercepat penuaan populasi, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi proporsi penduduk usia produktif serta meningkatkan rasio ketergantungan. Kondisi ini berpotensi melemahkan bonus demografi, menyusutkan basis angkatan kerja, serta memberi tekanan lebih besar pada sistem perlindungan sosial dan pembiayaan jaminan pensiun. Jika berlangsung dalam waktu lama dan turun jauh di bawah tingkat penggantian, fertilitas yang rendah juga dapat membatasi kapasitas ekspansi ekonomi dan mempersempit ruang fiskal akibat meningkatnya kebutuhan belanja untuk kelompok lanjut usia.

Bukan Tidak Mau, Tapi Tidak Mampu

Namun, di atas semua faktor yang telah disebutkan, melonjaknya biaya hidup yang ditandai dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar, serta terbatasnya lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi, adalah faktor yang paling utama. Dengan demikian, penurunan angka fertilitas terjadi bukan karena orang tidak mau memiliki anak, melainkan karena tidak mampu. Faktanya, menurut Laporan Situasi Kependudukan Dunia (SWP) 2025, 74% perempuan dan 77% laki-laki di Indonesia bahkan ingin memiliki 2 anak atau lebih.

Laporan tersebut menyebut keterbatasan finansial sebagai alasan utama orang Indonesia tidak memiliki jumlah anak yang mereka inginkan (39%), di samping keterbatasan perumahan (22%), dan ketidakamanan pekerjaan/pengangguran (20%). Indonesia berada di peringkat 5 teratas di antara 14 negara yang respondennya mengatakan bahwa mereka merasa tidak mampu untuk memiliki anak pada waktu yang mereka inginkan. Di samping itu, kekhawatiran tentang situasi politik dan sosial juga turut berkontribusi (14%). 

Meningkatkan Peran Sektor Swasta

Meningkatnya biaya hidup dan terbatasnya peluang ekonomi, termasuk lapangan pekerjaan yang layak, tidak terlepas dari peran sektor swasta dalam membentuk struktur pasar, menentukan tingkat upah, menciptakan model hubungan kerja, serta mengendalikan rantai pasok produksi dan distribusi yang pada akhirnya memengaruhi harga barang dan jasa. Besarnya peran sektor swasta dalam penyediaan perumahan dan berbagai kebutuhan dasar lainnya membuat dinamika biaya hidup sangat bergantung pada keputusan investasi, efisiensi usaha, dan orientasi keuntungan perusahaan. Pada saat yang sama, kualitas pekerjaan—baik yang berupah layak atau tidak, dan memiliki jaminan sosial atau tidak—juga banyak ditentukan oleh praktik ketenagakerjaan di sektor ini. Ketika pekerjaan yang tersedia cenderung tidak stabil dan biaya membesarkan anak terus meningkat, kemampuan rumah tangga untuk merencanakan keluarga secara ideal pun menjadi semakin terbatas.

Oleh karena itu, meningkatkan peran sektor swasta dalam mengatasi ancaman krisis fertilitas menjadi semakin krusial, terutama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang memungkinkan individu dan pasangan membangun keluarga secara lebih aman dan terencana. Hal ini ditekankan dalam dialog bertema “Beyond the Numbers: Investing in Indonesia’s Future Families” yang digelar pada 23 Februari 2026.

Keterlibatan sektor swasta dapat diwujudkan melalui penyediaan pekerjaan yang stabil dan berupah layak, kebijakan kerja yang ramah keluarga, dukungan terhadap layanan pengasuhan anak berkualitas yang terjangkau, serta inovasi pembiayaan untuk perumahan dan perlindungan kesehatan. Mengingat sebagian besar penduduk usia produktif berada dalam sistem ekonomi yang digerakkan oleh dunia usaha, keputusan korporasi terkait investasi, praktik ketenagakerjaan, dan pengembangan produk dan layanan secara langsung dapat memengaruhi biaya hidup dan tingkat kepastian masa depan rumah tangga. Di sini, sektor swasta tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun kondisi yang memungkinkan masyarakat memiliki anak sesuai dengan jumlah dan waktu yang mereka rencanakan.

“Kita perlu bekerja lebih dekat dengan sektor swasta yang secara langsung memengaruhi keputusan dan stabilitas keluarga,” ujar Budi Setiyono, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga/BKKBN). “Kemitraan publik-swasta dapat meningkatkan jangkauan dan dampak layanan, dan menciptakan ketahanan demografis jangka panjang.”

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami