Idealnya, sekolah adalah ruang dimana mimpi dapat berkembang. Namun, ancaman kekerasan berbasis gender masih membayangi jutaan anak dan remaja. Masalah ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam serta mekanisme respons yang lebih efektif. 

Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Sekolah

Kekerasan berbasis gender merujuk pada tindakan berbahaya yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan gender yang dilekatkan secara sosial. Bentuknya mencakup kekerasan fisik, seksual, maupun mental, termasuk ancaman atas tindakan tersebut serta berbagai bentuk perampasan hak asasi manusia. Meskipun dapat menimpa siapa saja, perempuan mengalami dampak kekerasan berbasis gender yang jauh lebih besar akibat relasi kuasa yang timpang yang melanggengkan diskriminasi struktural.

Mirisnya, dunia pendidikan tidak kebal terhadap persoalan ini. UN Women dan UNESCO mencatat lebih dari 246 juta anak mengalami kekerasan berbasis gender di sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman untuk membentuk dan mengembangkan potensi mereka. Perundungan (bullying) menjadi bentuk paling umum dari kekerasan berbasis gender yang berkaitan dengan sekolah, yang memengaruhi satu dari tiga siswa berusia 13–15 tahun di seluruh dunia.

Tidak hanya di lingkungan sekolah, kekerasan berbasis gender juga terjadi dalam perjalanan menuju sekolah dan di ruang digital, seperti media sosial. UNICEF menekankan bahwa bentuk kekerasan berbasis gender di sekolah berbeda-beda tergantung pada identitas gender dan konteks negara. Anak perempuan lebih rentan terhadap perundungan psikologis, perundungan daring, dan kekerasan seksual, sementara anak laki-laki cenderung menghadapi hukuman fisik yang lebih berat. Siswa yang penampilan atau wataknya tidak sesuai dengan norma gender tradisional juga berada dalam risiko tinggi untuk mengalami kekerasan.

Dampak Jangka Panjang

Kekerasan berbasis gender yang berkaitan dengan sekolah melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, berkualitas, dan inklusif. Dampaknya sangat luas, memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental, performa akademik, hingga kerentanan terhadap ancaman siswa di masa depan.

Dalam sebuah survei, UNESCO menghimpun kisah para penyintas yang menggambarkan pengalaman sekolah sebagai sesuatu yang menguras mental akibat rasa takut akan perundungan dan penghinaan yang berulang. Kecemasan yang terus-menerus membuat mereka harus selalu waspada, mengganggu konsentrasi belajar, dan menurunkan prestasi akademik.

Secara emosional, para penyintas juga menghadapi perasaan terisolasi dan rendah diri dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat menghambat mereka untuk membangun relasi sosial dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas. Tanpa intervensi yang cepat dan tepat, tingginya prevalensi kekerasan berbasis gender di sektor pendidikan berpotensi menghambat upaya dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif untuk semua.

Perlu Langkah Mendesak

Anak-anak dan remaja berhak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan inklusif. Untuk mewujudkannya, ancaman kekerasan berbasis gender harus segera dihapuskan.

Di tingkat nasional, pemerintah perlu mengintegrasikan isu ini ke dalam kebijakan dan rencana aksi nasional, dengan fokus pada pencegahan, penanganan, mitigasi, serta akuntabilitas. Penegakan regulasi yang mendukung solusi responsif gender menunjukkan kepemimpinan negara dalam menangani persoalan ini dan mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk bertindak.

Pendidikan sendiri memegang peran penting. Pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai penghormatan, keberagaman, dan kesetaraan yang menjadi fondasi dalam mengatasi akar kekerasan. Oleh karena itu, sekolah perlu secara aktif meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender sebagai isu mendesak. Upaya ini mencakup pengembangan kurikulum pencegahan kekerasan dan kesetaraan gender, pelatihan tenaga pendidik, serta penyediaan ruang aman untuk dialog dan partisipasi siswa serta komunitas.

Selain itu, keberadaan mekanisme respons yang memadai terhadap kekerasan berbasis gender tidak boleh diabaikan. Sekolah bersama pemangku kepentingan lain harus membangun sistem pelaporan yang bersifat rahasia, layanan kesehatan, serta bantuan hukum yang mudah diakses, berpusat pada penyintas, dan ramah anak. Hal ini membutuhkan koordinasi yang kuat di semua tingkatan, agar berbagai perspektif dapat dipahami, hambatan dapat diatasi, dan kapasitas dapat ditingkatkan dalam menangani kompleksitas persoalan kekerasan berbasis gender.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami