Ada satu ketidakadilan yang melekat dalam krisis iklim saat ini. Negara-negara berkembang hanya menyumbang sebagian kecil dari emisi yang mendorong pemanasan global, tetapi justru menanggung dampaknya secara tidak proporsional. Karena itu, kebutuhan akan pembiayaan iklim untuk menutup kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan terus meningkat. Banjir, kekeringan, gagal panen, dan berbagai bencana bukan hanya sekadar proyeksi ilmiah bagi negara-negara tersebut. Semua itu telah menjadi kenyataan sehari-hari yang harus masuk ke dalam pos anggaran negara.

Sepanjang periode 2000–2019, dunia mengalami kerugian dan kerusakan akibat peristiwa terkait iklim sedikitnya sebesar 2,8 triliun dolar AS, atau sekitar 16 juta dolar AS setiap jam. Sebagian besar beban itu ditanggung oleh negara-negara yang paling tidak siap menghadapinya. Dari panen yang gagal memberi makan masyarakat hingga komunitas yang lenyap sebelum bantuan sempat datang, biaya yang ditanggung jauh melampaui angka di atas kertas.

Ketika Panen Gagal

Bagi banyak negara berkembang, pertanian merupakan tulang punggung perekonomian. Petani kecil berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Namun, pemanasan global perlahan menggerus fondasi ini melalui kekeringan berkepanjangan, pola hujan yang semakin tidak menentu, serta meluasnya degradasi lahan dan penggurunan.

Ketika panen gagal, banyak rumah tangga pedesaan kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Harga pangan melonjak di kawasan perkotaan. Pemerintah harus menghadapi tagihan impor yang membengkak sekaligus potensi gejolak sosial. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat bahwa gangguan yang dipicu perubahan iklim semakin memperparah kerawanan pangan di berbagai wilayah paling rentan di dunia, mengancam bukan hanya kecukupan gizi, tetapi juga kelangsungan ekonomi seluruh masyarakat.

Bahkan di dalam satu negara, dampaknya tidak dirasakan secara merata. Perempuan dan anak perempuan kerap menanggung beban yang lebih besar. Ketika pendapatan rumah tangga menurun, mereka harus mengambil lebih banyak pekerjaan tidak berbayar, mulai dari mencari air, merawat anggota keluarga, hingga membantu kegiatan pertanian subsisten.

Bencana yang Datang Bertubi-tubi

Ketika siklon menerjang sebuah negara berkembang atau banjir menenggelamkan sebuah provinsi, perhatian publik biasanya terfokus pada dampak kemanusiaan yang muncul seketika. Namun, guncangan finansial yang mengikutinya dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

Dana yang semestinya dialokasikan untuk sekolah, rumah sakit, dan pembangunan jangka panjang sering kali harus dialihkan untuk penanganan darurat serta rekonstruksi. Ketika bantuan tidak mencukupi, pemerintah terpaksa berutang untuk menutup kekurangan tersebut. Akibatnya, beban utang terus membengkak.

Di Vanuatu, misalnya, rasio utang terhadap PDB meningkat dari 20 persen pada 2013 menjadi 44 persen pada 2018 setelah serangkaian siklon dahsyat melanda negara itu. Di Bahama, Perdana Menteri Philip Davis bahkan mengungkap secara gamblang “Empat puluh persen utang nasional kami secara langsung berkaitan dengan konsekuensi perubahan iklim”, setelah Badai Dorian menghancurkan negaranya pada 2019.

Setiap bencana menambah beban utang yang pada akhirnya membuat negara semakin sulit bangkit ketika bencana berikutnya datang. Pola inilah yang terus berulang.

Menurut Global Assessment Report 2025 yang diterbitkan UNDRR, total biaya bencana kini telah melampaui 2,3 triliun dolar AS per tahun jika turut memperhitungkan dampak berantai dan kerusakan ekosistem. Ketika bencana terjadi berulang—dan kini memang semakin sering akibat perubahan iklim—pertumbuhan ekonomi melambat, utang meningkat, sementara negara berkembang harus menghadapi dua beban sekaligus: tingkat risiko yang lebih tinggi dan akses yang sangat terbatas terhadap sumber daya pemulihan.

Pembiayaan Iklim Melampaui Perhitungan Ekonomi

Kerugian akibat perubahan iklim tidak hanya terbatas pada hal-hal yang mudah dihitung secara finansial. Dampaknya juga mencakup hilangnya rumah dan ruang aman, tanah adat, situs warisan budaya, hingga keanekaragaman hayati. Bagi sebagian komunitas, seperti komunitas adat Inuit di kawasan Arktik, hilangnya lapisan es berarti hilangnya budaya dan cara hidup mereka. Semua itu tidak dapat dihitung atau diganti dengan mekanisme keuangan konvensional.

Kenaikan permukaan air laut dan abrasi pantai, misalnya, perlahan menelan wilayah dan permukiman yang telah dihuni selama beberapa generasi. Negara-negara kepulauan kecil di Pasifik menghadapi ancaman yang bersifat eksistensial. Bagi negara seperti Tuvalu dan Kiribati, seluruh wilayahnya berisiko menjadi tidak layak huni dalam beberapa dekade mendatang.

Kehilangan tanah air bukanlah persoalan yang bisa direduksi menjadi angka dalam anggaran. Biaya turunannya—mulai dari perpindahan penduduk, relokasi permukiman, hilangnya sumber daya perikanan, hingga rusaknya ekosistem terumbu karang yang melindungi pesisir dan menopang mata pencaharian masyarakat—dapat berubah menjadi bencana ekonomi bagi negara-negara yang nyaris tidak berkontribusi terhadap emisi penyebab krisis tersebut.

Kesenjangan Pembiayaan Iklim yang Terus Melebar

Di balik semua persoalan ini, ada masalah yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim memperoleh dukungan pembiayaan.

Dana kerugian dan kerusakan (loss and damage fund), yang secara resmi dibentuk pada COP27 tahun 2022 setelah tiga dekade perundingan, diharapkan dapat mengubah keadaan. Namun kenyataannya masih jauh dari harapan. Loss and Damage Collaboration memperkirakan negara-negara berkembang membutuhkan sekitar 400 miliar dolar AS per tahun. Hingga akhir 2024, total komitmen dana yang terkumpul baru mencapai sekitar 700 juta dolar AS—bahkan tidak cukup untuk menutup kebutuhan selama dua hari.

Gambaran pembiayaan iklim secara keseluruhan pun tidak jauh lebih baik. Adaptation Gap Report 2025 dari UNEP memperkirakan negara-negara berkembang memerlukan lebih dari 310 miliar dolar AS per tahun pada 2035 untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang semakin memburuk. Namun pada 2023, aliran dana publik internasional untuk adaptasi hanya mencapai 26 miliar dolar AS. Artinya, terdapat kesenjangan lebih dari dua belas banding satu antara kebutuhan dan pendanaan yang tersedia.

Lebih buruk lagi, meskipun negara-negara maju menyalurkan 136,7 miliar dolar AS pembiayaan iklim pada 2024, hanya sekitar 7 persen yang benar-benar sampai ke negara-negara berpendapatan rendah. Dan dari jumlah tersebut, sebagian besar berbentuk pinjaman, bukan hibah.

Yang Dibutuhkan Negara-Negara Berkembang

Dalam COP30 yang berlangsung di Belém, Ghana selaku ketua Kelompok Negosiator Afrika menempatkan pembiayaan untuk kerugian dan kerusakan (loss and damage financing) sebagai inti agenda iklim benua tersebut. Langkah ini mencerminkan betapa seriusnya negara-negara yang berada di garis depan krisis iklim dalam memperjuangkan akuntabilitas global. Kebutuhan akan pembiayaan iklim hanya akan terus meningkat seiring memburuknya perubahan iklim. Karena itu, diperlukan langkah-langkah mendesak yang berani, tepat, dan memadai.

Pertama, perubahan cara pandang yang mendasar. Kontribusi pembiayaan iklim harus diperlakukan sebagai kewajiban, bukan bentuk kemurahan hati. Besarnya pendanaan harus didasarkan pada kebutuhan nyata yang terdokumentasi, bukan pada jumlah yang secara politik dianggap nyaman oleh negara-negara kaya.

Kedua, pendanaan harus lebih banyak disalurkan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman. Program Lingkungan PBB (UNEP) telah mengingatkan bahwa skema pendanaan yang salah justru berisiko memperberat beban utang negara-negara rentan. Meminta sebuah negara berutang untuk pulih dari bencana yang tidak mereka sebabkan bukanlah keadilan iklim, melainkan jebakan.

Ketiga, tata kelola pembiayaan iklim harus disederhanakan. Prosedur birokrasi yang berlapis-lapis sering kali membuat pencairan dana tertunda selama bertahun-tahun. Padahal, pada dasarnya, sistem pembiayaan iklim yang adil adalah sistem yang mampu memastikan dana sampai langsung kepada komunitas terdampak, tepat waktu, sebelum kerusakan yang tidak dapat dipulihkan benar-benar terjadi.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami