Setiap Agustus, orang-orang memperbincangkan makna kemerdekaan. Namun, setelah 81 tahun, kemerdekaan tidak seharusnya hanya dibaca sebagai keberhasilan melepaskan diri dari penjajahan politik. Kemerdekaan juga menyangkut kemampuan bangsa menentukan arah pembangunan: mengelola kekayaan alam secara berdaulat, mewujudkan kesejahteraan yang adil, dan memastikan kemajuan hari ini tidak mengurangi ruang hidup generasi mendatang.

Bagi Indonesia, salah satu ujian terpenting dari kemerdekaan semacam itu berada di laut. Sebagai negara kepulauan, laut bukan sekadar batas geografis. Laut adalah fondasi ekonomi, pangan, pekerjaan, budaya, dan identitas bangsa. World Bank memperkirakan sumber daya laut Indonesia menopang aktivitas ekonomi mencapai lebih dari US$280 miliar setiap tahun. Sektor perikanan menyediakan mata pencaharian bagi sekitar tujuh juta orang, sementara sumber daya laut berperan penting bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Angka tersebut mengingatkan kita pada satu hal penting: laut bukan halaman belakang pembangunan Indonesia. Laut adalah salah satu fondasi utama masa depan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, memaknai kemerdekaan hari ini juga berarti memastikan bahwa kekayaan laut menghasilkan kesejahteraan tanpa kehilangan daya dukung ekologis yang menopangnya. Di sinilah ekonomi biru menjadi semakin strategis.

Dari Ekstraksi Menuju Ekonomi Biru

Ekonomi biru bukan sekadar memperbesar aktivitas ekonomi di laut. World Bank mendefinisikannya sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penghidupan, dan menciptakan lapangan kerja dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Perbedaannya terletak pada cara kita memandang laut. Selama ini pembangunan kelautan sering berangkat dari pertanyaan “berapa banyak sumber daya laut yang dapat kita ambil”. Ekonomi biru mengubah pertanyaannya menjadi: seberapa besar kesejahteraan yang dapat kita ciptakan tanpa menghabiskan modal alam yang menopangnya?

Perubahan cara pandang ini penting. Laut yang sehat tidak hanya menghasilkan ikan. Mangrove, lamun, dan terumbu karang melindungi pantai, menopang perikanan dan pariwisata, menyimpan karbon, serta menjadi ruang hidup masyarakat pesisir. Pada Juni 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama WRI Indonesia memperkenalkan Ocean Calculator untuk menghitung nilai ekonomi dan manfaat ekosistem laut, termasuk perlindungan pantai, penyimpanan karbon biru, dan kontribusinya terhadap penghidupan masyarakat. Langkah ini menandai pergeseran dari sekadar menghitung nilai komoditas yang diambil dari laut menuju pengakuan atas nilai ekosistem yang menopang aktivitas ekonomi. Inilah fondasi penting ekonomi biru.

Ekonomi Biru sebagai Jalan Mencapai SDGs

Ekonomi biru tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs menempatkan laut secara khusus dalam SDG 14: Life Below Water. Namun, kontribusi laut jauh lebih luas. Perikanan berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Ekonomi pesisir berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ekosistem pesisir berkaitan dengan aksi iklim. Inovasi kelautan berkaitan dengan industri dan teknologi. Dengan demikian, ekonomi biru menjadi titik temu antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis pembangunan.

Bappenas dalam Voluntary National Review 2025 menegaskan besarnya potensi sumber daya laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi biru ditempatkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, sementara pengelolaan ruang laut penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi. Pesannya jelas: pencapaian SDGs tidak dapat dipisahkan dari kemampuan Indonesia menjaga sekaligus mengelola lautnya secara produktif.

Jangan Sampai Laut Menjadi Korban Pembangunan

Namun, justru di sinilah paradoks pembangunan muncul. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi dari laut, tetapi pada saat yang sama ekosistem laut menghadapi tekanan. Penangkapan ikan berlebih, kerusakan habitat, pencemaran, perubahan iklim, dan berbagai tekanan lainnya akibat aktivitas manusia dapat mengurangi kemampuan laut untuk terus menyediakan manfaat ekonomi. World Bank mencatat bahwa sekitar 38 persen perikanan tangkap laut Indonesia pernah berada dalam kondisi tangkap lebih, sementara sejumlah ekosistem pesisir juga menghadapi tekanan serius. Jika persoalan ini tidak ditangani, kita dapat terjebak dalam paradoks: semakin besar kita mengejar nilai ekonomi dari laut, semakin cepat modal ekologis yang menopangnya berkurang.

Oleh karena itu, ekonomi biru tidak boleh menjadi bentuk eksploitasi sumber daya laut dengan label baru. Ia harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan bersama pemulihan ekosistem, peningkatan produktivitas, dan penguatan masyarakat pesisir.

Di sektor perikanan, misalnya, keberlanjutan tidak cukup diukur dari jumlah ikan yang ditangkap. Kita perlu memperhatikan kesehatan stok, kualitas habitat, ukuran tangkapan, teknologi penangkapan, rantai nilai, akses pasar, perlindungan nelayan kecil, dan tata kelola yang mencegah eksploitasi berlebihan. Dengan kata lain, laut yang sehat harus diperlakukan sebagai aset ekonomi jangka panjang, bukan sumber daya yang dihabiskan untuk mengejar pertumbuhan jangka pendek.

Dari Laut yang Sehat Menuju Kemandirian

Peluang ekonomi biru jauh lebih luas daripada perikanan konvensional. Restorasi mangrove, pengelolaan kawasan konservasi, budidaya laut berkelanjutan, pengolahan hasil perikanan, wisata bahari, energi laut, pemantauan ekosistem berbasis teknologi, jasa lingkungan, hingga karbon biru dapat menciptakan rantai nilai dan pekerjaan baru. Hal ini penting ketika Indonesia perlu menciptakan pekerjaan produktif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. World Bank menekankan bahwa pertumbuhan Indonesia perlu lebih produktif dan kaya lapangan kerja; reformasi yang tepat diproyeksikan dapat menghasilkan 16,5 juta pekerjaan berkualitas lebih baik pada 2040. Karena itu, ekonomi biru tidak boleh berhenti pada investasi dan infrastruktur. Manusia harus ditempatkan sebagai pusat transformasi.

Nelayan membutuhkan keterampilan dan teknologi yang meningkatkan produktivitas tanpa menambah tekanan terhadap sumber daya. Pembudidaya membutuhkan akses pembiayaan dan inovasi. UMKM pesisir membutuhkan akses pasar, peningkatan kualitas produk, dan digitalisasi. Generasi muda membutuhkan blue skills agar mampu memasuki pekerjaan masa depan yang berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Data KKP menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat lebih dari tiga juta pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan, dengan sekitar 90 persen di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil. Ini menunjukkan bahwa ekonomi biru bukan hanya urusan perusahaan besar atau investasi berskala nasional, tetapi menyangkut jutaan pelaku ekonomi di wilayah pesisir. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup diukur dari investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pekerjaan layak, pendapatan yang lebih baik, dan lingkungan hidup yang lebih sehat.

Kemerdekaan Ekologis untuk Indonesia di Masa Depan

Pada akhirnya, kemerdekaan memiliki makna yang semakin luas. Merdeka berarti mampu menentukan arah pembangunan sendiri. Namun, pembangunan yang benar-benar berdaulat tidak dapat dibangun dengan menghabiskan sumber daya alam yang menjadi fondasinya. Indonesia memiliki modal besar: wilayah laut yang luas, keanekaragaman hayati yang luar biasa, jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut, serta posisi strategis dalam ekonomi maritim global. Tantangannya bukan sekadar memanfaatkan kekayaan tersebut, tetapi mengubahnya menjadi modal pembangunan jangka panjang, bukan sebagai komoditas jangka pendek.

Di sinilah ekonomi biru mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem, agenda iklim dengan penciptaan pekerjaan, serta konservasi dengan kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting, ekonomi biru mempertemukan kekayaan laut Indonesia dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, pada momentum 81 tahun kemerdekaan, kita perlu memperluas makna kemerdekaan: bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari cara pembangunan yang mengorbankan masa depan untuk kesejahteraan hari ini.

Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu mengubah kekayaan laut menjadi kesejahteraan rakyat tanpa kehilangan laut itu sendiri. Ketika laut tetap sehat, masyarakat pesisir sejahtera, pekerjaan produktif tumbuh, ekonomi bergerak, dan lingkungan terjaga, ekonomi biru bukan sekadar strategi sektor kelautan, melainkan menjadi bagian dari cara Indonesia menerjemahkan kemerdekaan ke dalam pembangunan—jalan mencapai SDGs sekaligus Indonesia Emas 2045.

Editor: Abul Muamar

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami

Arifin Rudiyanto

+ postsBio

Arifin Rudiyanto adalah Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/BAPPENAS. Terakhir ia menjabat sebagai Fungsional Perencana Ahli Utama, sebelumnya sebagai Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam serta Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS juga Anggota Dewan Energi Nasional. Ia juga menjadi bagian dari Indonesia Stakeholder Steering Group SEAFOAM, Climateworks Centre–Monash University.