Setiap tahun, ratusan juta orang bepergian ke berbagai penjuru dunia untuk berbagai alasan. Banyak di antara mereka yang mencari pengalaman lokal yang autentik. Mereka ingin menyusuri gang-gang sempit di kawasan Alfama, Lisbon, menikmati terasering sawah di Bali, mengunjungi kuil-kuil di Kyoto, atau menjelajahi pasar-pasar di Mexico City. Namun, kehidupan warga setempat tetap berlangsung di luar kunjungan para wisatawan. Di berbagai destinasi, lonjakan pariwisata yang awalnya membuat suatu tempat menjadi terkenal justru perlahan mengosongkan tempat tersebut dari kehidupan aslinya. Di tempat-tempat tersebut, overtourism secara perlahan mengusir orang-orang yang kehidupan, budaya, dan kerja kerasnya justru membuat tempat itu layak dikunjungi sejak awal.

Overtourism dan Penggusuran Masyarakat Lokal

Terkait hal ini, sebuah istilah muncul sebagai pusat perhatian terkait masalah tersebut: overtourism. Overtourism merujuk pada kondisi ketika jumlah wisatawan yang datang ke suatu destinasi melampaui kemampuan lingkungan, infrastruktur, dan masyarakat setempat untuk menampungnya secara berkelanjutan. Ini bukan sekadar persoalan keramaian. Ini menyangkut dampaknya terhadap perumahan, ketersediaan air, upah, dan kehidupan sehari-hari ketika perekonomian sepenuhnya ditata untuk memenuhi kebutuhan pengunjung sementara, alih-alih kebutuhan penduduk yang menetap.

Mekanisme penggusuran ini jarang berlangsung secara dramatis. Biasanya, prosesnya bermula ketika platform penyewaan jangka pendek, seperti Airbnb, mengubah rumah dan apartemen menjadi akomodasi wisata. Pemilik properti dapat memperoleh pendapatan lebih besar dari penyewaan kepada wisatawan selama seminggu dibandingkan menyewakannya kepada penduduk lokal selama sebulan. Karena itu, insentif finansial untuk mengalihfungsikan properti menjadi sangat kuat. Harga properti pun meningkat dan menarik minat para spekulan.

Perlahan, sistem ini mengurangi ketersediaan hunian bagi penduduk lokal sekaligus mendorong kenaikan harga sewa. Warga yang telah lama tinggal di sana, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan kelas pekerja, menjadi pihak yang pertama kali tidak mampu bertahan. Toko-toko tradisional pun tergantikan oleh toko suvenir dan restoran waralaba yang menyesuaikan diri dengan selera wisatawan global. Pada akhirnya, apa yang semula merupakan komunitas yang hidup berubah menjadi, sebagaimana dikatakan warga Seville, “taman hiburan.”

Kecepatan dan Skala

Proses ini dikenal sebagai gentrifikasi pariwisata, dan sebenarnya bukan fenomena baru. Perekonomian kawasan wisata di Karibia dan Asia Tenggara pada era kolonial dibangun dengan logika yang sama: mengekstraksi nilai dari suatu tempat dan masyarakatnya demi keuntungan pengunjung dari luar.

Yang baru adalah kecepatan dan skalanya. Platform digital, misalnya, mempercepat proses ini dengan mengarahkan rekomendasi berbasis algoritma ke lokasi-lokasi yang sama dan paling “Instagrammable”. Kemudahan perjalanan global yang dipadukan dengan teknologi konektivitas telah mengubah pengalaman-pengalaman baru tersebut menjadi overtourism dan memadatkan proses penggusuran yang sebelumnya berlangsung selama puluhan tahun menjadi hanya beberapa tahun. Terlebih lagi, fenomena ini terjadi di berbagai kawasan dunia, mulai dari Eropa dan Amerika Latin hingga Asia Tenggara dan kawasan lainnya.

Angka-angka di Balik Krisis

Data memperlihatkan skala persoalan ini secara konkret, dan fenomenanya terjadi di berbagai benua. Di Lisbon, Portugal, harga properti melonjak 176% dalam rentang tahun 2014 hingga 2024. Di kawasan pusat bersejarah, kenaikannya bahkan mencapai lebih dari 200%. Pada 2024, sekitar separuh properti di kawasan pusat kota tercatat sebagai akomodasi sewa jangka pendek. Di Alfama secara khusus, sebuah studi dari University of Lisbon mengungkap situasi yang mengkhawatirkan. Hanya dalam kurun 2015–2017, sebanyak 27 keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka di satu ruas jalan, dan 18 dari apartemen tersebut segera dialihfungsikan menjadi akomodasi wisata. Fenomena serupa terjadi di Mallorca, Spanyol. Di sana, lebih dari 1.000 orang tinggal di mobil pada 2024 karena pasar perumahan telah begitu didominasi oleh akomodasi wisata.

Di Asia Tenggara, tinjauan sistematis pada 2025 terhadap 15 studi kasus di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Laos menemukan bahwa penetapan status Warisan Dunia UNESCO, kebijakan pariwisata yang digerakkan pemerintah, serta platform ekonomi berbagi secara konsisten mendorong penggusuran masyarakat lokal dan erosi budaya. Di Malaysia, misalnya, penetapan George Town sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO menarik modal dan wisatawan. Ledakan pariwisata tersebut kemudian menurunkan jumlah penduduk dari 50.000 menjadi hanya 9.000 orang, sementara festival-festival budaya ikut menghilang bersama komunitas yang selama ini mempertahankannya. Sementara itu, warga Canggu, Kabupaten Badung, Bali, melaporkan gentrifikasi yang berlangsung cepat, konflik antarkomunitas, dan polusi suara sebagai dampak langsung overtourism.

Di Amerika Latin, protes meletus di Mexico City pada musim panas 2025 ketika warga mengaitkan kenaikan harga sewa secara langsung dengan masuknya pekerja jarak jauh dan wisatawan asing. Apa yang disebut sebagai manfaat ekonomi pun jarang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling terdampak. Penelitian dari Málaga yang diterbitkan pada 2025 menemukan bahwa manfaat ekonomi pariwisata secara rutin dilebih-lebihkan. Kenyataannya, ada kebocoran ekonomi dan impor tidak langsung yang melemahkan perekonomian lokal serta memperdalam ketimpangan di dalam suatu wilayah.

Langkah-langkah yang Diambil di Berbagai Belahan Dunia

Pemerintah di beberapa negara mulai mengambil langkah untuk membatasi dampaknya, meskipun respons yang diberikan sangat beragam dalam hal ambisi maupun pelaksanaannya. Di Jepang, kebijakan pembatasan jumlah pengunjung dan penerapan biaya pendakian sebesar 2.000 yen diberlakukan di jalur pendakian Gunung Fuji yang paling populer selama musim ramai, khususnya untuk melindungi keseimbangan ekologis sekaligus nilai budaya gunung tersebut bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Bali mulai menerapkan pajak bagi wisatawan pada tahun 2024, di mana pendapatan yang diperoleh dialokasikan untuk pelestarian budaya dan pengelolaan lingkungan.

Filipina mengambil pendekatan yang berbeda. Boracay sempat ditutup sementara untuk rehabilitasi. Kepulauan Batanes kemudian mengambil langkah yang lebih proaktif dengan bergabung dalam Jaringan Internasional Observatorium Pariwisata Berkelanjutan UNWTO untuk memantau dampak pariwisata sebelum mencapai titik kritis. Langkah-langkah tersebut merupakan intervensi yang berarti, tetapi sebagian besar masih menyasar gejalanya alih-alih akar persoalannya.

Memikirkan Ulang Pariwisata

Salah satu solusi yang lebih mendasar membutuhkan cara pandang yang menempatkan perumahan sebagai hak, bukan aset pariwisata. Hal ini membutuhkan perlindungan penyewa yang lebih kuat, pembatasan izin persewaan jangka pendek di kawasan permukiman, serta lembaga pengelola lahan komunitas yang secara permanen mengeluarkan hunian dari pasar spekulatif. Langkah-langkah tersebut mungkin terdengar sulit diwujudkan, tetapi sebenarnya layak diterapkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal dalam jangka panjang. Meski belum menjadi kenyataan, Barcelona telah mengumumkan rencana untuk menghapus seluruh persewaan wisata jangka pendek pada 2028.

Namun, model yang paling memberi pelajaran mungkin justru tidak berasal dari pemerintah. Di Sierra Norte, Meksiko, masyarakat adat Nahua dan Totonac mendirikan koperasi Tosepan Titataniske pada 1977. Koperasi tersebut mengelola ekolodge (hunian ramah lingkungan) berbasis komunitas, dengan keuntungan tetap berada di tingkat lokal. Sebanyak 35.000 anggota dari 430 desa memiliki kepentingan langsung dalam menentukan bagaimana pariwisata dikembangkan. Dalam model ini, integritas budaya sudah menjadi bagian dari pengalaman wisata sejak awal. Inilah gambaran pariwisata berkelanjutan ketika masyarakat memegang kendali sejak awal, bukan baru dilibatkan setelah semuanya diputuskan.

Pariwisata selalu membawa dampak bagi masyarakat dan tempat yang dijamahnya—baik bagi wisatawan maupun penduduk lokal. Pengalaman yang lahir dari perjalanan dapat mengajarkan banyak hal tentang diri kita dan dunia. Namun, yang tidak kalah penting sekarang adalah memastikan interaksi tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan memastikan masyarakat yang menjadi pusat dari pertukaran itu memiliki hak untuk menentukan seperti apa pariwisata dikembangkan.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami