Meningkatnya Peran Lembaga Filantropi dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, pembangunan berkelanjutan memerlukan peran dari berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi. Dengan kemampuannya dalam memobilisasi sumber daya dan dukungan inovatif, lembaga filantropi memainkan peran krusial dalam mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan Indonesia Philanthropy Outlook 2024 yang diluncurkan oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menunjukkan tren peningkatan peran lembaga filantropi dalam isu pembangunan berkelanjutan. 

Tantangan dan Peluang Lembaga Filantropi di Indonesia

Lembaga filantropi di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan untuk mengoptimalkan peran dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan laporan tersebut, ada dua tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga filantropi di Indonesia. Yang pertama terkait potensi perubahan agenda pembangunan prioritas nasional karena pergantian pemimpin di tingkat nasional dan daerah. Dan yang kedua terkait regulasi yang belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan filantropi. 

Agenda SDGs 2030 telah menempuh separuh jalan dan masih banyak target yang jauh dari kata tercapai sehingga membutuhkan tindakan yang lebih kuat dari seluruh pihak. Dalam hal ini, lembaga filantropi dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan mendesak yang ada di tengah masyarakat, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan hingga dampak perubahan iklim. Laporan tersebut menunjukkan bahwa lembaga filantropi telah mengambil peran dalam dalam berbagai sektor. 

Peningkatan Peran Lembaga Filantropi dalam Agenda SDGs

Indonesia Philanthropy Outlook 2024 merupakan publikasi kedua yang diluncurkan oleh PFI dengan program prioritas yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, iklim dan lingkungan hidup, serta kemiskinan. Laporan tersebut dilengkapi dengan perspektif masyarakat terhadap lembaga filantropi, dimana lebih dari 70% responden publik melihat lembaga filantropi telah bekerja dengan baik dalam membantu pelaksanaan program pemerintah.

Dibandingkan tahun 2022, laporan Indonesia Philanthropy Outlook 2024 menunjukkan tren peningkatan peran lembaga filantropi dalam isu pembangunan berkelanjutan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa program filantropi yang telah diselaraskan dengan agenda SDGs mencapai 89%, meningkat dari 84,9% pada 2022. Sedangkan proporsi lembaga filantropi yang telah menunjukkan komitmen terhadap agenda perubahan iklim mencapai 69%. Beberapa pendekatan yang telah dilakukan lembaga filantropi di antaranya:

• Advokasi kebijakan, seperti mitigasi perubahan iklim berbasis gender dan respons bencana berbasis disabilitas.
• Komitmen dan kontribusi terhadap agenda perubahan iklim Pengelolaan sumber daya alam yang dikelola masyarakat secara rendah karbon (Low Carbon Development).
• Kampanye perubahan iklim, seperti melalui seminar, diskusi, talkshow – termasuk yang dipadukan dengan isu lain untuk berbagai kalangan.
• Pemberdayaan petani, seperti melalui pertanian organik untuk mendukung ketahanan pangan.
• Pembentukan tim siaga bencana untuk pengurangan risiko bencana dan pemberian bantuan penanggulangan bencana.
• Pengurangan penggunaan sampah plastik.

Memperkuat Peran Filantropi

Lembaga filantropi juga melihat pentingnya instrumen insentif pajak dan harmonisasi pengajuan permohonan insentif, yang dapat menjadi stimulus dalam mendorong masyarakat/lembaga filantropi dalam memobilisasi dana filantropi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu, laporan tersebut merekomendasikan lima agenda prioritas untuk memperkuat peran filantropi di Indonesia:

• Memperkuat jaringan dan kolaborasi multi-pihak untuk pencapaian SDGs dan agenda perubahan iklim.
• Pengembangan kapasitas lembaga, termasuk kapasitas pengumpulan dana.
• Perbaikan terhadap peraturan yang terkait filantropi. 
• Memastikan kelengkapan data terkait lembaga filantropi.
• Memperkuat pencatatan hasil dan dampak program.

“Indonesia menjadi negara paling dermawan berdasarkan World Giving Index 2022, sebuah pencapaian yang baik, namun di satu sisi budaya ini harus didukung oleh tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi yang kuat agar dapat memberikan sebuah dampak yang terukur,” kata Trihadi Saptohadi, Direktur Yayasan Tahija dan Anggota Badan Pengawas PFI. “Gotong royong multi-sektor, seperti elemen masyarakat, sektor swasta dan filantropi sangat penting guna membangun kemitraan dan tata kelola bagi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui komunikasi dan informasi, koordinasi kebijakan dan program, kolaborasi dan integrasi program serta blended financing dan program management untuk memastikan program keberlanjutan serta scale up impact. Selain itu, menciptakan ekosistem bagi pertumbuhan filantropi yang sehat sangat penting, antara lain dengan adanya peraturan perpajakan yang ramah dan insentif yang jelas serta meninjau kembali peraturan penggalangan dana dan barang dengan menyesuaikan pada kondisi saat ini.” 

Editor: Abul Muamar