Bagaimana Proyek PLTB Monsun Dukung Transisi Energi Lintas Batas di Asia Tenggara

Negara-negara Asia Tenggara diberkahi dengan potensi energi terbarukan yang melimpah. Namun, sebagian besar potensi tersebut masih belum berkembang secara signifikan. Asia Tenggara masih perlu berbenah dalam mengatasi trilema energi, yakni keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Terkait hal ini, Republik Demokratik Rakyat Laos mengembangkan Proyek PLTB Monsun untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas dan kolaborasi di bidang energi terbarukan.

Peluang Energi Terbarukan

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Ember mengungkap bahwa, terlepas dari kesenjangan yang ada, energi terbarukan telah melampaui batubara sebagai sumber listrik pada paruh pertama tahun 2025. Laporan PBB tentang transisi energi menyebut dukungan kebijakan dan pengurangan biaya sebagai pendorong utama, terutama untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan tenaga angin.

Laos memanfaatkan perkembangan ini untuk mewujudkan visinya menjadi “Baterai Asia Tenggara” dengan mengekspor listrik ke negara-negara tetangga. Sejauh ini, Laos telah menjadi eksportir listrik terbesar di ASEAN, dengan mengekspor 21,3 TWh pada tahun 2017. Namun, sebagian besar listrik berasal dari tenaga air yang dihasilkan di seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) Mekong, yang menghadapi kritik atas dampaknya terhadap ekologi dan masyarakat setempat.

Pemerintah Laos memulai proyek energi terbarukan ambisius pada tahun 2011, bekerja sama dengan Badan Energi Internasional (IEA) untuk mempelajari potensi pemanfaatan angin kencang dan konsisten di Laos selatan. Pada tahun 2016, Laos dan Vietnam menandatangani Nota Kesepahaman pertama untuk memasok 5.000 MW energi terbarukan ke Vietnam. Kemudian pada tahun 2021, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik berdurasi 25 tahun ditandatangani dengan perusahaan listrik milik negara Vietnam, dan konstruksi dimulai pada tahun 2023. Pada Agustus 2025, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Monsun resmi beroperasi secara komersial.

Proyek PLTB Monsun

Proyek Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Monsun adalah proyek energi terbarukan lintas batas pertama di Asia. Pada tahun 2025, proyek ini merupakan ladang angin darat terbesar di Asia Tenggara. Dengan investasi sekitar US$950 juta, proyek ini bertujuan untuk menjadi model energi terbarukan yang paling hemat biaya di kawasan ini, dan diharapkan dapat menghindari lebih dari 32,5 juta ton emisi CO2 selama 25 tahun masa operasinya.

Ladang angin ini terletak di dua provinsi selatan Laos, Distrik Dak Cheung di Sekong dan Distrik Sanxay di Attapeu. Membentang di lahan seluas 68.000 hektare, terdapat 133 turbin di sepanjang punggung bukit. Setiap turbin menghasilkan sekitar 4,51 megawatt listrik, yang dapat memasok listrik hingga 4.000 rumah tangga.

Selain untuk keperluan rumah tangga, listrik yang dihasilkan oleh angin monsun akan diekspor ke Vietnam sesuai perjanjian. Energi tersebut akan disalurkan melalui jaringan transmisi sepanjang 27 km di perbatasan Laos dan Vietnam, kemudian ke gardu induk EVN di Thanh My.

Menghubungkan Listrik di ASEAN

Saat krisis iklim semakin memburuk, transisi menuju energi bersih dan terbarukan menjadi urgensi yang tak terelakkan. ASEAN idealnya harus mengejar target ambisius dalam mengurangi emisi GRK dan berinvestasi dalam energi yang lebih bersih, baik untuk aplikasi domestik maupun lintas batas.

Meski ASEAN telah berupaya mewujudkan interkonektivitas listrik regional melalui Jaringan Listrik ASEAN sejak 1997, sebagian besar perdagangan listrik lintas batas di ASEAN masih didasarkan pada kontrak bilateral, seperti Proyek Ladang Angin Monsun. ASEAN belum memiliki pasar listrik regional yang terintegrasi atau jaringan listrik yang tersinkronisasi.

Kurangnya kelembagaan atau dukungan ini merupakan aspek yang paling menantang dalam mewujudkan kolaborasi lintas batas. Ketika membangun Ladang Angin Monsun, misalnya, para pengembang harus menghadapi berbagai spesifikasi teknis dan hambatan politik lokal atau birokrasi yang kompleks.

Mengembangkan pasar energi regional yang terintegrasi di ASEAN bukanlah tugas mudah. ​​Tantangannya berkutat dari birokrasi dan ketidakpercayaan politik antar negara anggota hingga biaya dan pembagian biaya, serta dampak lingkungan dan konteks sosial budaya yang berbeda. Pada akhirnya, ASEAN harus fokus pada pengembangan pasar dan sistemnya secara adil dan berkelanjutan.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.