Survei CORE Ungkap Pendapat Masyarakat terkait Kebijakan Pemberantasan Kemiskinan dan Pengangguran - Green Network Asia

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah utama yang harus diatasi dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, kemiskinan dan pengangguran menjadi penyebab masalah sosial lainnya, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan perdamaian. Sayangnya, upaya pemberantasan kemiskinan dan pengangguran yang dilakukan pemerintah seringkali tidak efektif dan tidak menyelesaikan akar masalah. Sebuah survei yang diluncurkan oleh Center of Reform on Economics Indonesia (CORE Indonesia) mengungkap pendapat masyarakat mengenai kebijakan prioritas yang diperlukan dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia

Survei CORE Indonesia yang berjudul “Tantangan Ekonomi dan Sosial Politik 2024 & Beyond: Perlu Pendekatan Kebijakan Baru” mengungkap dua isu utama di bidang sosial-ekonomi yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS per Maret 2023, 9,36% penduduk Indonesia adalah penduduk miskin. Hal ini berarti sebanyak 25,9 juta penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan hidup dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dilihat dari luas kawasan kumuh di Indonesia, yang pada tahun 2020 mencapai luas 86.544 hektare.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia per Februari 2023 adalah sebesar 5,45%. Hal ini berarti terdapat 7,5 juta jiwa penduduk Indonesia dalam usia angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja.

Kebijakan terkait Pemberantasan Kemiskinan

Hasil survei tersebut mengungkap bagaimana pendapat masyarakat mengenai kebijakan yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Terkait kemiskinan, tiga kebijakan yang paling banyak dipilih oleh responden adalah:

Subsidi pendidikan dan kesehatan. Subsidi pendidikan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal, terutama pendidikan tinggi yang masih belum terjangkau. Dengan subsidi pendidikan, masyarakat memiliki peluang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup. Sementara itu, subsidi kesehatan dapat meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan bagi masyarakat, sehingga memiliki kualitas hidup lebih baik. Untuk itu, perlu ada perbaikan dalam kebijakan dan mekanisme subsidi pendidikan dan kesehatan untuk mendukung hal ini.
Pelatihan keterampilan masyarakat. Kebijakan ini dianggap mampu membantu pemberantasan kemiskinan dalam jangka panjang karena dapat menciptakan ketahanan finansial.
Pelibatan usaha masyarakat miskin dalam program pemerintah. Pelibatan yang dimaksud adalah dalam bentuk pembuatan kebijakan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan peluang keberlanjutan usaha, dan lain-lain.

Sementara itu, program bansos, baik itu bansos tunai, bansos non-tunai, dan program bantuan modal usaha, merupakan kebijakan yang tidak banyak dipilih oleh responden karena dianggap tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Kebijakan terkait Pengurangan Pengangguran

Sementara itu, dalam hal pengurangan pengangguran, survei tersebut mengungkap tiga kebijakan teratas yang menurut masyarakat perlu diprioritaskan, yaitu penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan, dan penyediaan informasi lowongan kerja. Tiga program lainnya berdasarkan hasil survei yang dianggap belum urgen untuk diprioritaskan oleh pemerintah adalah program magang, peningkatan akses permodalan, dan peningkatan penyaluran TKI yang legal dan terjamin.

Pemberantasan kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan kompleks yang memerlukan komitmen dan keterlibatan berbagai pihak dan pendekatan terpadu. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan terkait memiliki peran kunci dalam menciptakan dampak yang diharapkan bila bersinergi dan bekerja sama. Kolaborasi lintas-sektor diperlukan untuk mengembangkan solusi holistik dan berkelanjutan, termasuk dan tidak terbatas pada kemitraan publik-swasta dalam menyediakan program pelatihan, skema kerja sama untuk menciptakan lapangan kerja, dan koordinasi dalam penyediaan layanan sosial.