Dapatkah Sekolah Rakyat Memutus Rantai Kemiskinan?

Pendidikan merupakan elemen fundamental untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Namun, di berbagai tempat, masih banyak orang yang tidak mengenyam pendidikan, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Sebagai bentuk respons atas permasalahan ini, Kementerian Sosial meluncurkan Sekolah Rakyat untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kalangan masyarakat miskin ekstrem, yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Lantas, dapatkah program ini mencapai tujuan tersebut?

Ketimpangan Akses Pendidikan

Ketimpangan akses telah menjadi salah satu isu paling menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia, di samping isu soal kurikulum, kurangnya guru berkualitas, hingga infrastruktur yang kurang memadai. Di banyak daerah, mutu sekolah dan kualitas guru yang tersedia di wilayah terpencil atau pedesaan seringkali tertinggal dari yang ada di perkotaan. Selain itu, banyak anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah karena terkendala kondisi ekonomi keluarga.

Meski terdapat program wajib belajar yang menyediakan pendidikan dasar gratis serta berbagai program bantuan pendidikan lainnya, tetap saja angka anak tidak sekolah di Indonesia tinggi. Merujuk data yang tersaji dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045, jumlah anak berusia 6-18 tahun yang tidak sekolah dan/atau putus sekolah mencapai 4,2 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA merupakan kelompok yang paling banyak, mencapai 198,6 ribu orang.

Di samping masalah ekonomi yang paling sering menghambat kelompok masyarakat berpendapatan rendah, faktor utama lainnya yang menyebabkan anak tidak sekolah adalah hambatan sosial budaya, keterbatasan akses dan jangkauan layanan pendidikan, dan kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sekolah Rakyat

Terkait permasalahan tersebut, Kementerian Sosial meluncurkan program Sekolah Rakyat. Berbeda dengan Sekolah Rakyat (Kōkumin Gakkō) yang ada pada masa pendudukan Jepang yang setara dengan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Rakyat Kemensos terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Didukung oleh Tim Formatur dan Satgas yang terdiri dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta beberapa kementerian dan lembaga lainnya, Sekolah Rakyat Kemensos akan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Program ini akan berjalan mulai Juli 2025.

Dengan konsep asrama (boarding school), Sekolah Rakyat diklaim tidak hanya akan menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga memberikan asupan nutrisi peserta didik dengan makanan gratis. Sebagai tahap awal, program ini hanya akan membuka sekolah gratis tingkat SMA, dengan Bekasi dipilih sebagai lokasi perdana. Beberapa proyek percontohan juga akan dibangun di Jakarta, Banten, dan daerah lain di Jawa Barat.

“Tujuan utama sekolah rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Perbaikan Sistemik

Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dengan menyediakan pendidikan gratis terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat menjadi langkah penting yang dapat membantu upaya penghapusan kemiskinan. Namun, seluruh program terkait, termasuk Sekolah Rakyat, harus dipastikan berjalan dengan baik dan efektif, serta terintegrasi dengan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini berarti bahwa diperlukan perbaikan menyeluruh dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Memastikan kecukupan jumlah guru berkualitas secara merata, yang didukung dengan sistem pendidikan yang baik serta infrastruktur penunjang pendidikan yang layak di seluruh penjuru negeri adalah langkah utama yang diperlukan. Oleh karena itu, keberadaan program Sekolah Rakyat mesti dibarengi dengan langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dalam tata kelola pendidikan di semua jenjang, termasuk namun tidak terbatas pada masalah kekurangan daya tampung pada tingkat pendidikan menengah, kekurangan guru berkualitas dan berintegritas, dan isu kesejahteraan guru. Seluruh upaya yang ada mesti bermuara pada tersedianya pendidikan berkualitas yang mudah diakses oleh semua orang.

Memperluas Pendidikan Berkualitas

Lantas, bagaimana memperluas pendidikan berkualitas untuk semua? Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 telah menetapkan tujuh pokok arah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya:

• Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan inovasi pembekalan dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern, penciptaan ekosistem lingkungan belajar yang mendukung penguatan karakter dan kesejahteraan siswa dan pendidik, dan penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi fondasional.
• Percepatan wajib belajar 13 tahun, dengan 1 tahun untuk pendidikan prasekolah dan 12 tahun untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kebijakan ini juga disertai dengan upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan usia dini, revitalisasi pendidikan nonformal, dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
• Penguatan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan berkualitas dengan restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta penguatan ekosistem pendampingan bagi pengembangan profesional berkelanjutan.
• Penguatan sistem tata kelola pendidikan melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penguatan sistem penjaminan mutu, dan penguatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Upaya Menyeluruh

Pada akhirnya, meskipun sangat penting, pendidikan bukanlah satu-satunya jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Mengingat sifatnya yang multidimensi, pemberantasan kemiskinan membutuhkan upaya komprehensif yang didukung oleh kebijakan sosial yang inklusif, termasuk namun tidak terbatas pada pemerataan ekonomi, peningkatan dan pemerataan akses ke berbagai layanan dan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan layak secara luas, dan penanganan isu ketimpangan akses peluang di kalangan generasi muda.

Jika Anda melihat konten kami bermanfaat, harap pertimbangkan untuk berlangganan Green Network Asia – Indonesia.
Langganan Anda akan menguntungkan Anda secara pribadi dan profesional, dan dapat menjadi cara terbaik untuk mendukung produksi konten-konten yang tersedia untuk masyarakat umum ini.

Berlangganan Sekarang