Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya
Foto: Norbert Buduczki di Unsplash.
Kehidupan di muka Bumi sangat ditopang oleh keberadaan hutan alami yang sehat. Sayangnya, penyangga kehidupan kita itu justru mengalami perusakan yang terus berlanjut setiap hari di berbagai tempat, terutama akibat alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan pembangunan. Di Indonesia, deforestasi bahkan terus merajalela dari tahun ke tahun, menciptakan dampak yang meluas mulai dari peningkatan risiko bencana hingga penurunan keanekaragaman hayati. Lantas, di tengah upaya untuk memulihkan kawasan hutan yang mengalami deforestasi, terdapat pendekatan pemulihan alami dengan membiarkan hutan pulih sendiri sebagai salah satu solusi potensial yang lebih hemat biaya dan berkelanjutan.
Tingginya Biaya Pemulihan Hutan
Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global 2022, yang ditandatangani oleh 196 negara termasuk Indonesia, memandatkan pemulihan 30% ekosistem darat, perairan pedalaman, pesisir, dan laut yang terdegradasi secara efektif pada tahun 2030. Dalam hal ini, meski tidak disebut secara spesifik, hutan jelas termasuk di dalamnya. Secara khusus, Target 10 menyatakan bahwa negara harus mematikan kawasan hutan dikelola secara berkelanjutan.
Namun selama ini, upaya pemulihan lebih banyak berfokus pada penanaman pohon di kawasan hutan yang terdegradasi atau yang telah dibuka, dengan biaya yang tinggi. Menurut sebuah studi, yang menganalisis data dari 243 proyek restorasi, pemulihan lahan yang terdegradasi di seluruh dunia akan menelan biaya antara 311 miliar hingga 2,1 triliun dolar AS. Studi lain menyebutkan bahwa biaya tersebut bahkan akan terus meningkat hingga mencapai 393 miliar dolar AS per tahun pada tahun 2055, tergantung pada tingkat ambisi target iklim dan kombinasi kebijakan yang diterapkan. Di Indonesia sendiri, biaya pemulihan lahan dan hutan mencapai angka triliunan rupiah per tahun.
Membiarkan Hutan Pulih Sendiri
Dengan tingginya biaya pemulihan hutan yang rusak dengan metode penanaman pohon yang populer, pendekatan pemulihan alami dengan membiarkan hutan pulih sendiri muncul sebagai solusi potensial yang lebih hemat biaya dan berkelanjutan. Sebuah studi yang terbit di jurnal Nature memperkirakan bahwa dengan pendekatan ini, sekitar 215 juta hektare lahan hutan di wilayah tropis berpotensi pulih dengan sendirinya, dan akan menyerap sekitar 23,4 miliar ton karbon dari atmosfer dalam kurun waktu 30 tahun. Studi tersebut secara khusus menyebut Indonesia dan empat negara lain (Brasil, China, Meksiko, dan Kolombia) dapat menyumbang 52% dari potensi ini.
“Penanaman pohon di lahan yang terdegradasi dapat menelan biaya yang tinggi. Dengan memanfaatkan teknik regenerasi alami, negara-negara dapat mencapai tujuan restorasi mereka secara efektif dari segi biaya. Studi kami dapat memandu di mana penghematan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Brooke Williams, peneliti di Queensland University of Technology, yang merupakan penulis pertama studi tersebut.
Para peneliti yang terlibat dalam studi tersebut menggunakan data satelit untuk mengidentifikasi kawasan yang hutan yang telah kembali tumbuh. Mereka memanfaatkan pembelajaran mesin (machine learning) untuk menyisihkan area yang direstorasi melalui penanaman pohon, dan menggunakan kawasan regenerasi alami sebagai data masukan bagi model mereka. Mereka juga menggabungkan berbagai variabel biofisik yang mendukung pertumbuhan kembali hutan, seperti kondisi kimia tanah, kedekatan dengan hutan lain, dan frekuensi kebakaran dalam kurun waktu 2001 hingga 2017 untuk mengidentifikasi wilayah dengan peluang regenerasi tertinggi
“Ini adalah kawasan-kawasan yang jika dibiarkan akan dengan cepat kembali menjadi hutan hujan,” kata Matthew Fagan, penulis kedua studi tersebut. “Prosesnya sangat mengesankan. Dalam tiga tahun, tingginya sudah melebihi kepala; dan dalam lima tahun, kita sudah berada di bawah naungan pepohonan,” tambahnya.
Pelibatan Komunitas Lokal dan Dukungan Kebijakan
Selain dapat berkontribusi pada penyerapan emisi, pemulihan hutan juga berarti memulihkan kembali sumber-sumber air bersih, menjaga kesehatan dan stabilitas tanah, serta mengembalikan ruang hidup alami berbagai spesies liar. Sementara itu, membiarkan hutan pulih sendiri juga berarti mendukung penerapan solusi berbasis alam yang lebih berkelanjutan.
Hasil studi tersebut dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di negara-negara dengan hutan hujan tropis yang luas seperti Indonesia dalam memulihkan hutan yang terdegradasi. Hal ini sejalan dengan janji pemerintah untuk memulihkan kawasan hutan di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Sumatera menyusul kejadian bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025. Pada Januari 2026, pemerintah Indonesia telah menertibkan 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, dengan 900.000 hektare di antaranya akan dikembalikan sebagai hutan konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati, termasuk area seluas 81.793 hektare di Taman Nasional Tesso Nilo di Riau.
Namun, regenerasi alami hutan tidaklah sesederhana membiarkan rumput dan tanaman perdu tumbuh liar di pekarangan rumah. Pendekatan ini membutuhkan pelibatan yang bermakna masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai aktor kunci pelestarian hutan. Hal ini krusial mengingat menjaga hutan muda jauh lebih sulit dibanding fase membiarkannya tumbuh. Ancaman pembukaan lahan untuk pertanian, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan untuk berbagai kepentingan tetap harus diantisipasi untuk mendukung keberhasilan regenerasi alami. Oleh karena itu, pendekatan ini membutuhkan mekanisme perlindungan jangka panjang yang kuat.
“Studi ini hanya menunjukkan potensi. Keberlanjutan adalah separuh persoalan lainnya. Dan itu sangat bergantung pada kebijakan, juga pada kerja sama dengan masyarakat, jalinan kemitraan, serta pencarian cara agar hutan muda dapat memberikan manfaat ekonomi dan menjadi investasi yang layak. Hutan-hutan muda ini memang murah untuk ditumbuhkan, tetapi belum tentu murah untuk dipertahankan,” imbuh Fagan.
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air
PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut
Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM