Australia Sediakan Visa Iklim untuk Warga Negara Tuvalu - Green Network Asia

Dampak perubahan iklim sangat terasa di berbagai belahan dunia. Banyak negara dan masyarakat menanggung dampak yang lebih parah hingga harus mengungsi dari tanah air mereka. Sebagai respons atas situasi ini, warga negara Tuvalu dapat mengajukan permohonan visa iklim ke Australia untuk mencari suaka dari krisis iklim.

Dampak Krisis Iklim di Tuvalu

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar kita saat ini. Peningkatan suhu Bumi telah memicu naiknya permukaan air laut, pola cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang lebih parah. Laporan Penilaian Kelima IPCC memperkirakan bahwa kenaikan permukaan air laut rata-rata global akan mencapai 0,44 m–0,74 m pada akhir abad ke-21.

Seringkali, negara-negara yang paling tidak bertanggung jawab atas krisis iklim dan paling tidak siap justru menanggung dampak krisis yang paling parah. Tuvalu, sebuah negara kecil di selatan Samudra Pasifik, termasuk di antaranya. Dengan luas permukaan 26 km2 dan populasi sekitar 10.000 jiwa, Tuvalu merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Ketinggian rata-rata negara kepulauan ini tak sampai 3 meter di atas permukaan laut, sehingga rentan terhadap banjir besar akibat pasang surut dan cuaca ekstrem.

Risiko dari krisis iklim juga memperparah masalah sosial dan ekonomi di negara tersebut, termasuk kemiskinan dan ketimpangan. Estimasi Bank Dunia menunjukkan bahwa 26,6% warga Tuvalu hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Aplikasi Visa Iklim

Kondisi hidup yang sulit akibat krisis iklim dapat memaksa orang-orang meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik. Misalnya, pada tahun 2022, bencana terkait cuaca menyebabkan hampir 32 juta orang mengungsi. Selain bencana terkait iklim, krisis iklim juga memperburuk risiko lain yang dapat memicu pengungsian dan migrasi, termasuk kemiskinan dan hilangnya sumber daya yang menyebabkan kerawanan pangan. Oleh karena itu, memastikan perlindungan hukum dan mobilitas yang aman bagi mereka yang terdampak sangatlah penting.

Pada Juni 2025, Australia membuka aplikasi visa iklim bagi warga negara Tuvalu, yang memungkinkan mereka untuk pindah, bekerja, dan belajar di Australia. Skema visa iklim ini merupakan bagian dari perjanjian Persatuan Falepili Australia-Tuvalu yang ditandatangani pada November 2023. Salah satu tujuan perjanjian tersebut adalah untuk merancang bersama-sama jalur yang aman guna membantu mobilitas warga Tuvalu ke Australia, terutama di tengah bencana terkait iklim.

Warga Tuvalu yang memenuhi syarat harus terlebih dahulu mendaftar melalui surat suara pra-aplikasi. Kemudian, mereka yang terpilih melalui surat suara dapat mengajukan permohonan visa iklim paling lambat 18 Juli untuk periode 2025/2026. Hanya 280 visa yang akan diberikan setiap tahunnya untuk memastikan migrasi yang tepat dan bermartabat antarnegara. BBC melaporkan bahwa hingga 27 Juni, 1.124 permohonan telah diajukan, yang mencakup 4.052 warga negara Tuvalu termasuk anggota keluarga.

Merespons Krisis Iklim

Munculnya skema seperti visa iklim menjadi contoh kerja sama antarnegara dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Mengingat krisis iklim belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda, negara-negara di dunia harus memperkuat tindakan untuk menghentikan krisis ini dan meningkatkan rencana mitigasi untuk mencegah dampak buruk sosial, ekonomi, dan lingkungan lebih lanjut.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Join Green Network Asia – Ekosistem Nilai Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Belajar, berbagi, berjejaring, dan terlibat dalam gerakan kami untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui pendidikan publik dan advokasi multi-stakeholder tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Kresentia Madina

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.