KLHK Terbitkan Aturan terkait Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan
Permen LHK Nomor 10 tahun 2024 memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, dengan menekankan bahwa pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.... Baca Selengkapnya
Informasi Pengambilan Keputusan dan Partisipasi Terintegrasi
IBSAP 2025-2045: Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan
IBSAP 2025-2045 bertujuan untuk memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem, mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan, dan memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati. ... Baca Selengkapnya
Badan Gizi Nasional dan Pentingnya Memperkuat Tata Kelola terkait Gizi
Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat. Namun, sejauh mana lembaga baru ini dapat membawa perbaikan bagi tata kelola terkait gizi di Indonesia?... Baca Selengkapnya
Kemenkes-WHO Luncurkan Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba
Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025-2029 bertujuan untuk mencegah lebih banyak kematian akibat resistensi antimikroba (AMR) dan memperlambat perkembangan AMR di Indonesia.... Baca Selengkapnya
Meningkatnya Dampak Perubahan Iklim terhadap Anak-Anak dan Strategi yang Diperlukan
Dampak perubahan iklim terhadap anak-anak semakin parah. Laporan yang dirilis KLHK dan UNICEF memberikan enam strategi yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan tindakan iklim yang berfokus pada anak-anak.... Baca Selengkapnya
‘Lampu Hijau’ Aborsi untuk Korban Pemerkosaan
PP Kesehatan 2024 memberikan “lampu hijau” aborsi untuk korban pemerkosaan dan darurat medis. Lantas, bagaimana aturan ini dapat menyediakan aborsi yang aman?... Baca Selengkapnya
Urgensi untuk Meningkatkan Dukungan bagi Ibu Menyusui
Meningkatkan dukungan bagi setiap ibu menyusui adalah sebuah urgensi demi mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak.... Baca Selengkapnya
Bantuan Langsung Petani: Harapan untuk Atasi Masalah Subsidi Pupuk
Bantuan Langsung Petani (BLP) perlu didukung dengan verifikasi dan validasi data individu petani calon penerima manfaat secara transparan dan akuntabel agar benar-benar tepat sasaran dan efektif.... Baca Selengkapnya
Putusan Pengadilan Ekuador Tegaskan Pengakuan Hak Alam Sungai Machángara
Putusan pengadilan di Ekuador menegaskan pelanggaran terhadap hak-hak alam Sungai Machángara karena polusi dan pengabaian oleh pemerintah kota setempat.... Baca Selengkapnya
Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Responsif Gender dengan Rencana Aksi Gender Sendai
Rencana Aksi Gender Sendai bertujuan untuk menyempurnakan Kerangka Kerja Sendai dengan meningkatkan alokasi sumber daya, kegiatan, dan dampak pengurangan risiko bencana yang responsif gender.... Baca Selengkapnya