UU KSDAHE yang telah disahkan pada Agustus 2024 menuai sejumlah kritik dari organisasi masyarakat sipil karena berpotensi menimbulkan pengabaian dan perampasan hak masyarakat adat.... Baca Selengkapnya
Legislatif/Parlemen
Dalam beberapa tahun terakhir, para aktivis dan pemimpin negara berupaya untuk menetapkan ekosida sebagai kejahatan terhadap lingkungan dalam hukum internasional.... Baca Selengkapnya
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan telah disahkan. Sayangnya, UU ini masih menunjukkan keajekan dalam beberapa hal. ... Baca Selengkapnya
Kebijakan cuti haid penting untuk mengakomodir kebutuhan pekerja perempuan untuk beristirahat selama beberapa hari saat haid. Namun, perlu lebih dari sekadar kebijakan untuk mengarusutamakan cuti haid.... Baca Selengkapnya
Mempromosikan hak untuk memperbaiki (right to repair) bagi konsumen dapat membantu mengurangi penumpukan limbah dan mendukung ekonomi sirkular. ... Baca Selengkapnya
Penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengungkap bagaimana upaya dan tantangan dalam mencegah kekerasan dan pelecehan untuk memastikan keamanan tempat kerja.... Baca Selengkapnya
Dengan kerangka kerja Biodiversity Net Gain, habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati lainnya harus lebih baik dibandingkan sebelum adanya proyek pembangunan.... Baca Selengkapnya
Litigasi perubahan iklim merupakan jalan untuk menagih komitmen dan tanggung jawab mitigasi dan adaptasi iklim di seluruh dunia.... Baca Selengkapnya
ASCC meluncurkan Sistem ADME, sebuah sistem pemantauan dan evaluasi yang akan memainkan peran penting dalam mengukur perkembangan sosial dan budaya di Asia Tenggara.... Baca Selengkapnya
UNDP Indonesia menerbitkan risalah pengetahuan tentang obligasi dan sukuk tematik sebagai cara untuk mendanai aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.... Baca Selengkapnya

Potensi Pengabaian dan Perampasan Hak Masyarakat Adat dalam UU KSDAHE
Menetapkan Ekosida sebagai Kejahatan untuk Tingkatkan Akuntabilitas Lingkungan
UU KIA: Keajekan dan Ancaman Diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan
Perlu Lebih dari Sekadar Kebijakan untuk Mengarusutamakan Cuti Haid
Uni Eropa Akui Hak untuk Memperbaiki Barang untuk Dukung Ekonomi Sirkular
Menghapus Pelecehan dan Kekerasan untuk Memastikan Keamanan Tempat Kerja
Inggris Luncurkan Biodiversity Net Gain untuk Kendalikan Dampak Proyek Pembangunan
Menagih Tanggung Jawab Mitigasi dan Adaptasi Iklim dengan Litigasi Perubahan Iklim
ASCC Luncurkan Sistem Baru untuk Mengukur Perkembangan Sosial dan Budaya di Asia Tenggara
Obligasi dan Sukuk Tematik untuk Mendanai Aksi Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia