Perkembangan dan Tantangan Produksi Hidrogen Hijau di Indonesia

Di tengah percepatan transisi energi global, hidrogen hijau muncul sebagai salah satu potensi besar. Indonesia, dengan kekayaan sumber energi terbarukan yang besar, dipandang sebagai salah satu produsen kunci hidrogen hijau. Namun, pengembangan produksi hidrogen hijau di Indonesia masih berada pada tahap awal dan terhambat oleh sejumlah tantangan.

Potensi dan Perkembangan Hidrogen Hijau di Indonesia

Hidrogen adalah jenis bahan bakar yang saat ini sedang naik daun dan disebut-sebut lebih ramah lingkungan, tetapi sebenarnya tidak selalu demikian. Ramah lingkungan atau tidaknya hidrogen ditentukan oleh bagaimana hidrogen tersebut diproduksi. Selama ini, sebagian besar hidrogen di dunia masih berasal dari fosil yang diproduksi melalui steam methane reforming atau gasifikasi batubara. Hidrogen jenis ini dikenal sebagai hidrogen abu-abu atau hidrogen cokelat, dan menyumbang ratusan juta ton karbon dioksida setiap tahunnya.

Ada pula hidrogen biru yang menawarkan versi yang sedikit lebih bersih dengan melibatkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture, Utilization, and Storage/CCS). Namun hidrogen biru tetap bergantung pada bahan bakar fosil, sementara penurunan emisinya tidak signifikan. Versi lainnya adalah turquoise hydrogen yang berasal dari pemecahan metana menjadi hidrogen dan karbon padat, sehingga tidak secara langsung menghasilkan karbondioksida selama proses produksinya. Sementara itu, hidrogen hijau adalah yang paling ramah lingkungan, yang diproduksi melalui proses elektrolisis menggunakan energi terbarukan. Namun, untuk memproduksi hidrogen jenis ini, dibutuhkan energi yang sangat besar. Hal ini berarti manfaat hidrogen hijau hanya akan optimal jika pasokan listrik untuk produksinya benar-benar bersih.

Secara geografis, Indonesia punya keunggulan besar dalam proses produksi hidrogen hijau. Potensi tenaga surya tersebar hampir di seluruh wilayah, dengan intensitas radiasi tinggi di sebagian besar pulau. Angin dan hidro juga menawarkan suplai energi berkelanjutan yang dapat menyediakan listrik untuk proses elektrolisis, yaitu tahap utama dalam produksi hidrogen hijau.

Dalam upaya global untuk mengurangi gas rumah kaca, hidrogen hijau menawarkan jalan keluar menarik bagi sektor-sektor intensif energi. Namun, laporan Towards Green Hydrogen Production Pathway in Indonesia yang disusun oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan Dewan Energi Nasional (DEN) menyoroti lambatnya pengembangan hidrogen hijau di Indonesia. Keterlambatan ini terutama dipicu oleh ketidakmerataan potensi produksi dan permintaan antarpulau serta keterbatasan kapasitas energi terbarukan yang dapat dialokasikan untuk produksi hidrogen hijau. Kedua kondisi ini berarti peta permintaan domestik menjadi faktor krusial untuk mengatasi hambatan yang ada.

Laporan tersebut menempatkan sektor ketenagalistrikan sebagai salah satu penentu utama permintaan hidrogen Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Fokus utamanya adalah rencana co-firing, yang diproyeksi akan menggantikan sekitar 50 persen kapasitas pembangkit batu bara dan gas pada 2040-2050. Proyeksi ini mengacu pada data Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Selain ketenagalistrikan, laporan tersebut juga memperhitungkan kebutuhan hidrogen untuk transportasi berat. Indonesia memiliki jutaan truk dan ratusan ribu bus, sehingga potensi penggunaan energi hidrogen dari sektor ini cukup besar. Dengan simulasi skenario dimana 10-20 persen armada bus dan truk beralih ke hidrogen hijau pada tahun 2050, laporan tersebut menyatakan bahwa dua jenis kendaraan tersebut tidak akan menghasilkan emisi karbon saat beroperasi, sehingga dianggap sebagai salah satu opsi penting untuk menurunkan polusi di sektor transportasi.

Kendala Besar dalam Produksi Hidrogen Hijau

Di atas kertas, potensi hidrogen hijau Indonesia memang besar. Namun laporan tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa perjalanan ke arah pemanfaatan yang optimal masih terhambat oleh berbagai persoalan mendasar.

Pertama, produksi hidrogen hijau membutuhkan listrik terbarukan dalam jumlah besar, sementara pembangkit energi bersih di Indonesia masih harus memenuhi kebutuhan listrik umum sebagai prioritas utama. Dari total potensi teknis energi terbarukan sebesar 418 gigawatt, hanya sekitar 215 gigawatt yang benar-benar mungkin dialokasikan untuk produksi hidrogen. Jumlah ini pun tidak tersebar merata di seluruh daerah. Pada saat yang sama, biaya produksi hidrogen hijau masih relatif tinggi. Ketika seluruh rantai proses dihitung – mulai dari pembangkitan listrik, elektrolisis, hidrogenasi, pengiriman antarpulau, hingga dehidrogenasi – total biaya berada di kisaran 4,40 sampai 6,30 dolar AS per kilogram. Biaya ini lebih mahal dari target harga negara-negara konsumen yang menjadi mitra potensial Indonesia.

Kendala berikutnya menyangkut tingkat kebutuhan dan potensi produksi yang berbeda di setiap wilayah. Pulau Jawa diperkirakan akan menjadi pusat permintaan hidrogen terbesar, menyumbang sekitar 59 persen kebutuhan nasional pada tahun 2040. Padahal, Jawa adalah wilayah dengan potensi energi terbarukan paling terbatas dibanding empat pulau besar lainnya. Sebaliknya, wilayah dengan potensi produksi terbesar, seperti Kalimantan (64 gigawatt), Sumatera (56 gigawatt), dan Papua (53 gigawatt), justru tidak memiliki kebutuhan hidrogen sebesar Jawa. Kondisi ini menciptakan peta energi yang terfragmentasi, dengan pulau-pulau produsen hidrogen di satu sisi, sementara pusat konsumsi di sisi lainnya.

Tantangan-tantangan ini menggambarkan bahwa produksi hidrogen hijau bukan sekadar urusan teknologi, melainkan juga soal kesiapan sistem energi secara keseluruhan, mulai dari pembangkit hingga distribusi.

Jalan Strategis Menuju Industri Hidrogen Hijau yang Kompetitif

Laporan ERIA-DEN menegaskan bahwa meski potensi energi terbarukan Indonesia besar, kapasitas yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk memproduksi hidrogen hijau masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Oleh karena itu, percepatan pemanfaatan sumber daya yang paling stabil seperti hidro, panas bumi, dan angin untuk menambah kapasitas produksi hidrogen hijau harus menjadi prioritas. Namun, Indonesia hampir pasti harus mengandalkan campuran hidrogen hijau dan biru. Hidrogen biru dipandang sebagai komponen yang tidak terhindarkan dalam fase transisi. Hal ini terutama karena kebutuhan energi bersih meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pengembangan kapasitasnya.

Untuk distribusi antarwilayah dalam negeri, laporan tersebut merekomendasikan penggunaan metil sikloheksana (methylcyclohexane/MCH) sebagai media pengangkut utama. Hidrogen dalam bentuk MCH relatif aman disimpan pada suhu dan tekanan normal, memiliki rasio pemadatan yang tinggi, dan dapat memanfaatkan infrastruktur migas yang sudah ada. Namun untuk kebutuhan co-firing langsung dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), amonia dinilai lebih praktis karena bisa dipakai tanpa proses dehidrogenasi. Meskipun begitu, biaya suplai hidrogen jarak jauh, misalnya dari Jayapura ke Tanjung Priok, masih lebih tinggi dari target harga negara-negara calon pembeli, yang berarti efisiensi teknologi dan skala produksi harus ditingkatkan secara drastis.

Agar strategi hidrogen Indonesia tidak hanya menjadi proyek teknis, tetapi juga strategi transisi energi yang adil dan efektif, pemerintah perlu membangun mekanisme tata kelola yang lebih inklusif dan transparan. Keterlibatan industri lokal diperlukan agar pengembangan hidrogen tidak terpusat pada investor besar saja. Selain itu, Indonesia perlu memastikan bahwa ekspansi hidrogen tidak mengulang pola ketergantungan energi sebelumnya. Prioritas utama adalah membangun pasar domestik yang kuat, sebelum kemudian membuka ruang ekspor ketika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dan stabil. Dengan demikian, hidrogen dapat menjadi pilar kemandirian energi, bukan sekadar komoditas bisnis dalam rantai pasok global.

Editor: Abul Muamar

Join Membership Green Network Asia – Indonesia

Jika Anda menilai konten ini bermanfaat, dukung gerakan Green Network Asia untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui pendidikan publik dan advokasi multi-stakeholder tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia. Dapatkan manfaat khusus untuk pengembangan pribadi dan profesional Anda.

Jadi Member Sekarang