Pasar kerja terus berubah. Dengan krisis iklim yang mengintai, ketidakstabilan politik, dan kemajuan teknologi yang pesat, perekonomian global berada dalam kondisi yang rapuh, membuat pasar kerja semakin diguncang ketidakpastian. Orang-orang mencari sumber penghidupan ke mana pun, termasuk ke luar negeri. Migrasi tenaga kerja sementara menjadi pilihan menarik bagi banyak orang, tetapi realitasnya memprihatinkan.

Memahami Program Migrasi Tenaga Kerja Sementara

Faktor ekonomi merupakan salah satu motif paling menonjol bagi banyak orang untuk bermigrasi. Didorong oleh prospek memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di negara maju, banyak orang mendaftar program migrasi tenaga kerja sementara setiap tahun.

Program migrasi tenaga kerja sementara adalah bentuk pekerjaan yang memungkinkan orang dari luar suatu negara bekerja di negara tersebut dalam jangka pendek. Banyak negara industri mengoperasikan skema migrasi sementara dan menerima pekerja dari berbagai belahan dunia, terutama dari negara berkembang. Pada 2023 saja, negara-negara anggota OECD yang memiliki program pekerja musiman mengotorisasi sekitar 615.000 kandidat.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), sektor pekerjaan bagi pekerja migran musiman mencakup pertanian, kehutanan, perikanan, produksi industri, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan layanan katering. Sebuah studi menunjukkan bahwa pekerja migran musiman sebagian besar ditempatkan di sektor 3D (difficult, dirty, and dangerous)—pekerjaan yang sulit, kotor, dan berbahaya—yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Kekurangan ini terjadi karena tenaga kerja domestik menganggap kondisi kerja di sektor-sektor tersebut tidak menarik. Karena itu, untuk menjaga bisnis tetap berjalan, pemberi kerja memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja mereka melalui pekerja migran sementara.

Masalah yang Mengintai Para Pekerja

Kesulitan sering kali dimulai jauh sebelum pekerjaan dimulai. Sebelum bekerja, kandidat harus membayar sejumlah biaya yang relatif besar untuk persiapan mengikuti program migrasi tenaga kerja sementara. Proses pengurusan visa yang ketat, tes kemampuan bahasa Inggris, dan pendaftaran asuransi kesehatan dapat membuat mereka terlilit utang bahkan sebelum program dimulai.

Sebuah survei pada 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 1.028 pekerja migran memiliki utang saat berangkat ke Inggris. Mereka meminjam dari keluarga, teman, lembaga keuangan, dan pemberi pinjaman informal.

Sayangnya, biaya awal yang besar tidak menjamin kesejahteraan mereka selama bekerja. Banyak kasus perlakuan buruk terhadap pekerja migran, mulai dari keterlambatan pembayaran upah, kondisi kerja yang tidak aman, hingga pelecehan dan kekerasan.

Pada awal 2026, Pengadilan Banding Ketenagakerjaan (EAT) di Inggris menerima banding dari sekitar 90 pekerja musiman pertanian asal Amerika Latin. Mereka mengklaim bahwa pemberi kerja melakukan perlakuan tidak adil dan eksploitasi, seperti tidak membayar upah dan diskriminasi rasial.

“Banyak yang tertipu iklan pertanian besar yang menjanjikan perlakuan baik dan akses kesehatan, tetapi kenyataannya jauh dari itu,” kata Aida Luna Silvestre, seorang pekerja musiman dari Amerika Latin.

Sementara itu, program migrasi tenaga kerja sementara di Amerika Serikat juga tidak lebih baik kondisinya. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kasus kecelakaan kerja dan pelecehan seksual terhadap pekerja migran musiman. Salah satunya terjadi di perusahaan rumah kaca grosir, di mana pekerja migran muda bekerja sepuluh jam sehari dengan paparan bahan kimia terus-menerus tanpa perlengkapan keselamatan.

Secara keseluruhan, lemahnya penegakan standar ketenagakerjaan dalam program migrasi tenaga kerja sementara berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran HAM terhadap para pekerja. Selain itu, keterbatasan akses terhadap serikat pekerja dan bantuan hukum membuat posisi mereka semakin rentan.

Meningkatkan Perlindungan bagi Pekerja Migran Sementara

Desain inti migrasi tenaga kerja sementara adalah mengikat pekerja pada satu pemberi kerja. Dalam banyak kasus, mereka dilarang berganti pemberi kerja. Karena itu, ILO merekomendasikan liberalisasi program ini. Mengizinkan pekerja berpindah pekerjaan secara fleksibel harus menjadi persyaratan minimum untuk perlindungan mereka.

Selain itu, liberalisasi meningkatkan tanggung jawab negara. Negara menjadi bertanggung jawab atas mobilitas dan kesejahteraan pekerja. Misalnya, pemerintah harus memasukkan skenario pekerja migran dalam rencana penanggulangan bencana, layanan kesehatan, dan aksi iklim.

Diplomasi juga sangat penting. Salah satu instrumen diplomatik untuk melindungi pekerja migran sementara adalah kerja sama bilateral antarnegara. Melalui perjanjian, negara-negara yang terlibat dan sektor swasta terikat untuk berkomitmen pada pemahaman bersama guna membangun lingkungan kerja yang adil, aman, dan layak bagi pekerja migran sementara.

Pada akhirnya, perlindungan pekerja migran musiman dan hak-hak mereka merupakan tanggung jawab bersama. Upaya sinergis antara negara asal, negara tujuan, dan sektor swasta menjadi kunci untuk membangun hubungan simbiotik yang saling menguntungkan bagi semua pihak—terutama bagi para pekerja.

Penerjemah:Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami