Pemanasan Bumi tidak hanya membuat hari-hari semakin terik, tetapi juga menyebabkan kenaikan permukaan laut di berbagai belahan dunia. Garis pantai perlahan “ditelan” oleh air, milimeter demi milimeter, menghadirkan tantangan kesehatan yang semakin kompleks.

Kenaikan Permukaan Laut yang Semakin Cepat

Seperti es loli yang meleleh di bawah terik matahari, gletser mencair dengan semakin cepat di bawah suhu Bumi yang semakin panas. Para ahli menyebut bahwa dunia kehilangan sekitar 273 miliar ton es dari gletser yang mencair setiap tahun dalam rentang tahun 2000 hingga 2023, setara dengan 30 tahun konsumsi air seluruh populasi dunia.

Sementara itu, panas laut mencatat rekor tertinggi baru pada 2025 dalam catatan pengamatan selama 66 tahun, menurut laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Kedua faktor ini secara bersamaan mendorong kenaikan permukaan laut.

Meski permukaan laut memang selalu meningkat, kekhawatiran utama kini terletak pada laju percepatannya. Laporan WMO mencatat bahwa rata-rata kenaikan permukaan laut pada periode 2012–2025 mencapai 4,75 ± 0,3 mm per tahun, lebih tinggi dibandingkan periode 1993–2011 (2,65 ± 0,3 mm per tahun). Secara keseluruhan, permukaan laut dunia pada akhir 2025 sekitar 11 cm lebih tinggi dibandingkan tahun 1993, saat pertama kali diukur melalui satelit.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa laut semakin cepat mendekati kita di daratan. Kenaikan permukaan laut memicu serangkaian risiko berlapis, termasuk banjir pesisir dan erosi yang dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian serta perpindahan penduduk. Selain itu, kondisi ini memperburuk tantangan di sektor kesehatan dengan memperdalam ketimpangan yang sudah ada, memunculkan pola penyakit baru, serta mengganggu infrastruktur vital.

Keadaan yang Lebih Buruk di Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS)

Dampak kesehatan dari kenaikan permukaan laut bersifat beragam dan tidak merata. Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS), yang umumnya berada di pulau-pulau terpencil dengan elevasi rendah, berada di garis depan dalam krisis ini.

Laporan tahun 2024 dari Lancet Countdown on Health and Climate Change mencatat bahwa peningkatan suhu permukaan laut yang mendorong kenaikan permukaan laut dapat meningkatkan potensi penyebaran bakteri Vibrio, yang umum ditemukan di air laut. Bakteri patogen ini dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan serius, termasuk kolera, serta menginfeksi luka terbuka. Antara 2011 hingga 2022, luas garis pantai SIDS yang cocok untuk penularan Vibrio meningkat 27% dibandingkan periode 1982–1990.

Selain itu, laporan tersebut juga mencatat peningkatan potensi penularan demam berdarah serta frekuensi wabah yang lebih sering. Interaksi kompleks antarpenyakit yang sensitif terhadap iklim ini berpotensi membebani sistem kesehatan, bahkan di negara dengan kapasitas respons yang relatif tinggi.

Menghadapi situasi ini juga berdampak pada kesehatan mental, terutama bagi perempuan yang harus menjalani peran pengasuhan di tengah krisis. UNFCCC menyoroti bahwa perempuan yang mengalami bencana pesisir lebih rentan terhadap gangguan stres pascatrauma, kecemasan, dan dampak psikologis jangka panjang. Minimnya dukungan selama proses relokasi juga dapat memicu masalah serupa pada anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Dari sisi infrastruktur, situasinya tidak kalah mengkhawatirkan. Studi terhadap fasilitas kesehatan di 14 negara kepulauan Pasifik menunjukkan bahwa 62% di antaranya berada dalam radius 500 meter dari garis pantai, sehingga sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem. Eileen Natuzzi dari George Washington University menekankan bahwa rumah sakit harus diakui sebagai infrastruktur kritis agar mendapat perhatian dan pendanaan lebih dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim.

Menuntut Urgensi dan Akuntabilitas

Dampak dan risiko kenaikan permukaan laut dirasakan di seluruh dunia, begitu pula ketimpangannya. Di Amerika Serikat, misalnya, peneliti dari University of California, Los Angeles menemukan bahwa lebih dari 5.500 lokasi berbahaya diperkirakan berisiko terdampak banjir pesisir pada tahun 2100. Namun, dampaknya tetap tidak merata. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, kelompok minoritas ras, dan lansia cenderung lebih terdampak.

Karena itu, tingkat keparahan masalah ini menuntut respons yang mendesak. Integrasi aspek kesehatan ke dalam strategi pengelolaan iklim dan bencana menjadi langkah penting untuk membangun ketahanan sistem kesehatan, sebagaimana direkomendasikan dalam Bangkok Principles. Upaya ini mencakup peningkatan kerja sama antara otoritas kesehatan dan pemangku kepentingan, integrasi data kesehatan dalam sistem peringatan dini, serta pertukaran informasi lintas negara terkait ancaman yang muncul.

Selain itu, dengan peningkatan emisi gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global, penting untuk menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak dengan kontribusi terbesar. Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada 2025 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan dari emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, membuka jalan bagi akuntabilitas internasional yang lebih kuat atas pelanggaran lingkungan.

Christiana Figueres, Kepala Konvensi Perubahan Iklim PBB 2010-2016, menegaskan bahwa “pendapat tersebut merupakan penegasan hukum paling jelas sejauh ini bahwa kerja sama antarnegara dalam menangani perubahan iklim—penyebab utama kenaikan permukaan laut—merupakan kewajiban yang mengikat. Ia juga menyoroti bahwa ekspansi bahan bakar fosil dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum”.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami