Gandeng Berbagai Pihak, UNDP Bantu Indonesia dalam Pembiayaan Perubahan Iklim

Dalam webinar “Partisipasi Pemuda dalam Pembiayaan Aksi Perubahan Iklim”, Debi Natalia, Technical Associate for Climate Finance UNDP Indonesia, menyampaikan kebutuhan pembiayaan Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 2030 mencapai USD 247,2 miliar. Berdasarkan Second Biennial Update Report (BUR) 2018 ini, jumlah tersebut diperlukan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu penurunan emisi GRK 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 40% dengan upaya internasional. Kebutuhan pendanaan ini didapatkan dari berbagai sektor yang meliputi pembiayaan domestik, internasional, dan sektor swasta.

Indonesia memiliki beberapa kebijakan fiskal dalam pembiayaan perubahan iklim seperti Climate Budget Tagging dan tax allowance untuk sektor energi terbarukan. Salah satu kebijakan yang sedang dipertimbangkan Pemerintah adalah penerapan environmental tax atau carbon tax. Selain itu Kementerian Keuangan juga mengimplementasikan pendanaan inovatif seperti Green Sukuk, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan SDG Indonesia One.

Dalam mengatur berbagai sumber pendanaan ini, Pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak salah satunya adalah UNDP Indonesia. UNDP merupakan salah satu partner Pemerintah yang berperan krusial dalam pembiayaan iklim. Baik melalui penyediaan bantuan teknis hingga bantuan finansial. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa program besar UNDP dalam pembiayaan perubahan iklim, salah satunya adalah Sustainable Development Financing (SDF) dan Innovative Financing Lab.

Sustainable Development Financing

Masih dalam kesempatan yang sama, Debi bercerita, sejak 2016 UNDP membantu Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dalam implementasi Climate Budget Tagging (CBT). Kerja sama ini berada dalam naungan proyek Sustainable Development Financing (SDF) yang digulirkan di Indonesia sejak 2014. SDF merupakan kolaborasi antara UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative (PEI).

CBT merupakan sinergi dari berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan UNDP Indonesia. Pada 2022, CBT sudah diimplementasikan di 5 provinsi dan 2 kota/kabupaten. “UNDP membantu dari awal pelaksanaan hingga pengembangan laporan-laporan untuk memperkuat transparansi kepada publik”, tutur Debi.

UNDP juga mengembangkan Pembiayaan Iklim yang Responsif Gender di Indonesia. Project ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta UNDP Indonesia. Kolaborasi ini menghasilkan dokumen kajian dan panduan teknis untuk pembiayaan iklim responsif gender yang memiliki indikator dasar untuk mengidentifikasi output perubahan iklim yang responsif gender.

Innovative Financing Lab

Diresmikan tahun 2018, Innovative Financing Lab memiliki tujuan berinovasi untuk membuka dan memanfaatkan jenis pembiayaan baru dalam menanggulangi kesenjangan pembiayaan SDG. Dalam melaksanakan programnya Innovative Financing Lab menggunakan jendela filantropi, teknologi, pembiayaan hijau/pembiayaan Islam, akselerator dampak, investasi dampak, dan manajemen pengetahuan. Sedangkan instrumen yang digunakan meliputi: Zakat untuk SDGs, CSR, penggalangan dana; wakaf blockchain; kemitraan dana iklim; akselerator entrepreneur; dan lain-lain.

Innovative Financing Lab meluncurkan peta investor SDGs Indonesia dalam Indonesia SDG Investor Map Handbook. Dokumen ini digunakan sebagai pegangan untuk menangkap investasi dan kebijakan yang menguntungkan serta dapat berkontribusi secara positif dalam SDGs termasuk penanggulangan perubahan iklim. Dokumen ini juga mengidentifikasi 18 area kesempatan investasi atau investment opportunity areas (IOAs) di 6 sektor yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, finansial, makanan dan minuman, infrastruktur, dan energi terbarukan. Dalam hal ini UNDP bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Investasi, Temasek Trust, dan SDG Impact.

Editor: Abul Muamar