International Mayors’ Forum Hasilkan Komitmen Wali Kota untuk Kembangkan Kota Berkelanjutan

Perkotaan sering menjadi pusat perekonomian di banyak negara. Akses yang dekat dan relatif lebih mudah ke berbagai layanan dan kesempatan telah menjadi magnet bagi banyak orang untuk datang ke kota. Namun, pada saat yang sama, wilayah perkotaan juga menghadapi berbagai permasalahan di tengah derasnya arus urbanisasi dan masifnya pembangunan, seperti kualitas udara yang buruk, ketimpangan, degradasi lingkungan, permukiman yang kumuh, terbatasnya akses terhadap air bersih, dan banyak lagi. Untuk menghadapi tantangan perkotaan tersebut, para wali kota dan pejabat pemerintah daerah dari berbagai negara berkumpul dalam International Mayors’ Forum yang diselenggarakan di Jakarta pada 2-4 Juli 2024. Mereka berkomitmen untuk mengembangkan perkotaan yang inklusif dan adaptif untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Tantangan Pembangunan Perkotaan

Berdasarkan proyeksi PBB pada tahun 2018, populasi dunia yang tinggal di wilayah perkotaan diperkirakan akan mencapai 68% pada tahun 2050. Lonjakan populasi di wilayah perkotaan ini akan banyak terjadi di negara-negara Asia dan Afrika, seperti China, India, dan Nigeria. 

Sayangnya, daerah perkotaan masih menghadapi berbagai masalah. Misalnya, hampir 1,1 miliar orang tinggal di permukiman kumuh di perkotaan dan dalam 30 tahun ke depan, angka tersebut akan bertambah 2 miliar. Pertambahan populasi di permukiman kumuh ini terutama disebabkan oleh harga rumah yang semakin tidak terjangkau dan tata kelola kota yang kacau sementara laju urbanisasi tak terkendali.

Selain itu, masih banyak infrastruktur dasar yang tidak cukup untuk populasi yang semakin bertumbuh, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kesenjangan yang makin melebar, memperparah kerentanan pangan, hingga meningkatkan kemiskinan ekstrem. Pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan juga memiliki andil yang besar terhadap emisi gas rumah kaca, yang pada akhirnya akan memperparah kondisi. Oleh karena itu, memfokuskan percepatan pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan dan pinggir kota (peri-urban) merupakan sebuah urgensi. 

International Mayors’ Forum

Dalam International Mayors’ Forum, para wali kota dan pejabat dari 63 pemerintah daerah dari 33 negara berkumpul di Jakarta  untuk mendiskusikan cara-cara untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Forum ini diselenggarakan oleh PBB, United Cities and Local Governments in Asia-Pacific (UCLG-ASPAC), dan koalisi Local 2030 yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

International Mayors’ Forum bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan dan berbagi pengetahuan serta pengalaman praktis guna mempercepat implementasi Agenda 2030. Hal ini dimaksudkan untuk melokalkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui peran pemerintah daerah. 

“SDG sangat membutuhkan dorongan dan kita tidak punya waktu lagi. Pemerintah lokal dan regional adalah harapan kita. Mereka akan mendorong perubahan. Namun, kali ini perubahan tersebut harus berfokus pada perubahan struktural dan sistemik yang sangat penting untuk membawa dunia ke arah masa depan yang berkelanjutan,” ujar Navid Hanif, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Pembangunan Ekonomi di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA).

Puncaknya, forum ini menghasilkan Deklarasi Jakarta yang disepakati oleh para wali kota dan pejabat yang hadir, yaitu sebuah komitmen  untuk mengembangkan perkotaan yang berketahanan, adaptif, dan inklusif di tengah perubahan iklim. Selain itu, pengembangan perkotaan yang dimaksud juga didorong untuk mewujudkan kesejahteraan sosial agar tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang. 

Komitmen dalam Deklarasi Jakarta difokuskan pada enam aspek, yaitu sistem pangan, askes terhadap energi terjangkau, konektivitas digital, pendidikan, lapangan kerja dan perlindungan sosial, serta mitigasi perubahan iklim. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui pembentukan kemitraan multisektor, pemerintahan berbasis data, dan mengatasi kesenjangan. 

Membangun Kota Berkelanjutan

“Forum ini merupakan kesempatan bagi pemerintah lokal, regional, dan nasional untuk mengeksplorasi bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap KTT Masa Depan PBB serta Konferensi Internasional tentang Pembiayaan Pembangunan yang Keempat pada tahun 2025,” kata Hanif.

Pada akhirnya, komitmen untuk membangun kota berkelanjutan tidak boleh hanya sekadar janji atau retorika politik, melainkan harus benar-benar diwujudkan dengan program-program dan kebijakan nyata yang terukur, inklusif, dan berdampak. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci dalam memastikan keberhasilan setiap langkah yang diambil.

Editor: Abul Muamar