Laut kita merupakan ekosistem perairan yang kaya dan beragam, rumah bagi lebih dari 200.000 spesies yang telah diketahui. Namun, laut tidak kebal terhadap eksploitasi maupun perubahan iklim yang semakin memburuk. Terkait hal ini, pemerintah Selandia Baru berupaya melindungi bagian utara laut mereka dan keanekaragaman hayati laut di dalamnya dengan memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Laut Teluk Hauraki/Tīkapa Moana pada Oktober 2025.

Melindungi Teluk Hauraki

Teluk Hauraki atau Tīkapa Moana adalah taman laut seluas 1,2 juta hektare yang mengelilingi semenanjung Auckland dan Coromandel. Pesisir Teluk Hauraki merupakan rumah bagi sekitar 2 juta orang. Secara ekonomi, teluk ini menghasilkan sekitar $2 miliar per tahun dari pariwisata, perikanan, akuakultur, dan kegiatan lainnya.

Bagi suku Māori (penduduk asli Selandia Baru), Tīkapa Moana lebih dari sekadar pendapatan ekonominya. Teluk ini merupakan taonga (harta karun), leluhur, taman bermain, dan pātaka kai (dapur). Teluk Hauraki menyediakan air tawar, makanan laut, dan taonga lain yang penting bagi kehidupan mereka.

Oleh karena itu, untuk melestarikan sumber daya alam di teluk ini, suku Māori mempraktikkan kaitiakitanga, sebuah praktik perlindungan terhadap lingkungan tempat mereka bergantung. Mana whenua (orang Māori dengan hak historis dan teritorial atas suatu wilayah), bersama para pemangku kepentingan lainnya, memprakarsai proyek Sea Change – Tai Timu Tai Pari sebagai upaya untuk melindungi masa depan Teluk Hauraki.

Pemerintah Selandia Baru mengklaim bahwa Undang-Undang Perlindungan Laut Teluk Hauraki/Tīkapa Moana dibangun di atas aspirasi rencana Sea Change – Tai Timu Tai Pari. Menurut mereka, inisiatif konservasi yang kompleks seperti itu diperlukan karena Teluk Hauraki menghadapi ancaman keruntuhan ekologis.

Undang-Undang Perlindungan Teluk Hauraki/Tīkapa Moana

Penangkapan ikan berlebih, gangguan dasar laut, polusi, dan perencanaan kota yang tidak efektif berkontribusi terhadap penurunan stok ikan penting dan burung laut sebesar 67% di Teluk Hauraki. Mike Lee, anggota dewan Auckland untuk Waitematā dan Teluk, menyatakan bahwa untuk memulihkan stok ikan dan memperbaiki ekosistem laut, Teluk Hauraki membutuhkan zona larangan penangkapan.

Area yang benar-benar terlarang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perlindungan melalui penambahan dua perluasan cagar laut yang sudah ada. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan mencakup dua belas Kawasan Lindung Tinggi (KHL) baru dan lima Kawasan Lindung Dasar Laut (KKP) baru. KHL melindungi zona-zona tertentu dari permukaan laut hingga dasar laut. Sementara itu, KKP membatasi aktivitas yang berdampak buruk pada dasar laut.

Pemerintah Selandia Baru berencana meningkatkan perlindungan laut di area tersebut dari 0,3% menjadi 5,9%. Untuk mencapai hal ini, Departemen Konservasi Selandia Baru atau Te Papa Atawhai akan mengirimkan tim untuk mengedukasi masyarakat tentang Kawasan Lindung yang baru. Selain itu, mereka akan memasang rambu-rambu di dermaga perahu dan titik masuk, mendistribusikan peta Kawasan Lindung, dan membantu perusahaan pembuat peta komersial untuk menambahkan batas baru ke dalam sistem mereka.

Kritik dan Langkah ke Depan

Undang-Undang Perlindungan ini bukannya tanpa kritik. Banyak masyarakat adat Selandia Baru dan kelompok lingkungan menentang legalisasinya karena keputusan parlemen yang mendadak mengizinkan penangkapan ikan komersial dengan jaring cincin di Teluk Hauraki. Amandemen ini membuat HPA di Teluk Kawau, Rangitoto, dan Motutapu tetap tersedia untuk penangkapan ikan komersial.

Salah satu konsekuensi langsung dari penangkapan ikan komersial yang terus-menerus adalah penurunan predator bulu babi yang tidak alami seperti kakap dan udang karang. Sementara itu, jumlah bulu babi yang berlebihan dapat membahayakan regenerasi hutan kelp, mengancam jasa ekosistem Teluk Hauraki sebagai penyerap karbon.

Di luar keberadaan undang-undang, perlindungan Teluk Hauraki bergantung pada dan harus melibatkan suku dan komunitas adat di wilayah tersebut. Suku Māori telah merawat tanah dan lautan mereka selama beberapa generasi dengan kearifan dan pengetahuan mereka sendiri—mātauranga. Dari pengambilan keputusan hingga implementasi, pengelolaan ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami