Seruan untuk Aksi Iklim yang Lebih Kuat di KTT Iklim 2025
Foto: William Bossen di Unsplash.
Pemenuhan Perjanjian Paris pada tahun 2015 seharusnya mendorong fokus dan komitmen global untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5°C. Namun, sepuluh tahun berjalan, krisis iklim yang semakin cepat menunjukkan bahwa laju dan tren aksi iklim saat ini tidak akan cukup untuk mencapai tujuan tersebut.
Kemajuan yang Tidak Memadai
Hari-hari kini semakin panas, sementara gletser terus mencair. Pedagang kaki lima dan pekerja konstruksi mempertaruhkan kesehatan mereka untuk bekerja di bawah terik matahari setiap hari; sementara itu, para petani berjuang untuk mengairi tanaman mereka akibat kekeringan yang berkepanjangan. Di hutan, satwa liar kehilangan habitat akibat kebakaran hutan yang dipicu oleh perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terus meluas, dan meskipun ini belum puncaknya, tetapi kita mungkin akan segera menyaksikannya jika aksi yang kita lakukan masih tetap sama.
Urgensi ini menyoroti perlunya aksi iklim yang cepat di seluruh dunia. Menyusul Perjanjian Paris, negara-negara telah mengembangkan berbagai rencana dan strategi untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim melalui Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) mereka, yang mereka serahkan kepada sekretariat UNFCCC setiap lima tahun.
Namun, sembilan tahun sejak NDC pertama diajukan, batas 1,5°C masih terlalu dekat untuk membuat kita nyaman. Laporan Kesenjangan Emisi 2024, yang diterbitkan oleh UNEP, menyatakan bahwa target tersebut tidak akan tercapai kecuali negara-negara secara kolektif berkomitmen untuk mengurangi 42% emisi gas rumah kaca tahunan pada tahun 2030 dan 57% pada tahun 2035 dalam putaran NDC berikutnya, yang dijadwalkan pada tahun 2025. Tanpa pengurangan yang signifikan, suhu global dapat mencapai kenaikan 3,1°C yang sangat drastis.
Butuh Aksi Iklim yang Lebih Kuat
Pada September 2025, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyelenggarakan KTT Iklim, yang menyerukan negara-negara untuk mempercepat aksi dan target iklim mereka menjelang COP30, yang akan dimulai pada November 2025.
“Sekarang, kita membutuhkan rencana baru untuk tahun 2035 yang jauh lebih maju, dan jauh lebih cepat: Mewujudkan pengurangan emisi yang dramatis sejalan dengan batasan 1,5 derajat; mencakup semua emisi dan sektor; dan mempercepat transisi energi yang adil secara global,” ujar Sekretaris Jenderal dalam sambutan pembukaannya.
KTT ini menjadi momentum bagi negara-negara untuk mengungkap target baru mereka dalam aksi iklim. Sekitar 100 negara telah mengajukan atau mengumumkan NDC baru mereka sejauh ini, termasuk beberapa negara dengan ekonomi besar.
Misalnya, China, negara penghasil emisi terbesar di dunia, berencana mengurangi emisi gas rumah kaca secara keseluruhan sebesar 7–10% dari tingkat puncaknya pada tahun 2035, serta memperluas kapasitas tenaga angin dan surya enam kali lipat dibandingkan dengan tingkat pada tahun 2020. Sementara itu, Uni Eropa telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pendanaan iklim secara global.
Lebih dari Sekadar Komitmen
Laporan Kesenjangan Emisi 2024 mengungkapkan bahwa 63% emisi gas rumah kaca global berasal dari enam penghasil emisi GRK terbesar, sementara negara-negara terbelakang hanya menyumbang 3%. Hal ini menunjukkan pentingnya peran negara-negara besar dengan ekonomi yang signifikan dalam mendukung komitmen mereka dengan aksi iklim yang nyata dan sungguh-sungguh untuk menekan emisi.
Sekretaris Jenderal PBB menyerukan prioritas percepatan transisi energi, pengurangan emisi gas metana dan industri berat, pelestarian hutan, dan penguatan keadilan iklim sebagai pendorong utama kemajuan yang berarti dalam mengatasi krisis iklim.
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Kematian dan Bunuh Diri Anak sebagai Isu Struktural: Kurangnya Pemenuhan Hak Anak
Mengatasi Kesenjangan yang Dihadapi Perempuan di Bidang STEM
Finding Harmony: Pencarian Harmoni dengan Alam di Benak Sang Raja
Mengatasi Eksploitasi di Balik Program Migrasi Tenaga Kerja Sementara
Mewujudkan Kondisi Kerja yang Layak bagi Pekerja Platform
Memetakan Kebutuhan Konservasi Hiu dan Pari secara Global