Krisis Transportasi Publik dan Dampaknya terhadap Perkembangan Transisi Energi

Transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan mudah diakses, dapat mendukung mobilitas masyarakat, termasuk untuk bekerja, mengakses layanan kesehatan, menempuh pendidikan, dan berbagai urusan lainnya. Selain itu, transportasi publik juga memiliki peran penting dalam agenda dekarbonisasi sektor transportasi serta mempercepat transisi energi. Namun, di Indonesia, telah terjadi krisis transportasi publik akibat pengurangan jumlah armada hingga penghentian layanan dalam beberapa waktu terakhir.

Penurunan Jumlah Transportasi Publik

Jumlah transportasi publik di Indonesia mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah bus Perum Damri yang siap operasi pada tahun 2015 sebanyak 1.846 unit, namun pada tahun 2022 menurun menjadi 1.541 unit. Selain itu, pengadaan bus perintis dan bus sekolah pada tahun 2015 sebanyak 250 unit, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada pengadaan sama sekali. Penurunan ini beriringan dengan naiknya jumlah kendaraan pribadi yang pada tahun 2015 sebanyak 112.362.240 unit, meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 145.908.361 unit, bahkan data terakhir pada tahun 2023 telah mencapai 152.772.827 unit.

Penurunan jumlah armada transportasi publik ini tidak terjadi begitu saja. Beberapa faktor utama berperan dalam mengurangi jumlah layanan yang tersedia. Selain peningkatan signifikan jumlah kendaraan pribadi, yang dipicu oleh kemudahan dalam akses terhadap kredit kendaraan serta preferensi kenyamanan menggunakan kendaraan pribadi, kualitas moda transportasi publik yang ada juga belum optimal, seperti terbatasnya rute perjalanan, minimnya fasilitas pendukung, dan ketidakpastian jadwal. Kondisi ini pada akhirnya membuat masyarakat enggan menggunakan transportasi publik.

Kebijakan efisiensi anggaran pada 2025 juga memberikan dampak yang cukup signifikan pada pengurangan jumlah armada hingga penghentian operasional di berbagai wilayah. Pagu terbaru Kemenhub pada tahun 2025 sebesar Rp 17,725 triliun, mengalami pemangkasan sebesar 43,66% atau setara dengan Rp 13,72 triliun dari pagu awal tahun 2024 yang mencapai Rp 31,45 triliun.

Imbas dari efisiensi anggaran tersebut pun mulai terlihat. Pada Januari 2025, misalnya, beberapa layanan transportasi publik di berbagai daerah mengalami penghentian atau pengurangan operasional. Di Bali, Trans Metro Dewata berhenti beroperasi karena belum adanya kejelasan terkait anggaran operasional. Di Bogor, Biskita Trans Pakuan menghentikan layanan sementara pada empat koridor. Di Makassar, dua dari tiga koridor Trans Mamminasata dihentikan akibat keterbatasan anggaran subsidi dari Kemenhub. Sementara di Solo, Trans Batik Solo terpaksa mengurangi operasional layanan sebagai dampak dari penyesuaian anggaran.

Masalah Operasional hingga Peningkatan Emisi Karbon

Penghentian layanan dan berkurangnya jumlah armada transportasi publik akan membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Mobilitas akan menjadi terhambat, terutama bagi mereka yang bergantung pada transportasi publik untuk kegiatan sehari-hari. Jika terus seperti ini, peralihan ke kendaraan pribadi akan semakin meningkat sehingga berkontribusi pada meningkatnya kemacetan, konsumsi bahan bakar, hingga emisi karbon.

Berdasarkan data dari Institute for Essential Services Reform (IESR) pada tahun 2021, sektor transportasi merupakan penyumbang emisi karbon terbesar kedua di Indonesia di mana transportasi darat menyumbang 90%, yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Peningkatan emisi ini berkontribusi pada penurunan kualitas udara hingga perubahan iklim. Tanpa kebijakan yang efektif, diproyeksikan pada 2060, jumlah kendaraan pribadi di jalanan akan terus meningkat hingga 286%, yang akan semakin menjadi beban bagi kondisi lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan dan peningkatan layanan transportasi publik untuk mengatasi dan mencegah kondisi tersebut.

Dekarbonisasi Sektor Transportasi melalui Transportasi Publik

Pengurangan hingga penghentian operasional transportasi publik merupakan langkah mundur dalam upaya dekarbonisasi sektor transportasi dan transisi energi Indonesia secara keseluruhan. Kondisi tersebut dapat menghambat proses transisi energi dan menjauhkan Indonesia dari target net zero emission di tahun 2060. Oleh karena itu, kondisi ini tidak boleh dibiarkan.

Transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan dapat menekan jumlah emisi karbon dari sektor transportasi. Beralihnya masyarakat ke transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab kemacetan hingga menjadi faktor utama meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan perubahan iklim. Investasi pada pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci yang dibutuhkan. Seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, harus mengambil langkah berani untuk mewujudkan sektor transportasi yang berkelanjutan untuk kebaikan manusia dan planet Bumi.

Editor: Abul Muamar

Konten Publik GNA berupaya menginspirasi perubahan sosial skala besar dengan menyediakan pendidikan dan advokasi keberlanjutan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa biaya. Jika Anda melihat Konten Publik kami bermanfaat, harap pertimbangkan untuk berlangganan GNA Indonesia. Langganan Anda akan menguntungkan Anda secara pribadi dan profesional sekaligus mendukung keberlanjutan finansial GNA untuk terus memproduksi konten-konten yang tersedia untuk umum ini.

Berlangganan Sekarang