Jumlah Pengungsi Berlipat Ganda di Myanmar

Apakah Anda tahu bahwa pengungsi memiliki risiko kematian yang lebih tinggi? Menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), para pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti penculikan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan langkanya sumber tempat tinggal, makanan, serta pendidikan.

Pada Februari 2022, PBB memperkirakan 800.000 orang di Myanmar hidup dalam pengungsian. Statistik ini memburuk sejak kudeta militer Myanmar mengambil alih kekuasan tahun lalu, menyebabkan 441.500 orang direlokasi secara internal di seluruh penjuru negara tersebut.

Banyak organisasi kemanusiaan mengamati bahwa jumlahnya akan meningkat hanya dalam beberapa minggu dan bulan mendatang jika melihat tren yang ada.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA) menekankan bahwa pengungsian warga sipil sangat parah di beberapa wilayah. Kota Rakhine, Kachin, Chin, dan Shan telah kehilangan 370.000 warga sipil akibat penggusuran. Di bagian tenggara Myanmar, jumlahnya mencapai 232.000 orang.

Yang Akan Bertambah: Restriksi

Angka-angka tersebut diyakini akan tidak stabil (volatile). Pertama, Dewan Keamanan PBB telah dicegah untuk menangani masalah ini, yang berdampak pada pembatasan bantuan kemanusiaan oleh Myanmar.

Bantuan kemanusiaan, yakni dari UNOCHA dan Badan Pengungsi PBB, oleh karenanya menjadi tidak efektif karena komunitas lokal dari Myanmar bertindak sebagai garis depan mereka.

“Akses kemanusiaan di banyak wilayah Myanmar terus dibatasi karena ketidakamanan, penutupan jalan, dan hambatan dalam mendapatkan persetujuan. Akibatnya, masyarakat dan petugas setempat terus memainkan peran utama,” kata jurnalis dan juru bicara UNHCR, Matthew Saltmarsh.

Yang Akan Bertambah: Kemiskinan

Kedua, jumlah pengungsi masih bergejolak karena garis kemiskinan yang semakin meningkat akibat krisis politik Myanmar dan COVID-19.

Proyeksi dari Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) menekankan isu mengenai tingkat kemiskinan Myanmar yang akan meningkat hingga 300%—25 juta dari 55 juta total penduduk Myanmar.

“Pergeseran ke arah kemiskinan dalam skala ini dapat berarti hilangnya kelas menengah,” kata Kanni Wignaraja, Direktur Biro Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, memperingatkan. Kenyataannya, hal tersebut telah terjadi pada masyarakat yang tinggal di perkotaan, yakni Chin dan Rakhine.

Untuk mengatasi masalah ini, Badan Pengungsi PBB telah bekerja sama dengan lembaga PBB lainnya, komunitas lokal, dan kelompok yang terkena dampak untuk membantu warga sipil yang terkena dampak. Publikasi Rencana Respons Kemanusiaan (HRP) 2022 menunjukkan pendekatan strategis dan ruang lingkup tindakan yang diperlukan untuk badan kemanusiaan tersebut, dengan perkiraan biaya sekitar US$826 juta untuk membantu 6,2 juta orang di Myanmar yang membutuhkan.

Peran Komplementer Kita

Menurut OHCHR, tidak ada organisasi internasional atau lembaga kemanusiaan yang pernah menjadi inisiator global dalam menangani para pengungsi di dalam suatu negara. Artinya, penting bagi masyarakat global untuk mengangkat isu ini menjadi perhatian internasional.

Dengan ‘efek bumerang’ ini, kita dapat berharap bahwa lembaga-lembaga kemanusiaan akan melobi pemerintah mereka masing-masing, sehingga tercipta tekanan internasional terhadap negara yang disasar, dalam hal ini Myanmar, untuk menghentikan pelanggaran HAM kepada rakyat mereka.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Jika Anda melihat konten kami bermanfaat, harap pertimbangkan untuk berlangganan Green Network Asia – Indonesia.
Langganan Anda akan menguntungkan Anda secara pribadi dan profesional, dan dapat menjadi cara terbaik untuk mendukung produksi konten-konten yang tersedia untuk masyarakat umum ini.

Berlangganan Sekarang