Meski merupakan siklus biologis yang alami, pembicaraan mengenai menstruasi kerap terhalang oleh tabu dan keterbatasan akses. Di banyak negara, menstruasi bahkan kurang mendapat pengakuan yang berarti. Namun, langkah menuju perbaikan perlahan-lahan hadir di banyak tempat. Di India, misalnya, Mahkamah Agung negara tersebut memutuskan bahwa kesehatan dan kebersihan menstruasi merupakan hak dasar, sebuah tonggak penting dalam upaya memperkuat hak reproduksi perempuan.

Tantangan yang Masih Berlanjut

Kesehatan dan kebersihan menstruasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesejahteraan anak perempuan dan perempuan. Hal ini mencakup pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, akses terhadap produk menstruasi, fasilitas kebersihan yang memadai, serta pengelolaan limbahnya. Sayangnya, banyak orang masih menghadapi kemiskinan menstruasi (period poverty) akibat ketidakmampuan untuk membeli atau mengakses produk dan fasilitas tersebut.

Selama ini di India, menstruasi masih jarang dibicarakan secara terbuka, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Sebuah tinjauan sistematis dan analisis yang dipimpin oleh van Eijk pada 2016 menemukan bahwa hanya 48% dari 97.070 remaja perempuan di India yang mengetahui tentang menstruasi sebelum mereka mengalaminya untuk pertama kali.

Budaya diam ini berakar pada berbagai tabu yang menghambat pertukaran informasi, sekaligus melanggengkan rasa malu dan ketakutan di sekitarnya. Kurangnya pengetahuan juga dapat menyebabkan gangguan menstruasi tidak terdiagnosis dengan baik serta memicu masalah kesehatan jangka panjang yang seharusnya bisa ditangani sejak dini.

Selain itu, keterbatasan fasilitas kebersihan turut memperburuk keadaan. Laporan WHO/UNICEF tentang kesehatan dan kebersihan menstruasi di sekolah menunjukkan kesenjangan yang menganga, dengan sekitar 47 juta siswa di India tidak memiliki layanan sanitasi di sekolah mereka. Kesenjangan ini juga mencakup kurangnya toilet khusus perempuan yang layak digunakan, baik di sekolah maupun di rumah.

Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi sebagai Hak Dasar

Dalam amar putusan pada 30 Januari 2026, Mahkamah Agung India menyatakan bahwa kesehatan dan kebersihan menstruasi merupakan hak dasar. Di tengah kuatnya tabu dan keterbatasan fasilitas, putusan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kemiskinan menstruasi yang masih meluas di negara tersebut.

Salah satu poin penting dalam putusan tersebut adalah arahan Mahkamah Agung kepada pemerintah negara bagian, sekolah, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan menstruasi serta menyediakan pembalut gratis bagi para pelajar perempuan. Selain itu, putusan ini juga menegaskan pentingnya penyediaan toilet yang berfungsi dengan baik dan terpisah berdasarkan gender di lembaga publik maupun swasta.

Sebelumnya, India telah melakukan sejumlah intervensi besar terkait kesehatan dan kebersihan menstruasi. Pada 2011, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga meluncurkan Skema Kebersihan Menstruasi (Menstrual Hygiene Scheme), yang memberikan subsidi pembalut serta memperluas pendidikan tentang menstruasi bagi anak perempuan berusia 10–19 tahun.

Belakangan, program SHE Pad Scheme yang digagas pemerintah negara bagian Kerala juga memasang mesin penjual pembalut dan insinerator di sekolah-sekolah. Program yang diterapkan di 765 sekolah di seluruh negara bagian tersebut berhasil menurunkan angka putus sekolah pada siswi kelas tujuh hingga 24 poin persentase.

Mengatasi Kemiskinan Menstruasi

Perluasan akses terhadap produk menstruasi juga telah dilakukan di sejumlah negara lain seperti Skotlandia, Selandia Baru, dan Taiwan. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan menstruasi.

Secara sistemik, peningkatan kesehatan dan kebersihan menstruasi juga memerlukan integrasi dalam kebijakan perusahaan maupun kerangka pendidikan di sekolah. Menghapus stigma seputar menstruasi harus dimulai dari peningkatan kesadaran dan inklusivitas yang diterjemahkan menjadi tindakan nyata serta kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan.

Penerjemah:Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami