Pangan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kesehatan, kualitas hidup, dan kemampuan manusia untuk hidup aktif serta produktif. Ketahanan pangan karenanya, menjadi fondasi kesejahteraan manusia dan keberlanjutan pembangunan.  Tantangan pemenuhan pangan ke depan semakin kompleks, mulai dari krisis iklim hingga keterbatasan sumber daya alam. Dalam konteks ini, swasembada pangan tidak harus dicapai dengan membuka lahan baru, melainkan melalui peningkatan produktivitas dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Swasembada Pangan di Indonesia dan Tantangannya

Swasembada pangan bukan hal baru dalam kebijakan pembangunan Indonesia. Sejak awal era Orde Baru, pemerintah telah meluncurkan proyek lumbung pangan (food estate) sebagai upaya swasembada pangan, yang sayangnya selalu melibatkan pembukaan lahan baru. Dalam Revolusi Hijau pada dekade 1970–1980, misalnya, pemerintah menempatkan pangan, terutama beras, sebagai sektor strategis yang berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan politik.

Memasuki dekade 1990-an, pendekatan swasembada pangan bergeser ke arah ekstensifikasi lahan. Salah satu contohnya adalah Mega Rice Project atau Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare di Kalimantan Tengah. Proyek ini bertujuan mengonversi lahan gambut menjadi sentra produksi pangan nasional. Namun, perencanaan yang lemah dan pengabaian karakteristik ekologis gambut menyebabkan proyek tersebut gagal dan meninggalkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pendekatan serupa kembali muncul melalui Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. Meskipun membawa narasi pembangunan dan swasembada pangan, implementasinya menimbulkan dampak buruk terhadap ruang hidup dan ekosistem lokal. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, program swasembada pangan melibatkan pembukaan 17.000 hektare lahan untuk sawah baru, yang berujung mangkrak.

Seperti tidak berkaca dari pengalaman masa lalu, pemerintahan Presiden Prabowo, berambisi mencapai swasembada pangan dan energi dengan rencana penanaman sawit, singkong, dan tebu, di beberapa daerah, lagi-lagi dengan membuka lahan baru, termasuk dengan mengalihfungsikan hutan.

Swasembada Pangan Tanpa Membuka Lahan Baru

Berbagai kajian menunjukkan bahwa swasembada pangan dapat dicapai tanpa pembukaan lahan baru. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menekankan bahwa pengurangan susut dan sisa pangan (food loss and waste/FLW) dapat menjadi salah satu strategi paling efektif untuk memperkuat ketahanan pangan. Hal ini berangkat dari fakta bahwa sebagian besar pangan dunia menyusut atau hilang pada tahap pascapanen, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi, terutama di negara-negara berkembang.

Pengurangan FLW dapat menjadi salah satu langkah kunci dalam meningkatkan ketersediaan pangan tanpa menambah tekanan terhadap alam. Perbaikan sistem penyimpanan, distribusi, dan pengolahan pascapanen dapat menjaga hasil produksi tetap layak konsumsi. Sejumlah negara telah membuktikan pendekatan ini. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, berhasil menekan pemborosan pangan melalui regulasi ketat, teknologi penyimpanan dan logistik yang efisien, serta kewajiban pemilahan limbah pangan sejak tahap konsumsi. Di tingkat regional, Uni Eropa melalui strategi Farm to Fork (F2F) mendorong transformasi sistem pangan secara menyeluruh, dari produksi hingga konsumsi.

Selain itu, optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada melalui praktik pertanian berkelanjutan dan selaras alam juga terbukti efektif. Sejumlah negara mendorong peningkatan produktivitas dengan memperbaiki kesehatan tanah, efisiensi air, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tanpa membuka lahan baru. Pendekatan ini telah banyak diterapkan di negara-negara dengan keterbatasan lahan, seperti Belanda, yang mampu menjadi eksportir pangan melalui efisiensi sistem.

Di samping itu, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal juga dapat membantu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada komoditas-komoditas tertentu. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang bagi penguatan pangan lokal dan keberlanjutan sistem pangan dalam jangka panjang.

Mengubah Pendekatan Swasembada Pangan

Di tengah ketersediaan lahan yang semakin menyusut dan populasi yang terus meningkat, peralihan pendekatan swasembada pangan menuju praktik yang lebih berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Solusi-solusi alternatif yang telah disebutkan di atas dapat diadopsi dengan tetap mempertimbangkan kondisi lokal, mengingat tidak ada solusi yang selalu sesuai untuk setiap wilayah dengan karakteristiknya yang unik. Namun, pergeseran pendekatan ini memerlukan koordinasi multipihak dan lintas sektor yang berbasis data, sains, dan keterlibatan masyarakat lokal. Menjadikan kondisi alam sebagai batas sekaligus fondasi pembangunan akan mendukung ketahanan pangan yang lebih adil dan tahan terhadap krisis.

Editor: Abul Muamar

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami