Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia
Foto: Koes Nadi di Unsplash.
Sektor pariwisata memiliki peran krusial bagi perekonomian Indonesia. Namun, sektor ini masih kerap mengalami berbagai tantangan yang meliputi persoalan keamanan wisatawan, keterbatasan infrastruktur, hingga dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Terkait hal ini, Kementerian Pariwisata Indonesia telah merumuskan arah baru kebijakan pariwisata. Seperti apa?
Permasalahan Pariwisata yang Belum Terselesaikan
Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata Indonesia perlahan kembali pulih setelah sempat terpukul pandemi Covid-19. Berbagai destinasi wisata mulai ramai didatangi wisatawan, pelaku usaha kecil kembali membuka lapak, dan aktivitas ekonomi di kawasan wisata berangsur normal kembali. Arus kunjungan wisatawan kerap dibaca sebagai sinyal pemulihan sekaligus harapan bagi sektor pariwisata untuk dapat kembali menjadi penopang ekonomi, khususnya bagi masyarakat di daerah destinasi.
Namun, pemulihan tersebut masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Isu keamanan, misalnya, masih kerap mencuat melalui kasus tindak kriminal seperti pencurian yang dialami wisatawan, kecelakaan kendaraan wisata, hingga lemahnya standar keselamatan di destinasi. Keterbatasan infrastruktur juga masih menjadi hambatan nyata, mulai dari akses jalan yang belum memadai, keterbatasan transportasi publik, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, tekanan terhadap lingkungan dan kondisi sosial masyarakat lokal semakin meningkat, terutama akibat overtourism dan pengelolaan yang kurang memadai yang menyebabkan persoalan penumpukan sampah dan berbagai masalah lainnya.
Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia
Pada Januari 2026, Kementerian Pariwisata merumuskan arah baru kebijakan pariwisata Indonesia yang menempatkan sejumlah fokus utama, mulai dari penguatan konektivitas akses, penyesuaian kebijakan visa, pengelolaan lingkungan dan keamanan, manajemen pengunjung, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja pariwisata.
Sebagai negara kepulauan, persoalan konektivitas menjadi tantangan yang membayangi pengembangan pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, transportasi udara dan laut diposisikan sebagai penunjang utama yang perlu dibenahi. Penyesuaian harga tiket domestik agar lebih terjangkau disebut sebagai salah satu upaya. Langkah lain yang akan dilakukan adalah peninjauan regulasi, pemberian insentif, serta penambahan armada transportasi.
Untuk kebijakan visa, ke depan pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan bebas visa sebagai bagian dari strategi ekonomi jangka panjang. Pada saat yang sama, dalam pengelolaan lingkungan dan keamanan, pemerintah akan berfokus pada penguatan standar keselamatan di lapangan dan perbaikan tata kelola destinasi.
Selanjutnya, arah baru kebijakan pariwisata adalah mendorong ketersediaan tenaga kerja pariwisata yang kompeten. Pemerintah mengandalkan program peningkatan kapasitas atau upskilling tahunan untuk menyiapkan tenaga kerja pariwisata yang bersertifikasi dan mampu memenuhi standar layanan internasional.
Mewujudkan Kebijakan Pariwisata yang Mendukung Keberlanjutan
Secara keseluruhan, arah baru kebijakan pariwisata ini mencerminkan upaya untuk merespons persoalan mendasar sektor pariwisata. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, terutama dalam memastikan kejelasan tata kelola dan pengawasan pelaksanaan standar di berbagai destinasi.
Pada akhirnya, arah baru kebijakan pariwisata ini perlu dijalankan dengan memastikan adanya partisipasi yang bermakna dari komunitas lokal, agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak terlepas dari prinsip keadilan sosial. Pada saat yang sama, komitmen terhadap pelestarian lingkungan harus ditempatkan sebagai pijakan utama.
Editor: Abul Muamar
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Pergeseran Sistemik untuk Mewujudkan Lingkungan Gizi Sekolah yang Sehat
Inflasi Harga Pangan: Hampir Separuh Warga Indonesia Tak Mampu Menjangkau Pola Makan Sehat
Integrasi Praktik Adat dalam Penanganan Gelombang Panas di Australia
Menetapkan Standar Nutrisi Berbasis Bukti untuk Atasi Keracunan MBG yang Berulang
Menilik Isu Kekurangan Bidan di Tingkat Global
Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya