Decree 45: Langkah Vietnam Tingkatkan Kelestarian Lingkungan dengan Sanksi Hukum
Foto oleh Hitesh Choudhary di Unsplash.
Perubahan iklim menghadirkan tantangan terbesar bagi pembangunan sosial ekonomi di Vietnam, terutama di sektor pertanian, serta menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat karena praktik industri yang tidak berkelanjutan. Meskipun sudah ada program untuk meningkatkan pertanian dan ekonomi biru, pemerintah Vietnam menyadari perlunya kebijakan yang lebih kuat.
Kehilangan yang Dialami Vietnam
Menurut Global Forest Watch, Vietnam kehilangan lebih dari 718 kilohektar hutan primer mereka sepanjang tahun 2002 hingga 2021. Selain itu, pencemaran lingkungan akibat pertambangan, sektor medis, kendaraan, dan lainnya telah menyebabkan masalah kesehatan yang parah—bahkan kematian—bagi ribuan orang Vietnam setiap tahun.
Tak hanya itu, kondisi ini juga menyebabkan kerugian ekonomi. Sejak 2020, Vietnam telah kehilangan $10 miliar atau 3,2% PDB mereka karena dampak perubahan iklim. Kondisi ini bisa semakin parah pada tahun 2050 apabila tidak ada kebijakan adaptasi dan mitigasi yang tepat, dengan perkiraan kehilangan 12-15% PDB. Untuk itu, Pemerintah Vietnam meluncurkan Decree 45 pada Juli 2022 untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui penguatan regulasi dan penerapan sanksi.
Decree 45 Vietnam
Decree 45 mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus. Ada 4 kategori Decree 45: peringatan, denda berupa uang, sanksi tambahan, dan tindakan pemulihan. Denda paling banyak adalah VND 1 miliar (setara US$42.808) untuk individu dan VND 2 miliar (setara US$85.616) untuk organisasi. Sanksi tambahan dapat berupa penghentian operasi hingga dua tahun, penyitaan aset dan produk, dan sebagainya.
Peraturan tersebut berlaku untuk semua individu dan organisasi termasuk rumah tangga/rumah bisnis hingga masyarakat pemukiman. Namun, penting untuk dicatat bahwa sektor bisnis mungkin yang paling terpengaruh. Ada 49 jenis pelanggaran dalam Decree 45 yang berlaku di tingkat bisnis, beberapa di antaranya adalah:
- Registrasi lingkungan dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang tidak tepat
- Pembuangan air limbah yang mengandung unsur berbahaya
- Pencemaran tanah, air, udara, dan lingkungan jangka panjang
- Pelepasan debu dan emisi yang mengandung bahan berbahaya
- Klasifikasi, proses, dan pengolahan limbah padat biasa yang tidak tepat
- Pengemasan/daur ulang produk dan pengolahan limbah yang tidak tepat oleh produsen atau importir
- Dampak lingkungan yang berbahaya pada sektor pertanian
Ruang untuk Perbaikan
Ada banyak cara untuk menerapkan dan menegakkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan—menerapkan sanksi hukum adalah satu di antaranya. Decree 45 mencakup beberapa elemen penting dalam kelestarian lingkungan, dengan banyak ruang untuk perbaikan. Perhatian di bidang keberlanjutan lainnya juga masih diperlukan. Secara keseluruhan, ini adalah peluang, terutama bagi bisnis dan investor, untuk mengembangkan strategi keberlanjutan di bidang baru ini.
Penerjemah & Editor: Abul Muamar
Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.
Anisa is a Reporter at Green Network Asia. She graduated from Mulawarman University with a bachelor's degree in International Relations. She is a part of the YSEALI Academic Fellowship on Environmental Issues and Natural Resources Management at East West Center.

Mengatasi Ketimpangan Akses terhadap Tanah di Kalangan Orang Muda Pedesaan
Mengintegrasikan Inovasi Energi Terbarukan secara Sistemik untuk Transisi Energi
Mengantisipasi Masalah Berulang dari Integrasi Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas
Strategi Lima Tahun Nepal untuk Bersihkan Tumpukan Sampah di Gunung Everest
Bentakan hingga Penyiksaan: Urgensi untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Tahanan
Pertumbuhan Pesat Pusat Data dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat