Pada 3 Januari 2026, serangan pembakaran terhadap jaringan listrik di distrik Steglitz-Zehlendorf, Berlin, menyebabkan pemadaman listrik berskala besar yang berdampak pada 45.000 rumah tangga serta lebih dari 2.000 kantor dan toko. Jaringan listrik diakui sebagai infrastruktur kritis karena menjadi fondasi akses energi dan keberlanjutan. Insiden ini memicu urgensi bagi pemerintah Jerman untuk meningkatkan perlindungan terhadap fasilitas-fasilitas pentingnya dari ancaman di masa depan.

Infrastruktur Kritis di Bawah Ancaman

Menurut Kantor Federal Jerman untuk Perlindungan Sipil dan Bantuan Bencana (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe), infrastruktur kritis merujuk pada fasilitas yang memainkan peran penting bagi kepentingan publik suatu negara. Gangguan terhadap infrastruktur ini dapat menyebabkan kekurangan pasokan jangka panjang, gangguan sosial yang serius, atau dampak bencana lainnya.

Beberapa sektor yang dianggap kritis mencakup energi, transportasi dan lalu lintas, keuangan dan asuransi, administrasi publik, kesehatan, pangan, air (termasuk air minum dan air limbah), pengelolaan sampah, teknologi informasi, telekomunikasi, serta kedirgantaraan.

Kasus pembakaran yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa infrastruktur kritis tidak kebal terhadap ancaman. Sebagian ancaman berasal dari kecelakaan, bencana alam, dan kesalahan manusia. Banjir di Jerman pada 2021, misalnya, mengungkap bahwa jaringan transportasi negara tersebut belum cukup tangguh dalam situasi krisis.

Selain itu, terdapat pula ancaman bermotif politik. Misalnya, peningkatan tajam penampakan drone di atas bandara, fasilitas riset, dan instalasi militer di Jerman yang menimbulkan ancaman yang kian besar terhadap infrastruktur kritis.

Perlindungan melalui Pencegahan

Selama ini, regulasi perlindungan infrastruktur kritis terutama berfokus pada skenario kerusakan besar. Akibatnya, hanya perusahaan dan institusi dalam jumlah terbatas yang diwajibkan mematuhi langkah-langkah perlindungan tersebut, dengan sebagian besar regulasi terkait keamanan siber.

Namun, pemadaman listrik di Berlin menjadi titik balik yang memperkuat seruan untuk perlindungan yang lebih ketat. Pergeseran ini terutama menekankan perbedaan antara langkah pencegahan dan langkah reaktif.

Langkah pencegahan bertujuan mencegah kegagalan infrastruktur sejak awal. Upaya ini dapat dilakukan melalui sistem pemantauan yang lebih ketat, pelatihan karyawan yang lebih baik, atau pengembangan jalur pasokan alternatif, khususnya untuk mengurangi kerentanan di sektor energi.

Sebaliknya, langkah reaktif bertujuan memulihkan infrastruktur yang rusak ke kondisi normal secepat mungkin. Jika jaringan listrik utama terganggu, sumber energi terdesentralisasi seperti panel surya dan sistem penyimpanan baterai dapat sementara menopang sistem listrik lokal dan memungkinkan operasi secara mandiri.

Solusi Pemerintah Jerman

Pada 29 Januari, pemerintah Jerman meloloskan rancangan Undang-Undang Perlindungan Infrastruktur Kritis (KRITIS-Dachgesetz). Undang-undang ini bertujuan memperkuat perlindungan infrastruktur kritis di 11 sektor.

Undang-undang tersebut memperkenalkan kewajiban pelaporan bagi operator, persyaratan keamanan yang lebih ketat, penilaian risiko berkala, serta rencana darurat yang wajib. Operator yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenai denda hingga satu juta euro. Undang-undang ini dijadwalkan mulai berlaku pada musim panas 2026.

Namun, rancangan ini juga menuai kritik. Partai oposisi dan pelaku bisnis menyoroti kurangnya persyaratan konkret dan jelas, serta pengecualian administrasi publik dari cakupan perlindungan. Para kritikus juga berpendapat bahwa aturan ini menciptakan celah karena hanya berlaku bagi operator fasilitas besar yang melayani sedikitnya 500.000 orang, sehingga kota-kota kecil dan fasilitas skala kecil tetap tidak terlindungi.

Memantau 33.000 kilometer jalur kereta api, ribuan gardu listrik dan stasiun transformator, serta lebih dari 8.000 fasilitas pengolahan limbah publik merupakan tantangan operasional yang signifikan. Kerentanan akan selalu ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memprioritaskan ketahanan (resilience) dengan memastikan sistem mampu bertahan dari serangan melalui investasi pada infrastruktur pasokan darurat, sehingga negara tidak lumpuh ketika terjadi gangguan.

Penerjemah:Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami