Perlindungan Iklim Adalah Hak Asasi Manusia

Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan merasa aman dari segala ancaman, termasuk krisis iklim akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kerusakan yang terjadi menyebabkan ekosistem menjadi terganggu, merugikan kelompok rentan, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu, memastikan perlindungan iklim dan memberikan keamanan dari dampak buruk yang diakibatkan oleh perubahan iklim merupakan hak asasi setiap orang.

Penyebab Krisis Iklim

Sejak revolusi industri, pembangunan sangat erat kaitannya dengan penggunaan bahan bakar fosil dalam skala besar. Hampir semua aktivitas industri, mulai dari produksi hingga transportasi, bergantung pada berbagai bentuk bahan bakar fosil. Sekarang, dampak dari penggunaan dan eksploitasi bahan bakar fosil telah menjadi semakin nyata.

Tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat, dan suhu global hampir mencapai batas 1,5°C. Pemanasan global terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan menyebabkan dampak yang sangat besar. Misalnya, peningkatan suhu laut menyebabkan kejadian ekstrem seperti gelombang panas, zona mati, dan pemutihan karang. Akibatnya, perubahan ini membahayakan kehidupan laut, menyebabkan hilangnya habitat dan perubahan siklus makanan di laut. Meningkatnya suhu global juga menyebabkan naiknya permukaan air laut yang berdampak tidak proporsional terhadap penduduk di daerah dataran rendah yang rentan.

Aktivitas lainnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dan hutan untuk perkebunan dan perluasan industri menyebabkan kerusakan ekosistem dan segala isinya. Ekosistem yang telah rusak menjadi tidak cocok dengan satwa penghuninya, sehingga memaksa mereka untuk bermigrasi ke luar habitatnya demi mencari makanan dan lingkungan yang sesuai.

Dengan berbagai praktik berbahaya dan tidak berkelanjutan yang terus berlanjut, generasi sekarang akan menghabiskan seluruh sumber daya yang ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera mengatasi dan mengubah praktik-praktik ini untuk mencegah hal tersebut. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat membahayakan kelangsungan hidup generasi mendatang, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kurangnya Aksi Global

forum COP28 UAE — Foto: Christopher Pike di Flickr.

Untuk mengatasi situasi ini, negara-negara dan pemangku kepentingan global lainnya mulai bersatu dalam menciptakan komitmen dan landasan bersama. Pada tahun 2015, Perjanjian Paris ditandatangani untuk menunjukkan komitmen negara-negara dalam menjaga suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius di atas suhu pra-industri. Perjanjian ini juga bertujuan untuk membantu negara-negara di dunia beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan memberikan dukungan logistik dan ahli.

Namun sayangnya, meskipun ada banyak kerja sama dan komitmen global serta perkembangan signifikan dalam mobilitas listrik dan energi terbarukan, kemajuan yang dicapai masih minim.

Pada tahun 2023, analisis PBB menemukan bahwa rencana negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim tidak cukup memadai untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris. Laporan tersebut menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara komitmen saat ini dan apa yang dibutuhkan berdasarkan strategi pembangunan rendah emisi jangka panjang dan masukan dari 75 negara. Selain itu, sebuah proyek berbasis organisasi penelitian independen, Climate Action Tracker, menunjukkan bahwa negara-negara dengan emisi gas rumah kaca yang tinggi, seperti China dan Amerika Serikat, masih gagal memenuhi komitmen mereka.

Pada Oktober 2021, Dewan Hak Asasi Manusia mengadopsi resolusi HAM atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini menekankan pentingnya hak asasi manusia akan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Resolusi tersebut juga menggarisbawahi betapa pentingnya melindungi lingkungan bagi kesejahteraan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah di seluruh dunia didesak untuk menjaga hak asasi manusia dengan melindungi kelompok rentan dari kerusakan lingkungan.

Krisis yang terjadi saat ini disebabkan oleh pengutamaan keuntungan jangka pendek dibandingkan keberlanjutan dan kesejahteraan manusia, sehingga memberikan dampak yang paling berat bagi kelompok rentan dan pada akhirnya berdampak pada semua orang dan segalanya yang ada di Bumi. Sebagai pelaku utama, dunia usaha dan pemerintah memikul tanggung jawab terbesar untuk menghentikan krisis iklim; namun, sayangnya, tindakan mereka masih minim.

Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali komitmen dan mobilisasi para pemangku kepentingan global untuk memenuhi target nasional dan global dalam mencapai emisi nol bersih. Pada saat yang sama, hal ini juga menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dan mengatasi dampak buruk perubahan iklim terhadap komunitas rentan. Mempertahankan sumber daya bumi dan memastikan hak asasi manusia atas kehidupan yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan masih memungkinkan untuk kita capai.

Editor: Nazalea Kusuma

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan Langganan GNA Indonesia.

Jika konten ini bermanfaat, harap pertimbangkan Langganan GNA Indonesia untuk mendapatkan akses digital ke wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Dinda Rahmania

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Dinda adalah Reporter di Green Network Asia. Ia belajar Ilmu Hubungan Internasional di President University. Dinda bersemangat menulis seputar isu keberagaman, konsumsi berkelanjutan, dan pemberdayaan.