Mengurangi Risiko Bencana dengan Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas
Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir. | Foto: Dokumen Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Bencana alam seringkali tidak dapat diprediksi dan menimbulkan dampak parah bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko bencana, terutama di tengah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan frekuensi bencana semakin meningkat. Untuk menjawab tantangan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merancang sistem peringatan dini (early warning system/EWS) berbasis komunitas dalam upaya mencegah banjir lahar dingin atau galodo di Sumatera Barat.
Sistem Peringatan Dini di Indonesia
Dalam manajemen risiko bencana, salah satu tindakan yang penting adalah memberikan peringatan dini tepat waktu agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan merespons secara tepat. Keberadaan sistem peringatan dini terbukti telah menyelamatkan lebih banyak orang dan lebih banyak aset berharga.
Namun, sistem peringatan dini yang lemah dan kurang efektif dapat memperburuk dampak bencana. Pada gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, misalnya, sistem peringatan dini yang ada belum memadai, hanya ada 25-50 sensor seismograf dan pengolahannya masih bersifat manual. Kala itu, BMKG dan otoritas berwenang lainnya mengalami kesulitan untuk memastikan posisi gempa bumi dan melihat potensi terjadinya tsunami. Akibatnya, jumlah korban yang berjatuhan saat itu sangat banyak.
Sebuah penelitian di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa sistem peringatan dini yang tidak terintegrasi menyebabkan kebingungan dan kepanikan masyarakat saat menghadapi bencana. Penelitian tersebut menyatakan bahwa seringkali pemerintah hanya memberikan peringatan bencana susulan setelah bencana awal terjadi, menyebabkan lebih banyak korban jiwa karena kurangnya pelatihan darurat dan kesiapsiagaan masyarakat.
Selain itu, sistem peringatan dini bencana alam seringkali tidak sampai ke desa-desa. Informasi peringatan dini seharusnya bisa langsung diterima masyarakat di wilayah potensi bencana, namun seringkali tidak tersampaikan karena cuaca ekstrem seperti kilat atau petir, listrik mati, atau sinyal komunikasi terganggu. Bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu contoh permasalahan ini.
“Harus diakui early warning system atau peringatan dini saat ini masih banyak ketimpangan bahkan injustice atau ketidakadilan, di mana tidak semua (daerah) mendapatkan akses yang equal terhadap early warning for all tersebut,” kata Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika(BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mulai merancang sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) berbasis komunitas dalam upaya mencegah banjir lahar dingin atau galodo di Sumatera Barat. Upaya ini didasarkan pada pengalaman bencana yang terjadi pada 11 Mei 2024, yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu Gunung Marapi.
Konsep EWS ini melibatkan pemasangan alat pemantau sungai dengan radar yang dapat memantau ketinggian air sungai. Jenis sungai di wilayah terdampak adalah sungai intermiten, yang debit airnya berfluktuasi ekstrem antara musim hujan dan kemarau. EWS akan mengkonfirmasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG dari cuaca dan getaran tanah. Jika alarm EWS berbunyi, komunitas siaga bencana yang dimiliki Wali Nagari (kepala desa) di sekitar Gunung Marapi akan langsung berkoordinasi untuk melakukan evakuasi mandiri.
BMKG telah menghitung kebutuhan EWS ini sebanyak 23 titik untuk wilayah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Harapannya, jika 23 titik EWS sungai ini terpasang, maka akan terbangun komunitas peringatan dini dan evakuasi dari nagari untuk seterusnya.
Perlu Diperluas di Setiap Daerah
Implementasi EWS berbasis komunitas ini menunjukkan bagaimana teknologi dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana. Sistem EWS ini perlu diperluas di setiap daerah, terutama daerah-daerah rawan bencana di Indonesia, guna meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana secara menyeluruh. Selain itu, EWS berbasis komunitas juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kelompok-kelompok rentan seperti difabel, lansia, anak-anak dan perempuan.
Namun, sistem ini juga harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti pelestarian daerah resapan air, restorasi lahan yang terdegradasi, konservasi kawasan-kawasan pembendung bencana seperti hutan mangrove, dan perencanaan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana. Yang tidak kalah penting, budaya sadar bencana juga perlu ditingkatkan dengan memperhitungkan pengeluaran untuk pengurangan risiko bencana sebagai investasi ekonomi dan pembangunan. Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara para pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan sistem peringatan dini yang inklusif.
Editor: Abul Muamar
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya? 
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit 
Melonjaknya Konflik Agraria: Mendorong Penyelesaian berbasis HAM 
Gerakan Komunitas Akar Rumput dalam Memperluas Konservasi Air Tanah yang Kian Menyusut 
Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan: Bagaimana Pemulihan Ekosistem dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi? 
Mengintegrasikan Isu Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan ke dalam Sistem Pendidikan