Pentingnya Pemutakhiran DTKS untuk Mendukung Efektivitas Program Perlindungan Sosial

Kemiskinan tidak dapat hilang hanya dengan pertumbuhan ekonomi; diperlukan intervensi yang terencana dan jelas tata kelolanya. Data yang akurat adalah fondasi utama untuk memastikan kebijakan dan program perlindungan sosial dan pemberantasan kemiskinan tepat sasaran. Namun, kenyataannya, banyak daerah di Indonesia yang tidak melakukan pembaruan data secara berkala sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima program. Terkait hal ini, sebuah penelitian mengeksplorasi aspek utama yang memengaruhi pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) secara berkelanjutan.

Mengenal DTKS

Keberadaan basis data yang mutakhir dan valid sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah telah menghadirkan DTKS, yakni sistem basis data yang memuat calon penerima manfaat program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), DTKS menjadi rujukan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan seperti Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). DTKS berisi informasi penduduk dengan kategori kesejahteraan rendah, meliputi informasi sosial, ekonomi, dan demografi, yang penting untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Sejarah DTKS berakar pada tahun 2005 melalui Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2011, sistem ini berkembang menjadi Basis Data Terpadu (BDT), kemudian berganti nama menjadi DTKS pada 2019. Meskipun pemerintah telah berupaya memperbarui data ini secara berkala, proses pemutakhiran sering terhambat oleh berbagai kendala.

Pada masa pandemi COVID-19, DTKS menjadi semakin penting sebagai basis penyaluran bantuan darurat. Sayangnya, keterbatasan dalam pemutakhiran data mengakibatkan banyak masalah, seperti penerima yang tidak tepat sasaran dan keterlambatan penyaluran bantuan. Hal ini menggarisbawahi urgensi pemutakhiran DTKS yang berkelanjutan dan berkualitas untuk mendukung efektivitas program sosial.

Tantangan dalam Pemutakhiran DTKS

Menurut penelitian tersebut, ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah dalam memutakhirkan DTKS, di antaranya:

• Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Banyak daerah tidak memiliki tenaga khusus yang fokus pada pemutakhiran data, sehingga tugas ini sering dirangkap oleh pejabat lain yang sudah memiliki beban kerja tinggi.
• Kendala anggaran dan terbatasnya sarana dan prasarana yang membuat pemerintah daerah enggan atau tidak mampu mengalokasikan sumber daya untuk proses ini.
• Koordinasi antarinstansi masih lemah. Dinas sosial di banyak daerah seringkali tidak melibatkan lembaga atau instansi terkait dalam proses pemadanan data, yang akhirnya mengurangi akurasi data yang dihasilkan.

Selain itu, tidak semua daerah memanfaatkan DTKS secara optimal untuk menentukan penerima bantuan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh keraguan terhadap validitas data akibat masih banyaknya kesalahan inklusi maupun eksklusi data. Ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga memperburuk situasi karena masing-masing lebih mempercayai data internal dibanding DTKS.

Strategi Perbaikan DTKS

Untuk memastikan keberlanjutan pemutakhiran DTKS, penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan strategis yang melibatkan peran pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat perlu menyediakan regulasi yang jelas dan insentif bagi daerah yang aktif memutakhirkan data. Insentif dapat berupa tambahan dana atau penghargaan kinerja. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas daerah melalui pelatihan teknis dan pengadaan alat pendukung seperti aplikasi berbasis digital yang mudah digunakan.

Pendekatan terpadu dalam pengelolaan data harus menjadi prioritas nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dikuatkan. Pemerintah pusat dapat berbagi tanggung jawab, misalnya, dengan memfasilitasi pengumpulan data atau memastikan interoperabilitas sistem data. Dengan cara ini, kualitas data tidak hanya meningkat, tetapi juga lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan, termasuk saat terjadi guncangan ekonomi, bencana, atau krisis lainnya. Pada akhirnya, pemutakhiran dan pengelolaan DTKS yang berkelanjutan dan berkualitas menjadi kunci untuk memastikan efektivitas program perlindungan sosial, menciptakan pemerataan bantuan, serta mendukung upaya pemberantasan kemiskinan secara menyeluruh di Indonesia.

Editor: Abul Muamar