Perkembangan ruang digital berjalan beriringan dengan transformasi dunia kerja. Saat ini, pasar tenaga kerja global dipenuhi oleh platform daring yang menyediakan pekerjaan gig. India juga termasuk bagian dari ekspansi ini beserta kerumitan yang menyertainya. Di tengah meningkatnya ketidakpastian dan tekanan kerja, para kurir di India secara kolektif menuntut penghapusan layanan pengantaran 10 menit.

Perkembangan Ekonomi Gig di India

Perdagangan elektronik (e-commerce), terutama quick commerce yang mengutamakan kecepatan pengantaran, telah mengalami pertumbuhan pesat di India sejak pandemi COVID-19. Selama masa lockdown, platform daring membantu menghubungkan gudang-gudang kecil dengan konsumen secara aman dan cepat. Menurut kertas kebijakan NITI Aayog, sebanyak 7,7 juta pekerja terlibat dalam ekonomi gig India pada periode 2020–2021.

Seiring waktu, industri ini terus berkembang. Sekitar 890 juta penduduk India kini memiliki akses internet. Dengan angka sebesar itu, ruang digital menjadi arena baru bagi berbagai jenis layanan. Harga ponsel pintar yang semakin terjangkau dan peralihan ke sistem pembayaran digital turut memacu permintaan akan layanan yang serbacepat. Lebih jauh, ekspansi quick commerce juga ditopang oleh persaingan antar investor global.

Namun, pertarungan korporasi ini berdampak langsung pada pekerja gig kelas menengah yang nyaris tidak memiliki ruang tawar. Salah satu strategi paling kontroversial yang dikembangkan perusahaan-perusahaan tersebut adalah layanan pengantaran 10 menit, sebuah jargon pemasaran yang menjanjikan konsumen dapat berbelanja dan menerima bahan kebutuhan harian dalam hitungan menit, lewat kurir yang beroperasi dalam radius sekitar tiga kilometer dengan kecepatan kilat.

Penghentian Layanan Pengantaran 10 Menit

Lantas, perlawanan dari para kurir pun muncul. Asosiasi Pekerja Gig berbasis di India mengungkapkan bahwa masalah utama dari model layanan pengantaran 10 menit terletak pada praktik pengantaran multi-pesanan. Sistem otomatis yang tertanam dalam platform dirancang untuk menghukum dan menurunkan peringkat pekerja ketika terjadi keterlambatan. Sementara itu, peningkatan beban kerja yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja sering kali tidak disertai dengan kompensasi yang layak.

Lebih dari 200.000 kurir berbasis platform melakukan mogok kerja nasional pada hari terakhir tahun 2025. Menyusul gerakan kolektif tersebut, Menteri Ketenagakerjaan India, Mansukh Mandaviya, menyarankan platform quick commerce untuk mengakhiri batas waktu pengantaran yang kaku.

Setelah pertemuan dengan pemerintah, sejumlah platform pengantaran terkemuka memutuskan untuk menghapus model layanan pengantaran 10 menit dari sistem mereka. Langkah ini bahkan tidak serta-merta merugikan perusahaan. Sebaliknya, berkurangnya tekanan terhadap pekerja gig dan turunnya ekspektasi konsumen justru membuka ruang bagi perusahaan untuk merancang kerangka kerja yang lebih stabil dan konsisten demi keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Upaya Kolaboratif dalam Mengubah Lanskap Ketenagakerjaan

Serikat buruh di India memainkan peran penting dalam keberhasilan pencabutan model layanan pengantaran 10 menit. Di samping kampanye mereka yang berkelanjutan untuk perlindungan tenaga kerja, pemerintah dan perusahaan juga dituntut bekerja bersama guna memastikan pemenuhan hak-hak pekerja. Di tengah perubahan iklim, ketidakpastian global, dan kemajuan teknologi yang pesat, isu ini menjadi semakin mendesak.

Pada akhirnya, penyediaan perlindungan sosial, lingkungan kerja yang aman dan inklusif, serta upah yang adil bukanlah tanggung jawab satu pihak semata, melainkan hasil dari kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pekerjaan yang layak untuk semua.

Penerjemah:Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami