Yang Dibutuhkan untuk Mengarusutamakan Praktik Keberlanjutan di UMKM
Foto: Mizuno K di Pexels.
Di suatu tempat, seorang pemilik restoran mulai beralih ke pemasok lokal karena lebih cepat dan bahan yang didapat lebih segar. Di tempat lain, seorang perajin kulit berhenti menggunakan pewarna tertentu karena membahayakan kesehatan para pekerjanya. Sementara itu, sebuah usaha manufaktur kecil mulai mengurangi penggunaan energi karena tagihan listrik sudah terlalu memberatkan. Tidak semua pelaku usaha ini akan menyebut apa yang mereka lakukan sebagai praktik keberlanjutan (sustainability). Namun, pergeseran hijau (green shift) yang perlahan tumbuh di dalam usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai belahan dunia itu nyata adanya. Lantas, bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat diperluas dan bagaimana praktik keberlanjutan di UMKM dapat diarusutamakan?
Green Shift yang Senyap di UMKM
UMKM bukan catatan kaki dalam perekonomian global. Sektor ini mencakup 90% dari seluruh bisnis di dunia, menciptakan dua dari setiap tiga lapangan kerja, serta menopang penghidupan lebih dari dua miliar orang. UMKM juga menyumbang hingga 50% emisi global, yang berarti apa yang mereka lakukan, maupun yang tidak, secara kolektif memiliki dampak besar.
Menariknya, banyak usaha kecil sebenarnya sudah mulai bergerak untuk menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan. Sebuah studi mengenai praktik keberlanjutan di UMKM menemukan bahwa efisiensi sumber daya—seperti mengurangi limbah, menekan konsumsi energi, dan lebih selektif dalam pengadaan bahan—menjadi salah satu pintu masuk paling umum bagi usaha kecil untuk menerapkan keberlanjutan.
Dorongan di balik langkah-langkah tersebut seringkali bersifat praktis alih-alih ideologis. Mereka melakukannya untuk menekan ongkos, membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan pemasok, atau sekadar memenuhi regulasi setempat. Penelitian mengenai faktor pendorong keberlanjutan di UMKM juga menunjukkan bahwa tekanan dari konsumen, tuntutan rantai pasok, dan keinginan tulus untuk mengurangi dampak buruk terhadap komunitas sekitar menjadi alasan paling konsisten yang mendorong usaha kecil menerapkan praktik yang lebih ramah lingkungan. Yang paling menarik, perubahan-perubahan ini seringkali sudah terjadi jauh sebelum kerangka ESG formal dikenal luas.
Hal ini menunjukkan bahwa transisi hijau tidak harus menunggu strategi keberlanjutan korporasi besar “menetes ke bawah”. Dalam banyak kasus, pergeseran hijau yang senyap itu sudah berlangsung dalam bentuk-bentuk kecil. Ia tumbuh dari bawah, melalui usaha-usaha kecil yang merespons tekanan nyata dalam kehidupan sehari-hari komunitas mereka.
Realitas Keberlanjutan di UMKM
Meski demikian, gambaran besarnya jauh lebih rumit daripada sekadar cerita baik yang terlihat. Sebuah laporan penting yang diluncurkan pada COP29 oleh International Chamber of Commerce (ICC) dan Sage menunjukkan paradoks yang mencolok: meskipun 86% UMKM menganggap keberlanjutan penting bagi bisnis mereka, hanya 9,1% yang secara formal melaporkan dampak lingkungannya. Dua hambatan terbesar yang disebutkan adalah biaya dan kerumitan. Sayangnya, kedua hambatan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, alih-alih berkurang.
Kesenjangan antara niat dan tindakan ini paling terasa di negara berkembang. Sebuah studi kualitatif mengenai hambatan keberlanjutan lingkungan di UMKM negara berkembang menemukan bahwa keterbatasan finansial dan minimnya akses terhadap informasi menjadi kendala utama. Laporan OECD mengenai pelaporan keberlanjutan UMKM memaparkan situasi serupa. Laporan itu menunjukkan bahwa UMKM di negara berkembang menghadapi hambatan yang sangat berat: sumber daya terbatas, minimnya keahlian, serta beban menghadapi berbagai kerangka pelaporan sekaligus.
Hambatan-hambatan ini sejalan dengan kondisi di lapangan. Laporan ICC dan Sage mengungkapkan bahwa hanya 1,2% UMKM yang saat ini memiliki akses terhadap pembiayaan hijau, padahal instrumen tersebut dapat membantu mereka mengambil langkah yang lebih ambisius.
Selain itu, hingga beberapa waktu terakhir, kajian akademik lebih banyak berfokus pada UMKM di negara-negara kaya dibandingkan UMKM di Global Selatan—wilayah yang justru menghadapi tantangan paling berat sekaligus mempertaruhkan masa depan terbesar. Tanpa informasi dan pendidikan yang memadai, risiko greenwashing di kalangan UMKM juga meningkat ketika keberlanjutan hanya dipandang sebagai tren sesaat.
Menumbuhkan Potensi
Green shift memang nyata. Namun tanpa investasi yang sungguh-sungguh untuk membuat keberlanjutan dapat diakses—baik secara finansial, teknis, maupun bahasa—oleh UMKM yang menjadi tulang punggung sebagian besar perekonomian, perubahan ini akan tetap berlangsung senyap. Dan dalam konteks ini, “senyap” saja tidak cukup.
Jika pergeseran hijau ini ingin dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keputusan-keputusan individual yang terpisah, maka ia membutuhkan dukungan. Sebuah tinjauan sistematis mengenai keberlanjutan di UMKM menyoroti beberapa faktor penting yang memungkinkan perubahan tersebut terjadi, mulai dari akses pembiayaan, jaringan sesama pelaku usaha, hingga dukungan pemerintah. Sayangnya, banyak usaha kecil—terutama di negara berpendapatan rendah—belum mendapatkan dukungan yang memadai.
Bentuk dukungan itu sendiri juga penting untuk diperhatikan. Kebijakan publik perlu menjaga keseimbangan antara tuntutan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan penyediaan instrumen yang benar-benar membantu pelaku usaha melakukan perubahan.
Dalam hal pembiayaan, OECD mengidentifikasi pinjaman hijau, pinjaman berbasis keberlanjutan, insentif pajak, dan subsidi terarah sebagai instrumen paling efektif untuk membantu UMKM membiayai transisi hijau—terutama bila disalurkan melalui lembaga keuangan publik yang memang telah memiliki hubungan dengan pelaku usaha di tingkat akar rumput. Di Afrika Sub-Sahara, misalnya, skema blended finance (pembiayaan campuran) mulai menunjukkan potensinya. Skema ini menggabungkan pinjaman, masa tenggang pembayaran, dan pendampingan teknis langsung untuk membantu usaha agribisnis kecil menerapkan praktik yang lebih hijau tanpa terbebani biaya awal yang terlalu besar.
Selain itu, pendidikan dan penguatan kapasitas juga tidak kalah penting. Kesenjangan yang ada bukan sekadar soal kesadaran, melainkan juga soal kemampuan praktis. Dibanding langkah-langkah yang tidak terarah dan berjalan sendiri-sendiri, keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang matang mengenai perubahan realistis namun tegas akan jauh lebih efektif bagi usaha kecil. Hal ini mencakup pelatihan yang terarah bagi pemilik UMKM, para bankir, dan petugas kredit yang melayani mereka, agar pembiayaan hijau tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang hanya dirancang untuk korporasi besar.
Bagaimanapun, dunia sudah berubah, dan pelaku usaha pun sudah mulai bergerak. Kini, sistem di sekeliling merekalah yang harus mengejar ketertinggalan.
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Kerindangan sebagai Jalan Keadilan Iklim: Mengapa Jakarta Harus Menanam Banyak Pohon
Mendorong Transformasi Ketenagakerjaan dalam Agenda Ekonomi Hijau
Mengenali Bahaya Psikososial di Tempat Kerja
Seratus Tahun Sir David Attenborough: Suara yang Mengajak Dunia Merayakan dan Memelihara Alam
Menyusutnya Rak-Rak Es Antarktika di Tengah Krisis Iklim
Mengatasi Tantangan dalam Pergeseran menuju Ketahanan Rantai Pasok