Pindah ke tempat baru merupakan keputusan besar yang memengaruhi anak-anak dan remaja sama besarnya dengan apa yang dirasakan orang dewasa, bahkan seringkali lebih besar. Bagi banyak anak, migrasi membuka berbagai peluang, seperti akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, kondisi ekonomi yang lebih menjanjikan, serta kesempatan untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Namun di sisi lain, migrasi juga dapat membuat anak migran rentan terhadap isolasi sosial, diskriminasi struktural, dan risiko eksploitasi yang lebih tinggi. 

Kerentanan ini semakin besar ketika migrasi terjadi karena perpindahan paksa (displacement), bukan atas pilihan sendiri. Karena pengalaman setiap anak migran sangat beragam, perlindungan hukum yang kuat serta kebijakan yang inklusif menjadi kunci untuk memastikan hak setiap anak tetap terlindungi. Dalam kertas kebijakannya, UNICEF menguraikan sejumlah prioritas yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak dalam konteks migrasi.

Memahami Migran dan Migrasi Anak

Hingga kini belum ada definisi hukum yang berlaku secara universal mengenai istilah “migran”. Secara umum, istilah ini merujuk pada siapa pun yang tinggal di luar negara asalnya, termasuk mereka yang memiliki visa untuk bekerja, menempuh pendidikan, atau reunifikasi keluarga. Untuk memberikan acuan yang lebih seragam, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA) mendefinisikan migran jangka panjang sebagai seseorang yang berpindah ke negara lain dan tinggal di sana selama sedikitnya 12 bulan.

Anak-anak dan remaja telah lama menjadi bagian dari arus migrasi lintas negara, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. UNICEF memperkirakan saat ini terdapat sekitar 37 hingga 42 juta anak migran di seluruh dunia. Sebagian dari mereka bermigrasi bersama orang tua demi memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, sebagian lainnya terpaksa meninggalkan negara asal akibat konflik, bencana, atau kondisi berbahaya lain yang mengancam keselamatan mereka.

Risiko yang Dihadapi Anak Sepanjang Perjalanan Migrasi

Perjalanan migrasi dapat memaparkan anak pada berbagai risiko yang memengaruhi keselamatan fisik maupun kesejahteraan psikologis mereka. Mulai dari proses administratif sebelum keberangkatan hingga tahap kepulangan, setiap fase migrasi dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang dan kualitas hidup anak.

Salah satu persoalan paling mendesak adalah penahanan imigrasi, yang membatasi kebebasan seseorang tanpa persetujuan yang tidak selalu berkaitan dengan tindak pidana, dan seringkali semata-mata didasarkan pada status keimigrasian. Bagi anak, praktik ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan perkembangan mereka karena membatasi kebebasan, mengganggu kehidupan keluarga, serta mengurangi kesempatan untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi.

Dalam sejumlah kasus migrasi, anak juga menghadapi tantangan ketika menjalani proses return (kepulangan) dan reintegrasi. Return mengacu pada proses kembali ke negara asal, sedangkan reintegrasi adalah upaya membangun kembali kehidupan di tengah masyarakat. Sayangnya, dalam proses ini kebutuhan anak kerap terabaikan sehingga mereka rentan mengalami gangguan kesehatan mental, diskriminasi, eksklusi sosial dan ekonomi, eksploitasi, hingga berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, UNICEF merekomendasikan pendekatan yang berpusat pada anak di setiap tahapan migrasi. Pendekatan ini mencakup penghentian praktik penahanan imigrasi terhadap anak dan menggantinya dengan pengasuhan berbasis komunitas maupun penyediaan tempat tinggal yang tetap menghormati hak-hak anak, keluarga, dan masyarakat. Begitu pula proses kepulangan dan reintegrasi harus didasarkan pada pendekatan berbasis hak anak. Bentuk implementasinya dapat berbeda sesuai konteks budaya maupun kondisi setempat, tetapi secara prinsip harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menyediakan dukungan reintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.

Selain itu, UNICEF juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan migrasi yang berorientasi pada keluarga secara lebih luas. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memperluas jalur migrasi yang aman dan legal, menyederhanakan prosedur reunifikasi keluarga, serta memperkuat kerja sama lintas negara dalam menangani kasus anak tanpa pendamping.

Mendorong Inklusi dan Pembangunan Jangka Panjang

Keberhasilan migrasi tidak berhenti ketika seseorang tiba di negara tujuan. Yang tidak kalah penting adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang dan menjalani kehidupan yang layak setelah mereka menetap. Namun, hingga kini banyak anak migran masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai layanan dasar lainnya. Hambatan tersebut bisa bersifat situasional, seperti kendala bahasa maupun keterbatasan ekonomi. Ada pula hambatan yang bersifat struktural, misalnya persyaratan administratif yang rumit atau praktik diskriminatif. Apa pun bentuknya, hambatan tersebut dapat mengganggu kesejahteraan dan perkembangan anak.

Untuk mendorong inklusi serta pembangunan jangka panjang, UNICEF mendesak pemerintah menjamin akses yang setara terhadap layanan-layanan dasar bagi seluruh anak migran, tanpa memandang status keimigrasian mereka. Selain itu, kertas kebijakan tersebut juga menekankan pentingnya menciptakan peluang transisi dari pembelajaran menuju dunia kerja (learning-to-earning) bagi anak dan remaja migran. Hal ini berarti memperluas akses terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan melalui sistem pembelajaran yang fleksibel, lingkungan belajar yang aman, serta kolaborasi dengan sekolah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Upaya-upaya tersebut akan membantu memastikan anak migran memiliki kesempatan dan dukungan yang mereka perlukan untuk berkembang di komunitas baru.

Memperkuat Sistem Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak migran tidak cukup hanya dengan menangani kasus per kasus. Perlindungan yang efektif membutuhkan sistem perlindungan anak yang kuat, mampu mengidentifikasi risiko, mengoordinasikan bantuan, serta memberikan respons yang tepat di setiap tahapan migrasi. Namun, banyak negara masih menghadapi tantangan akibat terbatasnya data mengenai anak migran dan lemahnya koordinasi lintas negara. Kekosongan tersebut menyulitkan penyusunan kebijakan berbasis bukti sekaligus menghambat perlindungan yang berkesinambungan bagi anak-anak yang sedang berpindah.

Untuk memperkuat sistem perlindungan anak, UNICEF menekankan pentingnya investasi dalam pengumpulan data yang akurat dan dapat diandalkan mengenai anak migran. Data yang lebih baik memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan anak, mengidentifikasi kesenjangan perlindungan, serta merancang kebijakan yang berbasis bukti.

Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu menerapkan pendekatan berbasis rute dalam perlindungan anak. Penguatan institusi nasional, perluasan akses terhadap layanan dukungan dasar, serta peningkatan kerja sama lintas negara menjadi elemen yang sangat penting. Langkah-langkah tersebut akan membangun sistem perlindungan yang lebih terkoordinasi dan efektif dalam menjaga hak-hak anak sepanjang perjalanan migrasi mereka.

Praktik Baik dalam Perlindungan Anak Migran

Sejumlah negara telah menerapkan praktik positif yang sejalan dengan rekomendasi UNICEF dalam melindungi anak migran. Thailand, misalnya, berhasil membuat kemajuan signifikan melalui kebijakan yang secara drastis mengurangi praktik penahanan imigrasi terhadap anak. Sebagai pengganti penahanan, pemerintah Thailand menerapkan berbagai bentuk pengasuhan alternatif. Bergantung pada kondisi masing-masing anak, mereka dapat ditempatkan di rumah singgah anak dan keluarga yang dikelola Department of Children and Youth, dipertemukan kembali dengan keluarganya, atau memperoleh dukungan melalui program berbasis masyarakat.

Yordania juga melakukan investasi besar untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Salah satu contohnya adalah penerapan prinsip non-diskriminasi, yang menjamin setiap anak memperoleh perlindungan hukum dan layanan pengasuhan tanpa memandang kewarganegaraan, status hukum, maupun identitas mereka.

Mewujudkan Perlindungan yang Lebih Efektif bagi Anak Migran

Berbagai kerangka hukum dan kebijakan internasional sebenarnya telah menyediakan fondasi yang kuat untuk melindungi hak-hak anak migran. Meski demikian, pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak migran masih terus terjadi di banyak belahan dunia. Kenyataan ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat sekaligus kerja sama yang lebih erat antara negara-negara dan organisasi internasional. Kebutuhan akan kolaborasi yang berkelanjutan serta penerapan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia, seperti inklusi dan non-diskriminasi, menjadi semakin mendesak.

Pada akhirnya, standar dan kerangka kebijakan tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif semata. Hanya dengan komitmen bersama, hak-hak dan kepentingan terbaik seluruh anak di dunia, termasuk anak-anak migran dalam kehidupan sehari-hari mereka, akan dapat benar-benar terlindungi.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami