SMA Unggulan Garuda dan Isu Pendidikan yang Lebih Fundamental

Akses pendidikan yang merata dan adil adalah salah satu aspek kunci untuk menciptakan generasi masa depan yang lebih baik, dengan tidak meninggalkan seorang pun di belakang. Menyangkut hal ini, pemerintah sedang menyiapkan program SMA Unggulan Garuda (SUG) yang diklaim sebagai upaya untuk menyediakan akses terhadap pendidikan berkualitas secara merata di Indonesia. Namun, dengan berbagai isu fundamental yang belum teratasi, mungkinkah SUG dapat menjawab masalah ketimpangan akses pendidikan berkualitas di Indonesia?

SMA Unggulan Garuda

Rencananya, pemerintah akan membangun 40 Sekolah Unggulan Garuda (SUG), yang ditargetkan hingga tahun 2029. Pada tahap awal, empat sekolah akan dibangun di Nusa Tenggara Timur, Ibu Kota Nusantara, Sulawesi Utara, dan Bangka Belitung. Program ini memiliki dua skema yakni membina sekolah-sekolah yang sudah ada dan membangun sekolah-sekolah baru dari nol.

Rencana awal alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp 2 triliun sebelum mengalami pemangkasan hingga 60% menjadi Rp 800 miliar akibat efisiensi APBN 2025. Kehadiran SUG diharapkan dapat mengatasi ketertinggalan pada bidang Sains dan Teknologi hingga peningkatan perekonomian. SUG dicanangkan sebagai sekolah pra-universitas di mana para siswanya akan dipersiapkan untuk berkuliah di perguruan tinggi terbaik dunia.

Masalah Pendidikan yang Lebih Fundamental

Namun, ada banyak masalah yang lebih fundamental dan mendesak dalam dunia pendidikan di Indonesia yang belum teratasi dan berlarut-larut hingga saat ini. Secara umum, kondisi pembelajaran di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal dibanding negara-negara di dunia, setidaknya berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA). Meskipun perspektif dan kerangka penilaian dari OECD ini masih banyak diperdebatkan, kondisi pendidikan di Indonesia tetap membutuhkan perbaikan, terutama dari segi akses, kualitas, dan infrastruktur.

Di berbagai wilayah pelosok dan terpencil Indonesia, akses jalan dan berbagai infrastruktur lainnya juga masih menjadi hambatan. Banyak siswa yang masih kesulitan untuk bersekolah sehari-hari karena akses jalan yang tidak memadai. Pada saat yang sama, kekurangan jumlah guru, terutama guru berkualitas di daerah pelosok dan terpencil, juga menjadi masalah serius. Sekolah-sekolah di wilayah ini sering kali bergantung pada tenaga honorer dengan upah yang sangat rendah. Pada tahun 2024, masih ditemukan guru yang hanya menerima upah Rp 66 ribu per bulan. Jumlah guru yang terbatas membuat beban mengajar semakin berat dan kualitas pendidikan menjadi sulit ditingkatkan.

Selain itu, masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan dan kekurangan bangunan kelas. Pada tahun ajaran 2022-2023, misalnya, total ruang kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengalami kerusakan sebanyak 61.432 bangunan. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga mengalami kondisi serupa.

Lebih lanjut,  degradasi karakter siswa juga merupakan masalah serius yang tidak dapat diabaikan. Sebab, tidak hanya tentang kecerdasan kognitif, pendidikan yang berhasil adalah tentang bagaimana mendidik dan melatih siswa agar memiliki kecerdasan emosional dan afeksi yang memadai. Hari ini, semakin sering terjadi kekerasan yang melibatkan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, mulai dari perundungan, kekerasan fisik seperti tawuran dan siswa menganiaya guru, hingga siswa memperkosa teman sebaya.

Mengatasi Isu yang Lebih Mendesak

Anggaran pendidikan mestinya difokuskan untuk mengatasi berbagai isu mendesak dan lebih fundamental guna terwujudnya pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa program serta kebijakan terkait pendidikan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh akar persoalan. Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah-sekolah yang telah lama berdiri terus ditingkatkan kualitasnya, meningkatkan aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru secara berkala, serta memperhatikan kelayakan infrastruktur pendukung lainnya.

Editor: Abul Muamar