Bagaimana Selandia Baru Berantas Perbudakan Modern

Foto oleh Tim Mossholder di Unsplash
Apa yang ada dalam benak Anda ketika mendengar kata perbudakan? Kita mungkin menganggapnya sebagai persoalan masa lalu atau kebiasaan mengerikan yang harus kita pelajari sewaktu mengikuti pelajaran sejarah. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat setidaknya masih ada 40,3 juta orang terperangkap dalam perbudakan pada 2016.
Perbudakan modern masih ada, bahkan di negara-negara maju. Di Selandia Baru, upaya untuk memberantas perbudakan modern sedang berlangsung.
Sistem Audit yang Lebih Baik
Saat ini, ada peningkatan kebutuhan dari konsumen, pemerintah, dan investor agar bisnis memastikan rantai pasok mereka tidak terlibat dalam eksploitasi pekerja. Maka, perusahaan pun perlu melakukan audit secara berkala sebagai bukti kepatuhan.
Namun, melakukan audit di ranah sosial bisa jadi cukup problematik. Para majikan dapat menyembunyikan kondisi yang sebenarnya dengan memilih secara licik para pekerja yang diwawancarai dan mengatur kondisi tempat kerja yang bagus pada hari audit. Ethical VOICE usungan Ask Your Team memandang perlunya sistem audit yang lebih baik.
Perusahaan berbasis di Selandia baru tersebut mengembangkan platform survei untuk membantu memberantas perbudakan modern. Fokus utama Ethical VOICE adalah memberikan kesempatan bagi setiap pekerja dalam suatu perusahaan untuk memberi masukan secara bebas dengan fitur anonim yang disediakan.
Tidak cuma itu, platform tersebut juga dapat diakses secara daring serta mobile-friendly. Nantinya, Ethical Voice akan menyediakan data dan masukan yang lebih komprehensif, efektif, dan inklusif, daripada metode audit yang biasa.
Perusahaan tersebut bermitra dengan New Zealand’s Apples and Pears untuk menguji coba Ethical VOICE di lima perusahaan apel, mencakup 1.524 pekerja di Hawke’s Bay. Proyek percontohan ini menghasilkan rata-rata 84% kepuasan di seluruh pertanyaan, sehingga dianggap berhasil menurut Gary Jones, Manajer Kebijakan dan Strategi Perdagangan di NZ Apples and Pears, sebagaimana dikutip dari Scoop.
Regulasi yang Lebih Baik
Pada skala nasional, pemerintah Selandia Baru telah meluncurkan Plan of Action against Forced Labour, People Trafficking and Slavery (Rencana Aksi melawan Kerja Paksa, Perdagangan Manusia dan Perbudakan) pada 2021. Rencana Aksi tersebut menguraikan 28 tindakan yang akan dilakukan lembaga pemerintah hingga tahun 2025. Pengambilan kebijakan saat ini masih digodok dalam Rencana Aksi untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan untuk mengatasi perbudakan modern, baik di Selandia Baru maupun di ranah internasional.
Pemerintah Selandia Baru akan membuka periode konsultasi publik terkait legislasi tersebut. Dengan masukan dari masyarakat umum, pemerintah ingin menemukan cara terbaik memfasilitasi dan mendorong praktik yang mendukung keadilan di dalam rantai pasokan; dampak, manfaat, dan biaya proposal seluruh individu; serta cara-cara terbaik untuk merancang dan mengimplementasikan proposal itu. Periode konsultasi akan berakhir pada 7 Juni 2022.
Masa depan yang lebih baik bagi pekerja
Menyaksikan para pekerja saat ini masih ditolak hak-haknya adalah kenyataan yang mengerikan dan memprihatinkan. Melindungi pekerja dari eksploitasi merupakan tanggung jawab pemerintah, yang hanya dapat diwujudkan dengan kerjasama dan inisiatif dari bisnis serta umpan balik dari masyarakat umum. Bagaimana pun, kita tidak dapat benar-benar mencapai kemajuan menuju dunia yang lebih adil kalau tidak bergotong-royong melindungi hak-hak fundamental setiap orang, termasuk soal pekerjaan yang layak.
Editor: Abul Muamar
Penerjemah: Gayatri W.M
Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.
Madina adalah Asisten Manajer Publikasi Digital di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Madina memiliki 3 tahun pengalaman profesional dalam publikasi digital internasional, program, dan kemitraan GNA, khususnya dalam isu-isu sosial dan budaya.