Konferensi Tingkat Tinggi Asia Zero Emission Community (AZEC) di Kuala Lumpur pada akhir Oktober lalu menghadirkan komitmen besar menuju Asia bebas emisi dengan transisi energi yang adil dan inklusif. Namun di balik kerja sama ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia justru melihat bayangan masa depan yang tak sepenuhnya hijau. Pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada pertanyaan besar:bagaimana memastikan kolaborasi lintas negara ini benar-benar mengarah pada keadilan iklim, bukan memperpanjang napas energi fosil?

Janji Besar dari AZEC

Di tengah upaya global dalam mempercepat transisi energi, negara-negara Asia terus memperkuat kolaborasi strategis melalui Asia Zero Emission Community (AZEC). Kolaborasi ini digagas oleh Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, pada tahun 2022 sebagai wadah untuk mendorong dekarbonisasi di wilayah Asia. Pada forum ketiga AZEC yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir Oktober 2025, Indonesia bersama negara-negara ASEAN lain menandatangani berbagai komitmen ambisius sebagai langkah menuju nol emisi. Komitmen ini juga ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan transisi yang adil bagi semua, serta percepatan implementasi yang nyata.

Di atas kertas, AZEC terdengar menjanjikan. Konsep “One Goal, Various Pathways” memberi setiap negara kebebasan memilih jalannya sendiri menuju target net-zero emission, dengan jalur yang sesuai dengan kondisi nasional masing-masing. Peluang berupa pembiayaan transisi hingga kerja sama riset energi yang turut menyertai kolaborasi ini juga tampak menggiurkan bagi Indonesia.

Namun di balik optimisme itu, kekhawatiran mencuat ke permukaan. Tanpa pengawasan dan regulasi yang tepat, alih-alih mempercepat dekarbonisasi, komitmen-komitmen ini dinilai dapat membuka ruang bagi negara untuk tetap bergantung pada energi fosil dalam jangka panjang.

Ketika Transisi Tak Sepenuhnya Hijau

Menanggapi forum yang baru saja digelar, jaringan masyarakat sipil di Indonesia memiliki pendapat yang bertentangan dengan optimisme AZEC. Komitmen-komitmen tersebut dianggap sebagai inisiatif yang masih kabur arah keberpihakannya terhadap energi bersih. Mereka menyoroti sebagian besar proyek di bawah payung AZEC masih bertumpu pada teknologi rendah karbon yang tetap berbasis fosil, seperti co-firing amonia di PLTU batubara dan Carbon Capture and Storage (CCS).

Meski secara teknis dapat menurunkan emisi sebagian, dua teknologi ini dinilai sebagai “solusi palsu” karena hanya memperpanjang umur batubara. Selain biayanya yang tinggi dan belum terbukti efektivitasnya dalam skala besar, pendekatan tersebut berisiko menggeser prioritas pendanaan publik dari investasi energi terbarukan yang lebih berkelanjutan, seperti surya dan angin.

Kekhawatiran lain datang dari sisi tata kelola. AZEC dinilai minim partisipasi publik dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Lebih jauh, masyarakat turut menilai bahwa inisiatif ini hanya akan meningkatkan risiko debt distress bagi negara akibat ketergantungan terhadap teknologi negara lain dan model pembiayaan berbasis utang.

Di tengah ambisi nol emisi, kritik ini menjadi pengingat bahwa transisi energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung dampaknya.

Jalan Menuju Transisi Energi yang Adil

Kritik terhadap AZEC harus dimaknai sebagai dorongan untuk memperkuat akuntabilitas. Baik pemerintah maupun masyarakat sipil memiliki peran penting agar kerja sama lintas negara ini benar-benar mengarah pada keadilan.

Bagi pemerintah, langkah mendesak adalah memastikan setiap proyek di bawah AZEC selaras dengan komitmen phase-out energi fosil. Setiap rencana kerja sama teknologi rendah karbon perlu melalui kajian dampak lingkungan yang terbuka, transparansi pendanaan, dan partisipasi publik sejak tahap awal. Pemerintah juga dapat menjadikan AZEC sebagai momentum untuk memperluas investasi di energi terbarukan murni, seperti panas bumi dan tenaga surya, serta mendorong riset inovatif seperti riset terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Sementara bagi masyarakat sipil, langkah berikutnya adalah memperkuat advokasi publik agar transisi energi tetap berpihak pada keadilan dan keberlanjutan. Pemantauan terhadap proyek-proyek yang mengatasnamakan transisi juga penting untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang dirugikan.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah yang terbuka dan masyarakat yang aktif menjadi kunci agar setiap kerja sama energi berjalan transparan dan tidak muncul sebagai solusi palsu untuk target net-zero emission.

Editor: Abul Muamar

GNA Membership Banner

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami

Niken Pusparani Permata Progresia

+ posts

Niken is a Reporter and Research Assistant at Green Network Asia. She is an energy engineering student at the Kaiserslautern University of Applied Science, Germany. She has a strong interest in energy transition and clean energy solutions.