Darurat Kebakaran Hutan di Tengah Kemarau Panjang dan Bagaimana Mengatasinya - Green Network Asia

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi persoalan yang terus berulang, terutama di musim kemarau, dan merusak hutan-hutan di Indonesia. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mencatat 119.731 titik panas di lima provinsi sepanjang September 2023. Timbulan asap dari adanya karhutla tak hanya berdampak serius bagi warga sekitar namun juga bagi negara tetangga. Perlu upaya lebih serius dari pihak terkait untuk mengatasi dan mencegah bencana karhutla.

Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Indonesia menjadi langganan karhutla ketika musim kemarau tiba. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karhutla di Indonesia lebih banyak disebabkan karena ulah manusia dibanding fenomena alam. Musim kemarau biasanya dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan perkebunan dengan dalih meningkatkan aktivitas ekonomi.

Karhutla di Indonesia mencapai puncaknya pada Agustus lalu. Yayasan Madani Berkelanjutan mencatat, akumulasi angka Area Indikatif Terbakar sepanjang Januari-21 Agustus 2023 mencapai 262 ribu hektare (ha). Angka ini sudah melampaui luas lahan terbakar tahun lalu, yakni 204 ribu ha. Kenaikan luas Area Indikatif Terbakar (AIT) yang cukup ekstrem terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dengan kenaikan 30 kali lipat pada Agustus dibandingkan Juni 2023. Sementara itu, dua dari sepuluh provinsi dengan total AIT terluas, yaitu Aceh dan Papua, belum menetapkan status Siaga Darurat Karhutla.

Karhutla juga sering dikaitkan dengan aktivitas pembukaan lahan secara tidak bertanggung jawab. Berdasarkan catatan Yayasan Madani Berkelanjutan, tahun politik menjadi tahun dengan angka penerbitan izin lingkungan yang meningkat hingga ratusan kali lipat.

Indikasi lainnya, terjadi peningkatan angka AIT di wilayah izin dan konsesi perkebunan sawit pada periode tersebut. Luas AIT di konsesi perkebunan sawit naik 24 kali lipat, di area Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Alam (PBPH-HA) naik 17 kali lipat, di PBPH-HT (hutan tanaman) dan konsesi minerba masing-masing naik 15 kali lipat, dan di konsesi migas naik 10 kali lipat.

Indonesia juga sedang dihadapkan pada fenomena El-Nino yang akan menyebabkan kekeringan dan bisa memperparah karhutla. Secara historis, El-Nino menyebabkan karhutla dengan skala yang luas. Pada 2015 dan 2019, fenomena El-Nino yang cukup ekstrem memperparah karhutla dengan area terbakar mencapai 2,6 juta ha pada 2015 dan 1,6 juta ha pada 2019.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Karhutla berdampak signifikan bagi kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi. Asap karhutla dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat ada 189.111 kasus ISPA yang dialami warga Kalimantan Selatan selama Januari-September 2023 akibat asap karhutla.

Selain itu, asap karhutla juga mendorong peningkatan timbulan emisi yang semakin memperparah perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, emisi karbon di Indonesia pada 2021 imbas karhutla mencapai 41,4 juta ton CO2e.

Pada aspek ekonomi, karhutla menimbulkan kerugian bagi Indonesia yang diperkirakan mencapai USD16,1 miliar pada 2015. Nilai tersebut dua kali lipat dibandingkan dengan biaya rekonstruksi Provinsi Aceh pasca-tsunami 2004 dan setara dengan 1,9 persen PDB Indonesia.

Karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, hingga kerusakan lingkungan, namun berpotensi mengganggu stabilitas negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

Pencegahan dan Penanggulangan

Upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla membutuhkan kolaborasi dan kerja cepat seluruh stakeholder terkait. Pemerintah Indonesia melalui KLHK memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diberi nama tim Manggala Agni. Per 2017, terdapat 1.980 anggota Manggala Agni yang tersebar di 37 daerah operasi. Namun, mengingat luasnya wilayah Indonesia, jumlah personel tersebut bisa dibilang terlalu kecil.

Pemerintah juga telah meresmikan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) atau Pusat Koordinasi Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Tingkat Regional ASEAN, di Jakarta, pada 5 September 2023. Meski demikian, relevansi lembaga ini masih perlu diuji di tengah ancaman karhutla yang semakin meluas.

Madani Berkelanjutan memberikan sejumlah langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi karhutla di Indonesia, yaitu: :

Meningkatkan upaya intensif pencegahan dan penanggulangan karhutla di daerah-daerah dengan akumulasi AIT terbesar.
Menetapkan Siaga Darurat Karhutla di Provinsi Aceh dan Papua.
Memprioritaskan pemadaman dan penanganan asap di area ekosistem gambut yang terindikasi terbakar dan memasukkan ke dalam Peta Prioritas Restorasi Gambut 2024.
Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di area izin dan konsesi dengan penekanan pada wilayah izin perkebunan sawit, PBPH-HT, dan konsesi migas.
Menghentikan pemberian izin di area hutan alam dan ekosistem gambut sepanjang tahun politik 2024 dan memeriksa perizinan yang tumpang-tindih.
Meningkatkan langkah pencegahan karhutla yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).