ISSB Luncurkan Standar Baru Laporan ESG: Bagaimana di Asia Tenggara?
Foto: Ben Thai di Unsplash
Penyampaian laporan ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) sangat penting bagi perusahaan atau organisasi sebagai bagian dari tanggung jawab atas dampak bisnis mereka. Laporan ESG merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk itu, laporan ESG memerlukan standar dan kerangka kerja untuk memastikan kredibilitasnya. Pada Juni 2023, Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB) mengeluarkan standar baru laporan ESG dan mengajak negara-negara Asia untuk ikut menerapkannya.
Standar Baru ISSB
ISSB mengeluarkan dua standar pertama untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap pengungkapan perusahaan tentang keberlanjutan di samping laporan keuangan. Standar-standar ini dikembangkan dengan umpan balik pasar yang luas, sebagai respons atas seruan dari G20, Dewan Stabilitas Keuangan, Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO), dan komunitas investasi.
Dua standar tersebut adalah IFRS S1 dan IFRS S2, yang memiliki pokok bahasan berbeda namun dirancang untuk diterapkan bersama. IFRS S1 memberikan persyaratan pengungkapan dalam membahas dampak risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Sedangkan IFRS S2 menyatakan pengungkapan terkait perubahan iklim secara spesifik.
ISSB juga telah membentuk Kelompok Implementasi Transisi untuk membantu perusahaan dalam menerapkan standar baru tersebut. Meskipun kebanyakan perusahaan besar menggunakan standar Global Reporting Initiative (GRI), kedua kerangka kerja tersebut masih dapat disandingkan untuk pengungkapan keberlanjutan yang lebih efisien.
Penerapan Standar ISSB di Asia Tenggara
Pada tahun 2022, 85% dari 100 perusahaan terdaftar terbesar yang dijadikan sampel di ASEAN mengadopsi standar GRI. Jika GRI lebih fokus pada ‘materi dampak’, ISSB lebih fokus pada ‘materi keuangan’. Oleh karena itu, ISSB menawarkan laporan keuangan yang lebih praktis dengan dampak berkelanjutan untuk melengkapi kelemahan dalam standar lainnya.
Sebagai pusat bisnis terkemuka di kawasan ini, Singapura memimpin dalam memperkenalkan Standar ISSB. Singapura menjadi tuan rumah sesi pengembangan kapasitas dalam Forum Pasar Modal ASEAN (ACMF) yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Singapura.
Setali tiga uang, Malaysia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi standar ISSB dalam Kerangka Pelaporan Keberlanjutan Nasional (NSRF) mereka. Kerangka kerja yang diusulkan oleh komite di Malaysia menawarkan fleksibilitas bagi organisasi untuk memilih standar yang paling selaras dengan kebutuhan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.
Untuk Semua dan Oleh Semua
Laporan ESG dapat membantu mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Namun, penting untuk melibatkan semua pihak di semua level bisnis, tanpa meninggalkan seorang pun di belakang.
Sejauh ini, praktik bisnis berkelanjutan masih menjadi tantangan bagi sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena keterbatasan sumber daya dan keahlian. Upaya pendidikan dan pengembangan kapasitas diperlukan untuk mendukung UMKM dalam perjalanan keberlanjutan mereka, seperti membuat laporan ESG yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Standar ISSB dan standar pelaporan lainnya harus membuat kerangka kerja mereka dapat diakses dan disesuaikan serta membantu dunia usaha dalam penerapannya, menjembatani kesenjangan dalam menjadikan pelaporan ESG sebagai standar dalam praktik bisnis berkelanjutan.
Editor: Nazalea Kusuma
Penerjemah: Abul Muamar
Versi asli artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di platform media digital Green Network Asia – Internasional.
Dandy is a Reporter at Green Network Asia. He is currently studying undergraduate program of Materials Engineering at Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS).

Menggeser Paradigma: Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan di Indonesia
Mengulik Kemajuan Teknologi sebagai Pengganti Uji Coba pada Hewan
Kosmologi Desa dan Paradigma Transkonstruktif untuk Pemulihan Subjek Ekologi
Mengatasi Konsumsi Berlebihan untuk Perubahan Transformasional
Food Estate: Mimpi Lumbung Pangan, Nyata Lumbung Masalah
Reformasi Subsidi Perikanan dan Harapan Baru bagi Keberlanjutan Laut