Laporan SDGs 2023: Pencapaian dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia - Green Network Asia

Dunia kini memasuki era Dekade Aksi (Decade of Action) dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk mengukur sejauh mana pencapaian yang telah diraih, diperlukan laporan yang dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menentukan langkah selanjutnya yang perlu diambil. Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023 memberikan gambaran dan analisis mengenai kondisi terkini, tantangan, dan kebijakan mendatang yang diperlukan dalam mencapai target SDGs di Indonesia.

Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim, persoalan tata kelola, masalah ketimpangan pembiayaan, hingga perkembangan teknologi merupakan beberapa tantangan yang paling signifikan.

Perubahan iklim telah meningkatkan potensi bencana alam, kepunahan spesies, kerawanan pangan, hingga memperburuk kondisi kemiskinan dan memaksa banyak orang mengungsi. Ketimpangan pembiayaan turut memperburuk keadaan.

Permasalahan praktik tata kelola yang buruk juga menghambat pencapaian berbagai tujuan pembangunan. Korupsi dan kurangnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya alam dapat mengurangi keberlanjutan ekonomi dan merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan tantangan yang tidak kalah serius. Meskipun membuka banyak peluang, perkembangan teknologi telah meningkatkan risiko kejahatan dan penyebaran misinformasi dan disinformasi yang dapat mengancam perdamaian. Selain itu, masih ada kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi baru.

Perkembangan Pencapaian SDGs di Indonesia

Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023 memaparkan pencapaian berikut:

Tujuan 1: Meski menurun, tingkat kemiskinan ekstrem masih belum mendekati nol persen sebagaimana ditargetkan pemerintah pada 2024.
Tujuan 2: Prevalensi stunting balita terus menurun, namun belum mencapai target yang ditetapkan. Kesenjangan antar provinsi masih menjadi tantangan.
Tujuan 3: Masih terdapat kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
Tujuan 4: Angka siswa yang mengalami perundungan meningkat.
Tujuan 5: Kasus perkawinan anak di pedesaan masih tinggi, perempuan yang duduk di posisi manajerial cenderung stagnan, dan masih terdapat kesenjangan akses perempuan terhadap teknologi informasi.
Tujuan 6: Indeks Kualitas Air dan penurunan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) menurun.
Tujuan 7: Bauran energi terbarukan dan intensitas energi primer belum mencapai target.
Tujuan 8: Angka pengangguran masih tinggi dan upah rata-rata per jam pekerja membutuhkan perhatian khusus.
Tujuan 9: Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, industrialisasi inklusif, akses keuangan bagi industri kecil, peningkatan teknologi dan inovasi, serta akses internet universal masih rendah.
Tujuan 10: Anggaran untuk perlindungan sosial menurun.
Tujuan 11: Jumlah kematian terdampak bencana dan tingkat kejahatan berkurang. Namun, pengelolaan sampah masih menjadi persoalan.
Tujuan 12: Tingkat penggunaan merkuri menurun, dan aktivitas daur ulang meningkat. Namun, persentase pengurangan limbah pangan dan limbah perusahaan belum mencapai target.
Tujuan 13: Tingkat adopsi dan penerapan strategi penanggulangan bencana meningkat.
Tujuan 14: Kawasan konservasi laut diperluas, kepatuhan industri kelautan meningkat, dan jumlah sampah yang terbuang ke laut menurun.
Tujuan 15: Tutupan hutan meningkat, kelompok pengelola hutan bertambah, dan angka perburuan ilegal menurun.
Tujuan 16: Persentase orang penerima bantuan hukum meningkat. Namun, tingkat kejahatan pembunuhan dan kematian disebabkan konflik juga meningkat.
Tujuan 17: Pengguna internet dan proporsi volume remitansi TKI menurun.

Memperkuat Data

Secara keseluruhan, laporan tersebut menyebut bahwa 62% (138 indikator) telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024. Meski begitu, jalan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan masih terbentang jauh di depan. Partisipasi dan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, bisnis, hingga masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam mencapai target-target tersebut.

Laporan tersebut menekankan pentingnya penguatan data untuk memastikan akurasi kebijakan dan implementasi pembangunan untuk mengejar ketertinggalan di tengah tenggat waktu Agenda 2030. Koordinasi dan sinergi antar-lembaga baik di tingkat nasional hingga daerah merupakan hal yang krusial untuk mendukung langkah ini.

Editor: Abul Muamar