Ikan Hiu Bukan untuk Ditangkap
Penelitian Dosen IPB mengungkap pentingnya regulasi mengenai perikanan hiu di Indonesia dalam bentuk pengaturan secara spasial dan pengaturan teknis untuk melindungi hiu dari penangkapan besar-besaran.... Baca Selengkapnya
Kelompok Masyarakat Sipil
GAWIREA: Mendorong Peran Perempuan Wujudkan Energi Berkelanjutan di Desa Melalui Pendidikan
GAWIREA memberdayakan perempuan melalui pendidikan non-formal untuk menggunakan energi terbarukan sebagai sumber pendapatan, serta memungkinkan desa menjadi mandiri secara ekonomi dan energi.... Baca Selengkapnya
INKURI Luncurkan 12 Bisnis Lestari untuk Dukung Ekonomi Berkelanjutan di Bali
INKURI menjaring 263 anak muda Bali usia 18-35 tahun untuk membangun ide bisnis mereka dengan mengedepankan kearifan dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta pengupayaan pelestarian lingkungan.... Baca Selengkapnya
Dialog Sosial untuk Transisi Energi Berkeadilan Bagi Pekerja
Pemerintah dan pengusaha harus duduk bersama pekerja untuk menghasilkan regulasi atau peraturan-peraturan yang mampu mengakomodir kepentingan tiap-tiap pihak agar tercapai transisi energi yang berkeadilan bagi pekerja.... Baca Selengkapnya
Pengasuhan Anak di Masa Krisis Kemanusiaan
Anak-anak berhak mendapatkan ruang dan kesempatan untuk bermain, belajar, dan membangun hubungan bahkan dalam masa krisis. Laporan Childcare in Humanitarian Crises UNICEF mengulik bagaimana hal-hal tersebut dapat diwujudkan dalam keadaan darurat akut.... Baca Selengkapnya
Piala Dunia 2022: Perihal Perlakuan Tak Layak terhadap Pekerja Migran dan Greenwashing
Para pakar mempertanyakan Strategi Keberlanjutan Piala Dunia Qatar 2022.... Baca Selengkapnya
Gandum Al-Barakeh untuk Kedaulatan dan Warisan Pangan Yordania
Di Yordania, program Gandum Al-Barakeh mengembalikan kekuatan dan keterhubungan rakyat dengan tanah dan warisan mereka yang telah lama hilang lewat menanam gandum.... Baca Selengkapnya
Gugatan Soal Udara Bersih Terhadap Pemerintah Thailand
Tujuh kelompok masyarakat sipil di Thailand mengajukan gugatan terhadap pemerintah karena lalai dalam melindungi hak warga negara atas udara bersih.
... Baca Selengkapnya
Perlunya Keterbukaan dan Pelibatan Publik Skala Luas dalam Pembuatan Kebijakan Pendidikan
Pembahasan RUU Sisdiknas mestinya dilakukan secara terbuka, tidak “diam-diam” saja, dan melibatkan banyak pihak. Termasuk perguruan tinggi melalui Focus Group Discussion (FGD), seminar, public hearing, dan riset terkait RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya. ... Baca Selengkapnya