Bayangkan situasi ini: Anda berada di supermarket, lelah setelah menjalani jam kerja yang panjang, lalu harus memilih antara ayam konvensional yang lebih murah atau ayam bersertifikasi “berkelanjutan” (sustainable) yang harganya 30% lebih mahal. Anda tahu mana yang lebih baik bagi planet ini, dan Anda juga tahu mana yang sesuai kantong Anda. Bagi kebanyakan orang, hal demikian sebenarnya bukanlah pilihan, dan hal semacam inilah yang menjadi inti dari salah satu kenyataan paling tidak nyaman terkait keberlanjutan. Dalam hal ini, krisis biaya hidup bukan hanya membebani keuangan rumah tangga, tetapi juga secara aktif memukul mundur jalan menuju konsumsi berkelanjutan.

Apa Sebenarnya yang Dimaksud dengan “Pilihan Berkelanjutan”, dan Siapa yang Membuatnya?

Secara umum, pilihan yang berkelanjutan (sustainable) merujuk pada keputusan yang mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial. Bentuknya bisa berupa membeli makanan organik atau hasil pertanian lokal, memilih peralatan rumah tangga hemat energi, menggunakan transportasi umum, membeli pakaian bekas, atau membayar lebih untuk produk yang telah tersertifikasi dan diproduksi secara etis.

Secara teori, pilihan-pilihan tersebut berada dalam sebuah spektrum—ada yang gratis, ada pula yang mahal. Namun, dalam praktiknya, pilihan yang cenderung memberikan dampak paling terukur seringkali memiliki apa yang oleh para ekonom disebut sebagai green premium: biaya tambahan untuk memilih opsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dibandingkan dengan pilihan konvensional. Pada 2024, konsumen rata-rata membayar 26,6% lebih mahal untuk produk ramah lingkungan dibandingkan produk konvensional yang setara.

Hal ini bukanlah persoalan baru, melainkan pola yang memiliki akar panjang. Sebagaimana perubahan iklim merupakan persoalan kelas, keberlanjutan pun demikian. Di Global South, tempat sekitar 85% populasi dunia tinggal, negara-negara yang secara historis pernah dijajah dan hingga kini masih mengalami pengurasan sumber daya, dituntut untuk melompat menuju pembangunan berkelanjutan, sering kali tanpa dukungan infrastruktur finansial maupun politik yang memadai untuk melakukannya.

Kini, krisis biaya hidup membuat dinamika tersebut semakin jelas. Sejauh ini, gaya hidup berkelanjutan sebagian besar dirancang untuk dan dipasarkan kepada kelompok masyarakat kelas menengah dan atas. Kini, persoalan yang sama juga dirasakan masyarakat di negara-negara yang lebih makmur, sehingga terlihat jelas sebuah persoalan struktural yang sejak lama harus dihadapi masyarakat di Global South.

Krisis Biaya Hidup dalam Angka

Data menunjukkan gambaran yang cukup jelas. Antara 2019 dan 2025, proporsi konsumen yang bersedia membayar lebih untuk produk yang bersumber secara lokal atau diproduksi secara etis turun sekitar 34%. Dalam satu tahun terakhir, proporsi konsumen yang bersedia membayar lebih untuk produk berkelanjutan turun dari 58% menjadi 55%. Penurunan paling tajam terjadi di Australia, Kanada, dan sejumlah wilayah Eropa.

Consumer Lab Bain pada 2025 mengaitkan penurunan tersebut secara langsung dengan krisis biaya hidup. Laporan tersebut mencatat bahwa keberlanjutan kini semakin harus bersaing mendapatkan perhatian masyarakat dengan kecemasan finansial yang lebih mendesak. Yang semakin menunjukkan persoalan ini adalah penelusuran Deloitte yang menemukan bahwa antara akhir 2021 dan 2022, ketika inflasi melonjak, semakin sedikit konsumen di berbagai negara yang melakukan pembelian yang berkelanjutan dari bulan ke bulan. Biaya kerap disebut sebagai faktor utama dalam setiap kasus.

Berhemat Sekaligus Berkelanjutan

Pada saat yang sama, sebuah paradoks muncul. Sejumlah tekanan akibat biaya hidup justru secara tidak sengaja mendorong orang melakukan perilaku tertentu yang lebih berkelanjutan: membeli barang bekas untuk menghemat, memperbaiki perangkat elektronik alih-alih membeli yang baru, mengurangi sampah makanan karena kebutuhan, serta lebih sering memasak dengan memanfaatkan makanan yang tersisa. Namun, itu semua hanya di permukaan, dan hal-hal demikian sudah lama dilakukan orang karena kebutuhan, jauh sebelum istilah “gaya hidup berkelanjutan” menjadi populer.

Sementara itu, pilihan yang membutuhkan biaya lebih besar dan berdampak lebih besar justru tersisih. Hal-hal seperti berganti pemasok energi, terus-menerus membeli barang yang bersumber secara berkelanjutan, atau memilih produk yang tersertifikasi etis adalah pilihan yang pertama kali dicoret ketika anggaran mulai mengetat.

Yang membuat persoalan ini semakin kompleks adalah persinggungan berbagai kerentanan yang ada. Masyarakat berpenghasilan rendah secara bersamaan merupakan kelompok yang paling sedikit bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, tetapi paling terpapar dampaknya, mulai dari bahaya iklim hingga buruknya kualitas udara dan kerawanan pangan. Mereka pula yang paling kesulitan ketika krisis biaya hidup melanda.

Sebagaimana ditemukan dalam laporan Societal Shift 2025 dari GlobeScan, masyarakat Global South secara konsisten menunjukkan tingkat kekhawatiran dan kesiapan bertindak terhadap perubahan iklim yang paling tinggi. Namun, mereka juga menghadapi hambatan finansial terbesar untuk melakukannya. Maka, meminta mereka menanggung biaya konsumsi berkelanjutan tanpa dukungan sistemik bukanlah solusi. Itu justru berarti memindahkan tanggung jawab dari institusi dan korporasi yang secara historis membentuk persoalan tersebut—dan masih terus melakukannya—kepada individu yang paling tidak memiliki kapasitas untuk mengatasinya.

Harga yang Harus Dibayar untuk Memilih

Bagi banyak orang, semua ini bukanlah persoalan abstrak. Green Network Asia berbicara dengan seorang mahasiswa internasional di Moka, Mauritius. Saat ini, ia menghadapi tekanan yang sama dengan anggaran yang terbatas sebagai mahasiswa. Ia bilang, “Selisih harga antara bahan makanan biasa dan yang berkelanjutan cukup besar sehingga, sebagai seseorang yang lebih berfokus untuk bertahan sampai akhir bulan daripada mengoptimalkan pilihan bagi planet ini, saya biasanya akan memilih yang lebih murah secara otomatis.”

Hal yang sama berlaku untuk pakaian. Ketika pakaian berkelanjutan harganya lebih mahal, ia membeli lebih sedikit pakaian jenis tersebut, sekaligus mengurangi jumlah pakaian yang dibelinya secara keseluruhan. Ia memilih mengenakan pakaian yang sudah dimilikinya sampai benar-benar usang. Itu bukan sesuatu yang ia anggap sebagai strategi lingkungan, meski pada praktiknya memang bisa demikian.

Ia melanjutkan, “Saya masih merasa bersalah ketika memilih pilihan yang lebih murah. Tetapi mengapa rasa bersalah itu harus dibebankan kepada saya ketika keterbatasan yang mendasarinya sebenarnya tidak pernah memberi saya pilihan?”

Pandangannya mengenai persoalan yang lebih besar juga lugas: “Hidup berkelanjutan mahal karena memperoleh sesuatu secara bertanggung jawab membutuhkan biaya, dan tanggung jawab untuk memperbaikinya seharusnya tidak dibebankan kepada individu, atau hanya kepada pemerintah/perusahaan.”

“Dua-duanya harus bekerja bersama, bukan saling menggantikan,”  katanya pula.

Menata Ulang Sistem

Advokasi gaya hidup berkelanjutan bukan soal membuat individu merasa bersalah karena tidak mampu mengeluarkan lebih banyak uang untuk produk hijau. Tujuannya adalah menata ulang sistem agar keberlanjutan menjadi pilihan yang lebih murah, lebih mudah, dan lebih dapat diakses.

Artinya, pemerintah perlu memberikan subsidi untuk barang-barang berkelanjutan sebagaimana selama ini mereka memberikan subsidi untuk bahan bakar fosil. Selain itu, konsumsi berlebihan perlu diatasi pada tingkat produksi, bukan semata-mata diserahkan kepada pilihan konsumen. Ini juga berarti mengakui, sebagaimana dikemukakan oleh Ekonomi Donat, bahwa ekonomi yang dibangun di atas pertumbuhan tanpa batas akan selalu membuat orang-orang di lapisan terbawah tidak mampu menjangkau kebutuhannya.

Pada akhirnya, krisis biaya hidup dan krisis iklim memiliki akar persoalan yang sama. Keduanya merupakan konsekuensi dari sistem ekstraktif yang memusatkan kekayaan di lapisan atas sembari mengalihkan risiko ke lapisan bawah. Karena itu, kita tidak dapat menyelesaikan salah satunya tanpa mengatasi yang lain. Ketika jalan ke depan ditempuh secara holistik, memperhitungkan berbagai kerentanan yang saling beririsan, dan berkeadilan, pembangunan berkelanjutan dapat bergerak melampaui sekadar rebranding.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami