Melindungi Pekerja Rumah Tangga dengan Payung Hukum yang Kuat

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah kelompok pekerja yang masih belum memiliki perlindungan hukum yang kuat. PRT kerap menerima perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan eksploitatif di tempat kerja, mulai dari kekerasan (fisik dan seksual) hingga menyangkut masalah ketenagakerjaan.

Sebagai bagian dari angkatan kerja, keberadaan PRT perlu didukung oleh payung hukum untuk melindungi mereka dari penyalahgunaan wewenang pemberi kerja. Karenanya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) perlu segera disahkan.

Kerentanan Pekerja Rumah Tangga

ILO memperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia mencapai sekitar 67,1 juta jiwa. Sebanyak 11,5 juta atau 17,2% di antaranya merupakan PRT migran. Di Indonesia, jumlah PRT diperkirakan sebanyak 4 juta orang, menurut data tahun 2015.

Ada tiga jenis  diskriminasi yang sering dialami oleh PRT, yaitu:

• Ketenagakerjaan: mencakup pemutusan hubungan kerja (PHK) karena sakit, dituduh mencuri, karena menuntut jaminan kesehatan atau jaminan ketenagakerjaan, karena mengajukan cuti melahirkan, karena memperjuangkan Perjanjian Kerja, PHK tanpa pesangon, hingga PHK tanpa mendapatkan tunjangan hari raya (THR).
• Kriminalisasi: kriminalisasi terhadap PRT, perdagangan manusia, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
• Pidana: PRT rentan menerima tuduhan tidak berdasar dan harus berhadapan dengan hukum.

Poin-poin Penting dalam RUU Perlindungan PRT 

Terdapat poin-poin penting dalam draft RUU PPRT yang berpotensi meningkatkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, di antaranya:

• Pengakuan PRT sebagai pekerja yang berhak atas hak-hak normatif dan perlindungan. RUU ini mengatur penghentian diskriminasi dan stigmatisasi terhadap PRT yang didasarkan pada bias jenis kelamin, kelas, ras, dan status ekonomi.

• Kesejahteraan PRT sebagai pekerja dan warga negara. RUU ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kesejahteraan PRT beserta keluarganya, termasuk atas pendidikan dan pelatihan.

• Perlindungan dan keseimbangan hubungan antara pemberi kerja dan PRT.

• Lingkup kerja PRT. RUU ini juga mengatur pembatasan waktu kerja, beban kerja, hingga kategorisasi jenis pekerjaan (memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah bagian dalam, membersihkan rumah bagian luar, merawat anak, mengemudi, merawat orang sakit dan orang berkebutuhan khusus, dan menjaga keamanan rumah.
• Syarat dan kondisi kerja. Di antaranya mencakup perjanjian kerja, THR sekurang-kurangnya 1 kali upah, batasan jam kerja, hak istirahat dan libur, hingga hak cuti tahunan 12 hari per tahun. Selain itu juga diatur kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan kepada PRT jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan keterampilan, serta batas usia kerja minimal 18 tahun.

Mendorong Pengesahan RUU PPRT

Berbagai elemen masyarakat dan pemerintah saat ini tengah mendorong pengesahan RUU PPRT. Pengesahan RUU PPRT merupakan upaya pemenuhan hak asasi manusia, utamanya bagi perempuan yang mendominasi sektor pekerjaan ini. Payung hukum ini dapat menciptakan situasi kerja yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sekaligus dapat mendukung upaya untuk mewujudkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan untuk semua.

Editor: Abul Muamar

Berlangganan GNA Indonesia
Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan wawasan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Pilih Paket Langganan