Venezuela di Tengah Ancaman Krisis HAM
Foto: Susan Melkisethian di Flickr.
Hak asasi manusia (HAM) mencakup hak-hak mendasar seperti hak untuk hidup, kebebasan, hingga kebebasan berekspresi bagi semua individu. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, PBB membentuk Komisi Tinggi HAM (OHCHR) untuk meningkatkan perlindungan dan advokasi HAM secara global. Di tengah tuduhan penindasan, pemerintah Venezuela menutup Kantor HAM PBB di negara tersebut. Lalu, apa dampaknya terhadap penegakan HAM di Venezuela saat ini?
HAM di Venezuela
Di Venezuela, Kantor HAM PBB selama ini aktif memantau dan melaporkan kondisi penegakan HAM di negara tersebut sejak tahun 2019. Misi pencarian fakta juga disahkan pada tahun yang sama. Kantor HAM PBB mengungkap bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM tertentu di Venezuela, setidaknya yang terjadi pada tahun 2014, merupakan bentuk “serangan yang meluas dan sistematis” yang menargetkan penduduk sipil.
Venezuela dilaporkan melanggar HAM menjelang Pemilu 2024. Pada September 2023, misi PBB mengungkap bahwa pemerintah Venezuela telah meningkatkan tindakan yang membatasi kebebasan demokratis, dengan mendokumentasikan 28 kasus penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat, khususnya melibatkan kekerasan seksual dan berbasis gender.
Kabar teranyar, aktivis pembela HAM Rocío San Miguel, ditahan secara sewenang-wenang pada 9 Februari 2024 di Bandara Caracas. Jaksa Agung telah mengakui penahanan Miguel, meski tidak ada informasi mengenai keberadaannya. Selain itu, pertanyaan yang diajukan oleh pengacaranya di Caracas masih belum terjawab, menunjukkan adanya penolakan untuk memberikan perwakilan hukum.
Penutupan Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Venezuela
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pelanggaran HAM di Venezuela, sebuah situasi yang mungkin akan semakin parah dengan ditutupnya Kantor HAM PBB di Caracas pada 15 Februari 2024. Pemerintah Venezuela mengumumkan penghentian operasi Kantor HAM PBB di negara itu, dan memerintahkan seluruh stafnya untuk angkat kaki. Pemerintah Venezuela menuduh Kantor HAM PBB mendukung kekuatan oposisi, membantu upaya kudeta, dan berperan layaknya “firma hukum swasta” bagi kelompok yang bersekutu melawan negara.
“Venezuela meminta agar seluruh staf yang ditugaskan di Kantor HAM PBB meninggalkan negara ini dalam waktu 72 jam ke depan sampai mereka secara terbuka memperbaiki sikap mereka yang kolonialis, kasar, dan melanggar piagam PBB di hadapan komunitas internasional,” kata Menteri Luar Negeri Venezuela, Yván Gil, dalam konferensi pers.
Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor HAM PBB di Venezuela, menyatakan penyesalannya atas keputusan tersebut dan menyebut bahwa pihaknya sedang memikirkan tindakan selanjutnya. Dia menegaskan bahwa prinsip badan ini adalah untuk mengadvokasi dan melindungi HAM rakyat Venezuela.
Kolaborasi untuk Menjaga Hak Asasi Manusia
Penutupan Kantor HAM PBB di Venezuela berpotensi membatasi akses terhadap informasi akurat mengenai kondisi HAM di negara tersebut. Di tengah pelanggaran HAM yang semakin meningkat, keterlibatan aktif perwakilan dari badan HAM global merupakan hal krusial bagi kemajuan yang berarti dalam pemenuhan HAM di Venezuela.
Mencegah permasalahan HAM menjadi semakin buruk sangat penting, dan hal itu memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan komunitas internasional dalam situasi yang penuh tantangan. Pendekatan kooperatif ini dapat meningkatkan peluang untuk mengatasi permasalahan yang ada secara efektif. Selain itu, penerapan strategi bersama sangat penting untuk mewujudkan komitmen bersama terhadap kesejahteraan dan hak-hak semua individu di seluruh dunia.
Editor: Nazalea Kusuma
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.
Jika konten ini bermanfaat, harap pertimbangkan untuk berlangganan GNA Indonesia.
Langganan Anda akan memberikan akses ke wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia, memperkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda sekaligus mendukung kapasitas finansial Green Network Asia untuk terus menerbitkan konten yang didedikasikan untuk pendidikan publik dan advokasi multi-stakeholder.
Pilih Paket Langganan
Dinda adalah Reporter di Green Network Asia. Ia belajar Ilmu Hubungan Internasional di President University. Dinda bersemangat menulis seputar isu keberagaman, konsumsi berkelanjutan, dan pemberdayaan.
Perempuan Penjaga Hutan di Negeri Patriarki: Kisah Mpu Uteun dan Ekofeminisme di Aceh 
Menyampaikan Pengetahuan yang Dapat Diterapkan melalui Pelatihan Keberlanjutan 
Menciptakan Keadilan Pajak untuk Kesejahteraan Bersama 
Menghentikan Pendanaan Peternakan Industri di Vietnam: Jalan Menuju Pendanaan Sistem Pangan yang Adil dan Berkelanjutan 
Pembaruan Kemitraan Indonesia-PBB dalam Agenda SGDs 2030 
Bagaimana Para Perempuan di Kampung Sempur Bogor menjadi Aktor dalam Mitigasi Bencana Longsor